SAAT rapat pembahasan layanan kesehatan berlangsung, seorang anggota DPRD Jember justru terekam bermain gim dan merokok di ruang sidang.
Potongan video itu segera memicu kritik publik karena dianggap tidak mencerminkan sikap seorang wakil rakyat.
Namun, persoalan sesungguhnya bukan sekadar tindakan bermain gim atau merokok itu sendiri.
Peristiwa tersebut memperlihatkan sesuatu yang lebih mendasar: hilangnya sensitivitas etik pejabat publik dalam memperlakukan ruang demokrasi.
Ironinya, rapat tersebut membahas persoalan kesehatan masyarakat, isu yang berkaitan langsung dengan kualitas hidup warga.
Di tengah berbagai persoalan layanan kesehatan, mulai dari keterbatasan fasilitas, antrean pelayanan, hingga stunting yang belum sepenuhnya tertangani, ruang pengambilan keputusan justru dipertontonkan sebagai arena distraksi.
Publik akhirnya menyaksikan paradoks demokrasi: forum yang seharusnya menjadi ruang kesungguhan politik berubah menjadi ruang banalitas.
Baca juga: Diplomasi Bebek Lumpuh Trump ke Beijing
Peristiwa semacam ini penting dibaca lebih jauh karena krisis demokrasi tidak selalu hadir dalam bentuk korupsi besar atau penyalahgunaan kekuasaan.
Dalam banyak kasus, kemunduran demokrasi justru bermula dari hal-hal yang tampak kecil: sikap abai, ketidakseriusan, lunturnya rasa hormat terhadap forum publik, dan hilangnya kesadaran moral pejabat terhadap amanah yang diembannya.
Demokrasi pada akhirnya tidak hanya ditentukan oleh keberadaan institusi dan prosedur, tetapi juga oleh kualitas etika para aktor yang menjalankannya.
Etika Publik dan Tanggung Jawab Moral
Dalam perspektif etika, jabatan publik tidak pernah bersifat netral secara moral.
Jabatan publik selalu mengandung tanggung jawab etik karena di dalamnya melekat kepercayaan masyarakat.
Karena itu, perilaku pejabat publik tidak dapat dinilai hanya berdasarkan ada atau tidaknya pelanggaran aturan formal.
Etika publik bekerja lebih jauh daripada hukum administratif. Ia berbicara mengenai kepantasan, tanggung jawab moral, dan kesadaran untuk menghormati ruang publik.
Filsuf etika K. Bertens (2013) menjelaskan bahwa etika bukan sekadar kumpulan aturan mengenai benar dan salah, melainkan refleksi kritis mengenai bagaimana manusia seharusnya bertindak secara baik dan bertanggung jawab.
