Pantau - Kementerian Sosial RI mengawal proses pemulihan menyeluruh bagi korban pelecehan seksual yang terjadi di Pondok Pesantren Ndolo Kusumo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, dengan fokus pada perlindungan korban, rehabilitasi, dan keberlanjutan pendidikan para santri.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyatakan pemerintah telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk menjalankan langkah-langkah pemulihan bagi seluruh korban kasus tersebut.
“Kami bersepakat untuk melakukan langkah-langkah pemulihan bagi seluruh korban, sekaligus memikirkan bersama masa depan seluruh santri di pondok pesantren tersebut agar tetap bisa meneruskan pendidikannya,” ungkap Saifullah Yusuf.
Dalam pertemuan bersama korban yang didampingi orang tua dan pengacara di Pati, Mensos menegaskan pentingnya menjamin akses pendidikan santri di lingkungan yang aman dan nyaman.
Keputusan terkait keberlanjutan pendidikan para santri nantinya akan ditentukan pemerintah daerah melalui koordinasi dengan Kementerian Agama RI dan instansi teknis terkait.
Pendampingan dan Pemetaan KorbanKemensos juga akan melakukan pemetaan kondisi korban serta pendataan profil keluarga untuk menyesuaikan program bantuan dan pendampingan sesuai kebutuhan masing-masing korban.
Saifullah Yusuf menegaskan pendampingan terhadap korban akan dilakukan hingga tuntas.
“Insyaallah, pendampingan akan dilakukan sampai tuntas. Kami juga mengutuk keras kejadian ini dan meminta aparat penegak hukum memberikan hukuman seberat-beratnya, bila perlu seumur hidup, agar menjadi pembelajaran bagi semua pihak,” kata Saifullah Yusuf.
Ia juga meminta aparat penegak hukum memberikan hukuman maksimal kepada pelaku pelecehan seksual tersebut.
Pemkab Pati Bentuk Satgas KhususPelaksana Tugas Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra, mengapresiasi dukungan Kemensos dalam mempercepat penanganan kasus pelecehan seksual di pondok pesantren tersebut.
Risma memastikan kasus itu kini ditangani secara serius oleh lintas kementerian dan lembaga untuk menjamin keadilan bagi korban sekaligus menjaga keberlangsungan pendidikan santri lainnya.
Pemerintah Kabupaten Pati juga telah menyalurkan sejumlah program bantuan kepada para korban.
Risma menyebut pemerintah daerah telah membentuk satuan tugas khusus untuk penanganan lanjutan kasus tersebut.
“ Kami telah membentuk satuan tugas khusus untuk penanganan lanjutan yang berkoordinasi dengan Kementerian Agama dan Dinas Pendidikan guna memastikan seluruh aspek, baik hukum maupun sosial, tertangani dengan baik”, ujar Risma Ardhi Chandra.
Satuan tugas tersebut berkoordinasi dengan Kementerian Agama RI dan Dinas Pendidikan untuk memastikan aspek hukum, sosial, pendidikan, serta pendampingan korban dapat ditangani dengan baik.
