JAKARTA — Praktisi hukum Agus Widjajanto mengatakan kebebasan berkarya harus diiringi dengan tanggung jawab moral terhadap publik. Hal itu ia sampaikan menyusul polemik film dokumenter Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita.
Polemik terkait film tersebut perlu disikapi secara objektif dan proporsional dalam kerangka demokrasi serta kebebasan berekspresi. Karya dokumenter, menurut Agus, sebagai produk independen memiliki ruang untuk menyampaikan kritik sosial dan realitas yang dianggap penting pembuatnya.
Namun, Agus menilai distribusi film di luar jalur bioskop komersial dan tanpa proses sensor resmi juga memiliki konsekuensi dalam ruang publik. “Dalam negara demokratis, karya dokumenter adalah bagian dari kebebasan berekspresi dan kebebasan artistik. Tetapi kebebasan itu tetap harus berjalan bersama tanggung jawab moral, akurasi data, dan sensitivitas sosial,” katanya, dikutip Jumat (15/5/2026).
Baca Juga:Sakit Hati Dipecat, Mantan Satpam di Metro Lampung Kuras Harta MajikanIa menegaskan kritik tidak selalu mutlak benar dan respons terhadap kritik juga tidak otomatis dapat dianggap anti-demokrasi. Karena itu, narasi tanpa sensor yang ramai di media sosial tidak boleh dipahami secara hitam-putih.
Tayangan tanpa sensor berpotensi memunculkan framing yang tidak bertanggung jawab, terutama jika berdampak terhadap opini publik, politik, maupun persoalan hukum. “Demokrasi bukan ruang hitam-putih. Demokrasi adalah ruang dialog yang memberi tempat pada kritik, tetapi juga membuka ruang klarifikasi, verifikasi, dan tanggung jawab terhadap fakta, dan tanggung jawab kepada masyarakat bangsa dan negara sebagai warga negara,” katanya.
Agus menambahkan, sebuah film dokumenter tidak cukup hanya kuat secara sinematografi dan emosional, tetapi juga harus mampu mempertanggungjawabkan narasi yang dibangun kepada publik.
“Dokumenter bukan sekadar membangun emosi penonton. Dokumenter juga membawa tanggung jawab akademik dan etik, terutama ketika berbicara tentang isu sensitif seperti Papua, kolonialisme, ketimpangan sosial, dan relasi negara dengan masyarakat, maka harus berbasis data dan fakta,” tuturnya.
Baca Juga:KPK Sita 6 Barang Elektronik dari Faizal Assegaf, Termasuk KameraIa mengingatkan agar masyarakat melihat persoalan Papua secara lebih menyeluruh dengan mempertimbangkan berbagai perspektif dan fakta yang ada. Ada kritik dan persoalan yang memang harus didengar, tetapi juga ada realitas pembangunan, investasi negara, pendidikan, kesehatan, dan keterlibatan masyarakat Papua yang tidak boleh diabaikan.
“Kalau ada pihak yang tidak setuju dengan isi film, jawab dengan data, riset, dan argumentasi. Jangan dengan intimidasi atau pelabelan. Sebaliknya, pembuat karya juga harus siap menerima kritik secara terbuka dan tanggung jawab baik moral maupun hukum,” tuturnya.
Di sisi lain, ia berharap perdebatan mengenai film tersebut dapat menjadi momentum membangun budaya diskusi yang sehat di ruang publik, kampus, dan bidang seni budaya. Perbedaan pandangan seharusnya dijawab dengan data, riset, dan argumentasi, bukan intimidasi maupun pelabelan.
Namun, ia mengingatkan bahwa literasi media di era digital juga tak boleh luput karena arus informasi di media sosial sering membuat masyarakat lebih cepat bereaksi emosional dibanding melakukan verifikasi secara mendalam.
#nasional
