JAKARTA - Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono menegaskan sebagai kekuatan Global South, BRICS harus berperan aktif dalam menjaga perdamaian dan stabilitas global. Salah satunya dengan memimpin penegakan hukum internasional secara adil dan tanpa standar ganda.
“Indonesia menggarisbawahi bahwa BRICS harus menjadi bagian dari solusi, bukan polarisasi. Indonesia juga terus menyampaikan dukungan penuh terhadap Palestina dan Solusi Dua Negara,” tegas Sugiono pada BRICS Foreign Ministers’ Meeting (FMM) di New Delhi, dikutip Jumat (15/5/2026).
BRICS tahun ini diselenggarakan di bawah keketuaan India dengan tema “Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability”. Tahun 2026 merupakan tahun kedua Indonesia sebagai anggota BRICS, yang juga bertepatan dengan perayaan 20 tahun sejak dibentuknya BRICS pada 2006.
Dalam pertemuan itu, Sugiono berbicara pada dua sesi, yaitu sesi pertama “Closed Session: Global and Regional Issues”, dan sesi kedua “Open Session: BRICS@20: Building for Resilience, Innovation, Cooperation, and Sustainability".
“Nilai terbesar BRICS terletak pada penguatan suara negara-negara berkembang dalam membentuk tatanan global masa depan,” ujar Sugiono.
Dalam kesempatan ini, Sugiono secara khusus mengangkat mengenai gugurnya empat Peacekeepers Indonesia yang bertugas di UNIFIL. Sugiono pun menyerukan akuntabilitas penuh bagi pihak yang bertanggung jawab.
“Indonesia menegaskan bahwa keselamatan personel penjaga perdamaian PBB adalah prinsip yang tidak boleh dikompromikan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Sugiono menekankan pentingnya reformasi tata kelola global untuk menghadapi tantangan masa kini, termasuk reformasi sistem perdagangan dunia agar inklusif, terbuka, dan non-diskriminatif, dengan WTO sebagai fondasi utama.
Sejalan dengan tema Keketuaan India, Indonesia menyambut baik penguatan New Development Bank (NDB) dan menegaskan tengah menyelesaikan proses internal untuk bergabung.
“Ke depan, Indonesia dapat memanfaatkan forum BRICS untuk terus memperkuat kolaborasi di sejumlah sektor strategis termasuk ekonomi, perubahan iklim, energi, kesehatan serta reformasi tata kelola global,” ujarnya.
