JAKARTA, DISWAY.ID - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra dengan keras membantah bahwa pemerintah telah melarang pemutaran film Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita.
Pernyataan itu disampaikan Yusril menyusul polemik pembubaran kegiatan nonton bareng film tersebut di sejumlah kampus, termasuk di wilayah Lombok, Nusa Tenggara Barat.
BACA JUGA:Film Dokumenter Pesta Babi Tuai Sorotan, Ini Sinopsis hingga Cara Nontonnya
Menurut Yusril, tidak semua pemutaran film dokumenter itu dihentikan. Ia menyebut kegiatan serupa di sejumlah daerah lain tetap berjalan tanpa hambatan.
“Melihat pola demikian, pembubaran nobar film ‘Pesta Babi’ bukanlah arahan dari pemerintah ataupun aparat penegak hukum,” kata Yusril dalam siaran pers yang dikutip Jumat 15 Mei 2026.
Ia menjelaskan, pembubaran kegiatan pemutaran film di Universitas Mataram dan UIN Mataram lebih disebabkan persoalan administratif di lingkungan kampus. Sementara itu, pemutaran film di beberapa daerah lain seperti Bandung dan Sukabumi disebut tetap berlangsung.
Di sisi lain, Yusril juga menyoroti penggunaan istilah “Pesta Babi” dalam judul film yang dinilai berpotensi menimbulkan berbagai tafsir di tengah masyarakat.
BACA JUGA:Kejagung Tangkap Satu Tersangka Baru Kasus Tambang Samin Tan, Aktor Utama?
Menurut dia, pembuat film perlu memberikan penjelasan kepada publik mengenai makna penggunaan istilah tersebut agar tidak memicu kesalahpahaman.
“Penulis skenario, sutradara, dan produser bisa menjelaskan makna dari kata-kata tersebut,” ujarnya.
Yusril menegaskan pemerintah tetap menjamin kebebasan berekspresi sebagai bagian dari sistem demokrasi. Namun, ia mengingatkan bahwa kebebasan tersebut harus dijalankan dengan tanggung jawab moral.
“Tidak ada kebebasan berekspresi tanpa tanggung jawab moral, baik kepada diri sendiri maupun kepada masyarakat yang menerima sajian kebebasan berekspresi itu,” kata dia.
