Misi tetap Iran untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyalahkan Amerika Serikat (AS) karena dinilai mencoba menggalang dukungan internasional untuk menekan Teheran, melalui rancangan resolusi Dewan Keamanan PBB terkait Selat Hormuz.
Dalam unggahan di akun media sosial X, Jumat (15/5/2026), misi tetap Iran menilai AS memanfaatkan dukungan sejumlah negara terhadap rancangan resolusi tersebut untuk menciptakan kesan adanya dukungan internasional yang luas.
“Kini sudah sangat jelas bahwa AS berupaya mengeksploitasi jumlah dukungan—yang disebut sebagai pendukung rancangan resolusi dengan motivasi politik dan sepihak—untuk menciptakan citra palsu sebagai dukungan luas dari internasional terhadap tindakan ilegal yang sedang berlangsung,” tulis misi tetap Iran untuk PBB.
Iran menilai langkah itu bermotif politik dan digunakan untuk melegitimasi tindakan Washington terhadap Teheran. Selain itu, Iran juga menuding langkah tersebut bertujuan membuka peluang aksi militer lanjutan di kawasan Timur Tengah.
Melansir laporan Anadolu, Sabtu (16/5/2026), pernyataan itu muncul setelah AS bersama Bahrain dan sejumlah negara Teluk seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab (UEA), Kuwait, dan Qatar mengumumkan rancangan resolusi terkait kebebasan navigasi di Selat Hormuz.
Menurut Iran, negara-negara yang mendukung inisiatif pimpinan AS itu juga harus ikut bertanggung jawab apabila ketegangan di kawasan kembali meningkat.
“Jika AS memicu eskalasi baru, maka semua negara pendukung akan berbagi tanggung jawab internasional bersama Washington atas konsekuensi tersebut,” tegas pernyataan misi tersebut.
Iran menegaskan tidak ada alasan politik maupun perlindungan diplomatik yang bisa membebaskan negara-negara pendukung dari tanggung jawab atas tindakan yang dinilai memfasilitasi agresi AS.
Ketegangan di kawasan Timur Tengah sendiri masih tinggi sejak serangan AS dan Israel terhadap Iran pada 28 Februari lalu. Serangan itu memicu balasan Iran terhadap Israel dan sekutu AS di negara-negara Teluk, termasuk penutupan Selat Hormuz yang menjadi jalur vital perdagangan minyak dunia.
Gencatan senjata sempat diberlakukan pada 8 April melalui mediasi Pakistan. Namun pembicaraan lanjutan di Islamabad belum menghasilkan kesepakatan permanen.
Meski demikian, Donald Trump Presiden AS memutuskan memperpanjang gencatan senjata tanpa batas waktu, tetapi tetap memberlakukan blokade terhadap kapal-kapal yang berlayar menuju maupun keluar dari pelabuhan Iran melalui Selat Hormuz. (bil/iss)
