JAKARTA, KOMPAS — Berselang enam bulan setelah menetapkan Marsinah sebagai pahlawan nasional, Presiden Prabowo meresmikan museum untuk mengenang perjuangan tokoh buruh asal Jawa Timur itu. Di museum yang didirikan di rumah tempat Marsinah dilahirkan dan dibesarkan, Prabowo memperingatkan aparat untuk menghentikan praktik kekerasan berlebihan terhadap rakyat.
Presiden Prabowo Subianto tiba di Nganjuk, Jawa Timur, Sabtu (16/5/2026) pagi. Didampingi beberapa anggota kabinet, antara lain Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Presiden mengunjungi Museum Ibu Marsinah dan Rumah Singgah.
Ia pun berkeliling memasuki ruang demi ruang di rumah tempat tinggal Marsinah semasa hidupnya. Di bangunan itu, kini ditampilkan berbagai dokumentasi perjuangan buruh dengan nuansa biru putih, warna khas pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabumjng Raka.
Di salah satu sudut, ada piagam dan piala dari Presiden Prabowo yang menyatakan Marsinah sebagai pahlawan nasional. Di sudut lain, ada pula diorama yang menampilkan miniatur Prabowo didampingi sejumlah aktivis buruh tengah berpidato di perayaan Hari Buruh Internasional 1 Mei 2026 dan 2025.
Setelah berkeliling museum, Prabowo juga berziarah ke makam Marsinah yang terletak tak jauh dari museum.
Dalam sambutannya sebelum meresmikan Museum Ibu Marsinah, Prabowo mengatakan, pendirian museum untuk mengenang perjuangan buruh yang tewas secara keji merupakan peristiwa langka. Tidak hanya di lingkup nasional tetapi juga global. Meski harus dibuktikan kembali, ia menduga, pendirian museum buruh merupakan pertama kalinya di dunia.
Pada kesempatan yang sama, Presiden juga mengisahkan kedekatannya dengan kelompok buruh. Ia bercerita, proses penetapan Marsinah sebagai pahlawan nasional lahir dari aspirasi kolektif berbagai organisasi buruh yang datang ke Istana beberapa waktu lalu.
"Saat saya jadi presiden, kawan-kawan buruh datang meminta pahlawan nasional dari kalangan buruh. Saya minta mereka menyepakati satu nama. Kebulatan suara dari seluruh organisasi buruh akhirnya menunjuk Ibu Marsinah. Saya mendapat kehormatan untuk menetapkan beliau sebagai Pahlawan Nasional," ungkapnya.
Tak berhenti di situ, kelompok buruh kembali meminta Prabowo untuk hadir dalam peristiwa bersejarah, yakni peresmian Museum Ibu Marsinah. Berbekal kedekatan dan apresiasi Prabowo terhadap kelompok buruh, permintaan itu pun dipenuhi. “(Mereka) tentukan tanggalnya lagi, 1 Mei kan hari buruh international, May Day di Monas, mintanya tanggal 2, harus tanggal 2. Waduh saya tanya Mensesneg gimana acara akhirnya dapat hari ini tanggal Mei 2026,” tutur Prabowo.
Berkaca pada sejarah, Prabowo mengatakan bahwa peristiwa yang menimpa Marsinah tak bisa diterima akal sehat. Tragedi yang menimpa Marsinah, merupakan contoh tindakan represif terhadap rakyat kecil yang bertentangan dengan esensi pembentukan dasar negara.
"Aparat, tentara, dan polisi itu diseleksi, dibiayai, digaji, dan diberi pakaian oleh rakyat. Karena itu, jika dasar negara ini diresapi, peristiwa keji seperti yang dialami Marsinah tidak perlu terjadi. Masa lalu kita perbaiki," kata dia.
Prabowo juga menyoroti ketimpangan ekonomi yang dipicu oleh keserakahan segelintir pengusaha demi keuntungan pribadi. Ia mengajak sektor swasta untuk mengadopsi konsep Indonesia Incorporated, yang dinilai sebagai manifestasi dari asas kekeluargaan dalam Pasal 33 UUD 1945.
"Seluruh rakyat Indonesia adalah pemegang saham dalam kekayaan bangsa ini. Pemimpin di setiap lapisan bertanggung jawab memperjuangkan ini, bukan malah berkolusi untuk menghilangkan hak rakyat," kata Prabowo.
Kendati tidak anti pada pasar bebas, ia pun menekankan bahwa mekanisme itu bisa tetap berjalan. Akan tetapi, negara wajib hadir ketika struktur pasar modal mulai menindas kelompok yang lemah. Sebab, persaingan antara pemodal besar dan masyarakat miskin adalah hal yang mustahil bisa terjadi secara sehat.
"Pemerintah harus intervensi, pemerintah harus membela rakyat yang paling miskin. Bahasa kerennya itu affirmative action (tindakan afirmasi). Jika negara lain bisa menerapkan affirmative action, mengapa kita tidak menggunakannya untuk membela rakyat kita sendiri? Ini adalah negara Pancasila," tutur Presiden.
Bagi sebagian kalangan, pengakuan terhadap Marsinah sebagai pahlawan bahkan kini ada pendirian museum untuk mengenang perjuangannya, merupakan bentuk keadilan simbolik. Salah satunya diungkapkan Ketua Komnas HAM Anis Hidayah pada November 2025 lalu.
Pemerintah harus intervensi, pemerintah harus membela rakyat yang paling miskin. Bahasa kerennya itu affirmative action (tindakan afirmasi). Jika negara lain bisa menerapkan affirmative action, mengapa kita tidak menggunakannya untuk membela rakyat kita sendiri? Ini adalah negara Pancasila.
Menurut dia, Marsinah sebagai Pahlawan Nasional merupakan simbol penting bagi perjuangan buruh dan keberanian perempuan menuntut haknya. Penghargaan itu menjadi bentuk pengakuan atas keberanian seorang pekerja yang menjadi korban kekerasan negara di masa lalu (Kompas.id, 11/11/2025).
Akan tetapi, negara masih memiliki tanggung jawab besar yang belum terselesaikan. Tanggung jawab dimaksud adalah mencari kebenaran dan menegakkan keadilan dalam kasus kematian Marsinah.
Hingga kini, kasus pembunuhan Marsinah belum pernah diselesaikan secara tuntas. Para terdakwa dibebaskan, dan proses hukum berhenti di tengah jalan.
Anis menilai, hal itu mencerminkan lemahnya komitmen negara dalam menyelesaikan pelanggaran HAM. Alasan hukum seperti kedaluwarsa tidak seharusnya dijadikan alasan untuk membiarkan ketidakadilan terjadi. Kondisi itu secara tidak langsung menunjukkan ketidakmampuan negara menuntaskan kasus Marsinah sekaligus menunjukkan sistem hukum masih sering berpihak pada pelaku, bukan korban.
Apalagi, pola kekerasan negara seperti yang menimpa Marsinah masih terus berulang hingga kini. Berdasarkan data Komnas HAM, Polri secara konsisten menjadi lembaga yang paling banyak diadukan masyarakat dalam kasus dugaan pelanggaran HAM.
Laporannya mulai dari penyalahgunaan wewenang, penangkapan sewenang-wenang, hingga penyiksaan. Bahkan, dalam sejumlah peristiwa, kekerasan aparat muncul di ruang-ruang publik, seperti demonstrasi, konflik agraria, dan proses penegakan hukum yang berlebihan.
