Jakarta, ERANASIONAL.COM – Majalah internasional The Economist menyoroti arah kebijakan pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto yang dinilai berpotensi menimbulkan tekanan terhadap kondisi fiskal dan demokrasi Indonesia. Dalam artikel terbarunya, media asal Inggris tersebut menilai sejumlah program prioritas pemerintah membutuhkan biaya sangat besar di tengah situasi ekonomi global yang masih penuh ketidakpastian.
Artikel itu menempatkan Indonesia dalam posisi yang disebut menghadapi risiko akibat kombinasi belanja negara yang tinggi, tekanan terhadap anggaran pemerintah, serta kecenderungan sentralisasi kekuasaan politik. The Economist juga menyinggung meningkatnya kekhawatiran investor terhadap kondisi ekonomi Indonesia dalam beberapa bulan terakhir.
“Prabowo Subianto sedang mengikis keuangan negaranya dan juga demokrasinya,” tulis The Economist dalam artikel yang dikutip pada Jumat, 15 Mei 2026.
Media tersebut mengaitkan kondisi ekonomi Indonesia saat ini dengan pengalaman krisis finansial Asia tahun 1998 yang pernah mengguncang perekonomian nasional dan berujung pada jatuhnya pemerintahan Presiden Soeharto. Dalam artikelnya, The Economist menyebut pengalaman masa lalu seharusnya menjadi pelajaran penting agar pemerintah lebih berhati-hati dalam mengelola risiko fiskal.
Namun menurut media itu, sejumlah kebijakan pemerintahan Prabowo justru dinilai bergerak ke arah yang dapat meningkatkan tekanan terhadap keuangan negara. Artikel tersebut menyoroti berbagai program besar pemerintah yang membutuhkan anggaran dalam jumlah signifikan di tengah kondisi ekonomi global yang belum stabil dan kenaikan harga energi dunia.
Salah satu fokus perhatian The Economist adalah program makan bergizi gratis atau MBG yang menjadi program unggulan pemerintahan Prabowo. Selain itu, media tersebut juga menyoroti rencana pembentukan 80 ribu koperasi desa yang disebut memerlukan dukungan anggaran besar dari pemerintah pusat.
Menurut artikel tersebut, dua program itu diperkirakan dapat menghabiskan sekitar 10 persen anggaran negara. The Economist menilai pengeluaran sebesar itu berpotensi menambah tekanan terhadap fiskal pemerintah apabila tidak diimbangi penerimaan negara yang cukup kuat.
“Prabowo harus mengubah arah atau menghadapi risiko krisis,” tulis media tersebut.
The Economist menilai pemerintah Indonesia saat ini menghadapi sejumlah pilihan yang tidak mudah dalam menjaga stabilitas fiskal. Artikel itu menyebut pemerintah memiliki tiga opsi utama, yakni memangkas proyek prioritas, mengurangi subsidi energi, atau memperlebar defisit anggaran melampaui batas yang selama ini diatur undang-undang sebesar 3 persen terhadap Produk Domestik Bruto atau PDB.
Namun, setiap pilihan tersebut dinilai memiliki konsekuensi politik yang tidak ringan. Mengurangi program unggulan disebut dapat memengaruhi citra pemerintah, sementara pengurangan subsidi energi berpotensi memicu kenaikan harga dan keresahan masyarakat.
Karena itu, The Economist menilai ada kemungkinan pemerintah memilih opsi memperbesar defisit anggaran demi mempertahankan program-program prioritasnya. Kondisi tersebut disebut dapat meningkatkan kekhawatiran pasar terhadap disiplin fiskal Indonesia.
Artikel itu juga menyoroti reaksi investor terhadap perkembangan ekonomi Indonesia di bawah pemerintahan Prabowo. Menurut The Economist, pasar mulai menunjukkan tanda-tanda kekhawatiran terhadap arah kebijakan ekonomi nasional.
Media tersebut menyebut pembayaran bunga utang pemerintah meningkat, sementara lembaga pemeringkat internasional disebut mulai mempertimbangkan potensi penurunan peringkat kredit Indonesia apabila tekanan fiskal terus membesar.
“Di bawah pemerintahan Prabowo, modal asing sebesar 6 miliar dolar AS telah keluar dan rupiah melemah 11 persen terhadap dolar hingga menyentuh titik terendah sepanjang sejarah,” tulis artikel tersebut.
Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS memang menjadi salah satu perhatian pasar dalam beberapa waktu terakhir. Fluktuasi mata uang nasional terjadi di tengah penguatan dolar AS secara global dan meningkatnya ketidakpastian ekonomi internasional.
The Economist menilai apabila pemerintah melanggar batas defisit anggaran yang telah ditetapkan undang-undang, kondisi tersebut berpotensi meningkatkan biaya pinjaman negara dan memperbesar tekanan terhadap stabilitas ekonomi.
Selain masalah fiskal, media itu juga mengkritik kebijakan subsidi energi yang masih dipertahankan pemerintah. Menurut artikel tersebut, subsidi bahan bakar memang memiliki nilai politik yang tinggi karena menyangkut kebutuhan masyarakat luas. Namun di sisi lain, subsidi dinilai menjadi beban besar bagi anggaran negara.
The Economist juga menyoroti program makan bergizi gratis yang dijalankan secara luas. Dalam pandangan media tersebut, program itu seharusnya lebih difokuskan kepada kelompok rentan seperti ibu hamil dan balita dari keluarga miskin untuk mengatasi masalah stunting secara lebih tepat sasaran.
Selain isu ekonomi, artikel tersebut turut membahas kondisi demokrasi Indonesia di bawah pemerintahan Prabowo. The Economist menilai ruang oposisi politik dan kritik publik saat ini semakin menyempit.
Media itu menyebut oposisi di parlemen dinilai semakin lemah, sementara munculnya wacana penghapusan pemilihan langsung kepala daerah disebut memunculkan kekhawatiran terhadap masa depan demokrasi Indonesia.
“Civil society diintimidasi. Hanya sedikit ruang bagi perbedaan pendapat dan pertarungan gagasan,” tulis artikel tersebut.
The Economist juga menyinggung gaya kepemimpinan yang dianggap terlalu terpusat pada satu figur. Menurut artikel itu, terlalu banyak keputusan penting negara yang bergantung pada insting seorang mantan tentara dengan lingkaran nasihat yang dinilai kurang baik.
Di bagian akhir artikelnya, The Economist mengakui Indonesia sebenarnya telah mengalami perkembangan besar sejak era reformasi 1998. Media tersebut menyebut pendapatan per kapita masyarakat Indonesia meningkat lebih dari dua kali lipat dalam 25 tahun terakhir.
Selain pertumbuhan ekonomi, Indonesia juga dinilai berhasil menjaga stabilitas demokrasi setelah melewati masa transisi politik pasca reformasi. Namun, media tersebut memperingatkan bahwa capaian tersebut bisa tergerus apabila ruang kritik dan perbedaan pendapat semakin dibatasi.
Menurut artikel itu, perbedaan pandangan yang tidak mendapatkan ruang dalam sistem politik berpotensi memicu ketegangan sosial di masyarakat. The Economist bahkan menyinggung kerusuhan yang sempat terjadi pada tahun lalu sebagai contoh meningkatnya ketidakpuasan publik.
Media tersebut juga menyoroti pernyataan Prabowo yang pernah meminta oposisi bersikap “sopan”. Dalam pandangan The Economist, pendekatan seperti itu justru berisiko memperbesar ketegangan politik apabila kritik publik dianggap sebagai ancaman.
Sorotan media internasional terhadap Indonesia menunjukkan bahwa arah kebijakan ekonomi dan politik pemerintah kini menjadi perhatian global. Sebagai salah satu negara dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara, stabilitas Indonesia dinilai memiliki pengaruh penting terhadap kawasan maupun persepsi investor internasional terhadap pasar negara berkembang.
