JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden RI Prabowo Subianto menceritakan ketika Kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) datang kepadanya dalam kondisi gemetar meminta izin memeriksa pejabat yang diduga melakukan penyelewengan.
Kata Prabowo, Kepala BPKP meminta izin karena pejabat yang diduga melakukan penyelewenagan itu dekat dengan dirinya.
"Bagaimana apa yang harus saya buat? Kepala BPKP ya, Badan Pemeriksaan Keuangan Pemerintah datang ke saya agak gemeter. Karena yang dia laporkan diketahuilah bahwa itu beberapa orang itu dekat sama saya," kata Prabowo di Desa Nglundo, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Sabtu (16/5/2026).
Baca juga: Prabowo Klaim Gaji Hakim RI Kini Salip Malaysia: Hakim Junior Naik Hampir 300 Persen
"Jadi dia minta petunjuk apa boleh diteruskan nggak pemeriksaan? Karena dia tahu ini dekat sama Presiden. Dia lihat saya hati-hati," sambung Prabowo.
Meski pejabat tersebut merupakan orang terdekatnya, Prabowo tidak melarang pemeriksaan itu.
"Teruskan pemeriksaan! Tidak ada (berhenti). Enggak ada, mau orang Prabowo, bukan orang Prabowo, dekat sama saya, enggak ada urusan. Kalau ada indikasi, terus periksa! Justru kalau diberi kehormatan harus lebih hati-hati dan lebih jaga ya," tuturnya.
Prabowo menuturkan, masih ada pejabat yang telah diberi wewenang dan kepercayaan malah "merasa di atas" dan beranggapan tak akan ketahuan.
Ia menyebut perkembangan teknologi digital saat ini membuat berbagai penyimpangan lebih mudah terdeteksi.
Baca juga: Prabowo: Seluruh Aparat Harus Perbaiki Diri, Jangan Jadi Backing Penyelewengan
"Saya heran kalau hari gini mash ada yang nyoba-nyoba korupsi di aparat ya. Saya heran. Sekarang ada digital ya ada pemerintah ada macam-macam sekarang, pasti ketahuan," ujarnya.
Prabowo mengaku sedih karena masih menerima laporan mengenai pejabat yang melakukan penyalahgunaan jabatan dan mengambil uang rakyat.
Ia prihatin karena kasus penyelewengan akan berdampak pada keluarga pejabat yang terlibat, terutama anak dan istri mereka.
"Saya sedih, di ujung puncak karier, yang paling saya sedih adalah nanti anak dan istrinya. Tapi saya katakan jawaban saya kepada BPKP, tidak ada siapapun begitu menjabat jabatan negara jabatan berarti tanggung jawabnya kepada negara dan rakyat. Sudah enggak ada lagi," tegas dia.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
