JAKARTA, KOMPAS - PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 1 Jakarta menargetkan penutupan 40 pelintasan liar sepanjang 2026 sebagai upaya meningkatkan keselamatan perjalanan kereta api dan mengurangi risiko kecelakaan di sekitar jalur rel. Prioritas penutupan untuk pelintasan dengan lebar kurang dari dua meter dan tidak memiliki penjaga.
Deputi 2 PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daerah Operasi (Daop) 1 Jakarta, Deddy Hendrady, mengatakan pelintasan yang menjadi prioritas penutupan adalah pelintasan liar yang tidak resmi.
Pelintasan tersebut umumnya berupa akses jalan sempit dengan lebar kurang dari dua meter, yang dibangun atau digunakan warga untuk menyeberangi jalur rel kereta api tanpa dilengkapi fasilitas keselamatan, seperti palang pintu maupun penjaga.
”Kami ditugaskan untuk menutup 40 pelintasan liar yang lebarnya kurang dari dua meter dan tidak ada penjaga. Kami akan tutup untuk keselamatan operasional kereta api,” kata Deddy, Jumat (15/5/2026).
Sejumlah pelintasan liar yang direncanakan untuk ditutup di antaranya lima pelintasan swadaya di antara Stasiun Cawang hingga Stasiun Tebet yang telah dikoordinasikan bersama unsur wilayah setempat.
Dari lima titik tersebut, satu di antaranya telah ditutup. Penentuan lokasi penutupan tersebut merupakan hasil musyawarah bersama warga setempat.
Menurut Deddy, seluruh pelintasan liar pada dasarnya memiliki tingkat risiko yang sama karena tidak dilengkapi sistem pengamanan resmi. Adapun keterbatasan lahan dan biaya menjadi kendala dalam pembangunan pelintasan resmi.
”Untuk membuat pelintasan resmi harus ada alat pendukung, pos penjagaan, sampai merekrut sumber daya manusia untuk menjaga,” ujarnya.
Manager Humas PT KAI Daop 1 Jakarta, Franoto Wibowo mengatakan, berdasarkan data hingga akhir April 2026, terdapat 423 pelintasan sebidang di wilayah operasional KAI Daop 1. Sebanyak 293 titik sudah dilengkapi palang pintu dan dijaga petugas, sementara 130 titik lainnya belum.
Sementara itu, jumlah pelintasan tidak sebidang berupa flyover dan underpass di wilayah Daop 1 Jakarta tercatat sebanyak 118 titik.
Franoto juga mengakui masih menghadapi tantangan di lapangan terkait penanganan pelintasan sebidang. Beberapa upaya penutupan pelintasan yang dinilai membahayakan kerap mendapat penolakan dari kelompok atau organisasi masyarakat, bahkan ada yang kembali dibuka secara paksa setelah ditutup.
Oleh karena itu, pihaknya berharap adanya dukungan sosialisasi dan edukasi dari seluruh pemangku kepentingan, khususnya pemerintah daerah, mengenai pentingnya keselamatan di perlintasan sebidang.
Adapun selama ini, KAI Daop 1 bersama komunitas pecinta dan pemerhati keselamatan perkeretaapian rutin melakukan sosialisasi kepada masyarakat pengguna jalan agar lebih disiplin saat melintas di jalur kereta api.
Wakil Camat Tebet, Bayu Fadayen Gantha, mengatakan, penutupan pelintasan liar di kawasan Tebet–Cawang dilakukan melalui koordinasi antara KAI Daop 1 dan warga setempat. Saat ini, satu pelintasan liar telah ditutup dengan pemasangan cor beton.
Sebelumnya, pihaknya telah melakukan survei terhadap sejumlah pelintasan liar di wilayahnya. Dari hasil pendataan, terdapat sedikitnya 11 titik yang dinilai berisiko tinggi bagi keselamatan warga maupun perjalanan kereta api.
”Pihak kecamatan terus berkoordinasi dengan KAI Daop 1 Jakarta untuk menentukan titik pelintasan yang akan ditutup maupun yang masih dipertahankan dengan penguatan sistem pengamanan,” ujarnya.
Penguatan tersebut meliputi penambahan personel penjaga hingga penyusunan standar operasional prosedur (SOP) guna meningkatkan keselamatan pengguna jalan dan operasional kereta api.
Saat ini pihaknya masih fokus pada penutupan pelintasan liar di jalur Tebet–Cawang, sementara jalur Tebet–Manggarai akan menyusul. Penutupan di Tebet-Manggarai kemungkinan dilakukan setelah penutupan di Tebet-Cawang selesai.
Gubernur Jakarta Pramono Anung mengatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta siap memberikan dukungan kepada PT KAI terkait penanganan pelintasan sebidang kereta api yang masih tanpa penjagaan di sejumlah titik di ibu kota.
Pramono mengatakan, kewenangan pengelolaan lintasan rel kereta api pada dasarnya berada di bawah PT KAI. Meski demikian, Pemprov Jakarta siap membantu apabila diperlukan dukungan dalam upaya peningkatan keselamatan di perintasan sebidang.
”Seperti kita ketahui bersama, untuk lintasan rel kereta api itu memang menjadi tanggung jawab atau kewenangan dari KAI. Meski demikian, Pemprov Jakarta siap membantu apabila diperlukan dukungan,” ujarnya.
Menurut Pramono, koordinasi antara pemerintah daerah dan PT KAI penting dilakukan, terutama untuk mencari solusi di titik-titik rawan yang belum dilengkapi penjagaan maupun palang pintu otomatis.
