Pantau - Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI) menggelar Forum Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) Pusat Pertumbuhan Kawasan Perbatasan Laut Tahun 2026 sebagai langkah strategis untuk memutakhirkan metodologi IPKP, mengukur kinerja pengelolaan kawasan perbatasan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah perbatasan laut.
Forum tersebut juga menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi kebijakan lintas sektor berbasis data guna mendukung pemerataan pembangunan dan daya saing ekonomi maritim nasional.
Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan BNPP RI, Edfrie R. Maith, mengatakan pengukuran IPKP tahun 2026 disesuaikan dengan kebijakan efisiensi yang diterapkan pemerintah.
“Pengukuran IPKP 2026 disesuaikan dengan kebijakan efisiensi,” ungkap Edfrie R. Maith.
Dari total 11 pusat pertumbuhan kawasan perbatasan laut, sebanyak tujuh kawasan akan diukur langsung di lapangan, sementara lima kawasan lainnya dilakukan secara daring.
BNPP RI menargetkan laporan hasil IPKP 2026 rampung pada Juli 2026 sebelum disampaikan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) pada Agustus 2026.
Edfrie Maith juga menekankan pentingnya tindak lanjut terhadap rekomendasi hasil IPKP tahun sebelumnya agar memberikan dampak nyata terhadap penguatan kawasan perbatasan laut.
Menurut BNPP RI, intervensi kementerian dan lembaga terkait belum sepenuhnya tercermin dalam hasil penilaian IPKP tahun 2025.
BNPP RI akan kembali melakukan konfirmasi kepada kementerian dan lembaga terkait agar rekomendasi IPKP dapat diimplementasikan secara efektif.
Dukungan Pendidikan Vokasi dan PariwisataForum tersebut menghadirkan sejumlah narasumber lintas sektor, termasuk Asisten Deputi Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur dan Pendidikan Vokasi Kementerian Pariwisata, Andar Danova.
Andar Danova memaparkan dukungan pendidikan vokasional di 11 pusat pertumbuhan kawasan perbatasan laut melalui berbagai program pengembangan sumber daya manusia.
Lima program unggulan pariwisata tahun 2026 yang dipaparkan meliputi peningkatan keselamatan berwisata, desa wisata, pariwisata berkualitas, Event by Indonesia, dan Tourism 5.0.
“Daerah perbatasan dapat bekerja sama dalam pengembangan SDM melalui politeknik pariwisata dengan skema nota kesepahaman,” ujar Andar Danova.
Ia juga menjelaskan bahwa pendaftaran event dan objek daya tarik wisata dapat diakses melalui situs resmi Kementerian Pariwisata.
Dari sektor kelautan dan perikanan, Dessi Arisandi memaparkan kebutuhan pendidikan vokasional bagi nelayan di kawasan perbatasan laut.
Dessi menyebut sekitar 85 persen nelayan di kawasan tersebut belum memiliki sertifikasi kompetensi.
Tingkat pendidikan nelayan di kawasan perbatasan laut masih didominasi lulusan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama.
Karena keterbatasan akses pelatihan, program prioritas yang dibutuhkan nelayan meliputi pengelolaan hasil perikanan, teknik tangkap modern, dan pascapanen.
Pertumbuhan Ekonomi Kawasan Perbatasan LautPerwakilan Badan Pusat Statistik (BPS), Endah Riawati, turut memaparkan dinamika pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan laut berdasarkan publikasi Direktori Pasar Rakyat 2026 pada 11 pusat pertumbuhan kawasan perbatasan laut.
Endah menjelaskan pendekatan penghitungan Produk Domestik Bruto (PDB) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dilakukan melalui pendekatan produksi, pengeluaran, dan pendapatan.
Berdasarkan distribusi dan pertumbuhan PDRB PKSN tahun 2025, Natuna mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 10,49 persen.
Kepulauan Sangihe berada di posisi berikutnya dengan pertumbuhan sebesar 5,67 persen.
Kepulauan Talaud mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 5,19 persen.
Sementara itu, wilayah dengan pertumbuhan terendah meliputi Bengkalis sebesar 2,93 persen, Biak Numfor sebesar 3,29 persen, dan Maluku Barat Daya sebesar 3,49 persen.
Forum tersebut turut dihadiri Yedi Rahmat, Topri Daeng Balaw, dan Ismawan Harijono.
BNPP RI menegaskan IPKP 2026 diharapkan menjadi instrumen efektif untuk mendorong pemerataan pembangunan, meningkatkan daya saing ekonomi maritim, serta memastikan pusat pertumbuhan kawasan perbatasan laut berkembang secara berkelanjutan dan inklusif.
