Bisnis.com, MAKKAH — Terdapat perbedaan pandangan soal penyembelihan dam nusuk haji, yakni Majelis Ulama Indonesia (MUI) menegaskan fatwa bahwa dam haji tamattu dan qiran harus disembelih di Tanah Haram, sementara itu Kementerian Haji dan Umrah memperbolehkan penyembelihan hewan untuk dam di Indonesia.
Musyrif Diny Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Buya Gusrijal mengatakan bahwa perbedaan fatwa terkait dam nusuk haji tidak perlu dipertentangkan karena masing-masing lahir dari proses ijtihad ulama.
"Sebenarnya dua fatwa ini boleh dikatakan tidak berhadapan secara penuh. Karena fatwa yang satu membolehkan [di Tanah Air], tidak mengharuskan. Yang satu lagi mengharuskan di Tanah Haram," ujar Gusrijal saat diwawancarai tim Media Center Haji (MCH) di Makkah, Jumat (15/5/2026).
MUI menetapkan keputusan terkait dam dalam Fatwa Nomor 41 Tahun 2011 tentang Penyembelihan Hewan Dam atas Haji Tamattu di Luar Tanah Haram. Dalam fatwa itu disebutkan penyembelihan dam bagi jemaah haji tamattu maupun qiran harus dilakukan di Tanah Haram. Jika dilakukan di luar wilayah tersebut, maka hukumnya tidak sah.
Sementara itu, Kemenhaj membuka opsi penyembelihan dam dilakukan di Indonesia maupun di Arab Saudi. Pandangan yang membolehkan dam disembelih di Tanah Air juga sebelumnya dikeluarkan oleh Muhammadiyah.
Menurut Gusrijal, perbedaan pandangan fiqih merupakan hal lazim dalam tradisi hukum Islam dan tidak seharusnya membuat jemaah bingung ataupun saling menyalahkan.
Baca Juga
- Jadwal Puncak Haji 2026 Lengkap: Wukuf Arafah, Muzdalifah, Mina, hingga Hari Tasyrik
- Jemaah Haji Mesti Telaten, Kartu Nusuk hingga Paspor Sering Tertinggal di Bandara Jeddah
- Ada Jalur Prioritas Lansia di Terminal Ajyad, Jemaah Haji Bisa Lebih Nyaman Naik Bus Shalawat
“Manapun fatwa yang mereka pilih, itu adalah pilihan hati mereka. Mana yang membuat mereka tenang dan damai sesuai dengan guru yang memberikan fatwa kepada mereka. Itu sikap kita,” katanya.
Dia menegaskan tugas Musyrif Diny bukan menentukan fatwa mana yang harus diikuti jemaah, melainkan memastikan seluruh pilihan ibadah berjalan sesuai ketentuan dan aman bagi jemaah. Bagi jemaah yang memilih mengikuti fatwa MUI, penyembelihan dam harus dilakukan melalui lembaga Adahi yang ditunjuk resmi pemerintah Arab Saudi untuk menangani dam haji.
Sementara bagi jemaah yang memilih mengikuti fatwa penyembelihan dam di Tanah Air, pemerintah juga memastikan lembaga pengelola dam memiliki mekanisme yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Dalam arti lembaga yang ditunjuk untuk menangani dam di tanah air benar-benar terpercaya dan prosesnya transparan,” ujarnya.
Gusrijal berharap tidak ada pihak yang membenturkan kedua pandangan tersebut karena sama-sama berangkat dari proses ijtihad ulama.
“Padahal posisinya keduanya sama-sama berijtihad. Dan kita tahu, ijtihad tidak bisa dibatalkan dengan ijtihad yang sama,” katanya.
Menurut dia, persoalan fiqih sebaiknya diserahkan kepada para ulama dan mujtahid yang memiliki otoritas dalam menetapkan hukum.
“Ini fatwa Majelis Ulama, siapa yang nyaman dengan itu, amalkan. Dan ini fatwa lembaga-lembaga keumatan lainnya, di situ ada di Indonesia, mereka juga selama ini telah berfatwa,” ujarnya.
Dam nusuk sendiri merupakan kewajiban bagi jemaah yang melaksanakan haji tamattu maupun qiran. Haji tamattu merupakan jenis haji yang paling banyak dipilih jemaah Indonesia karena dilakukan dengan umrah terlebih dahulu sebelum pelaksanaan puncak ibadah haji.
