Oleh: Oman Sukmana, MM, MIkom, MIPR, Deputi Direktur OJK
Catatan Dari Makkah
REPUBLIKA.CO.ID, MAKKAH -- Di bulan Mei ini, dua arus besar sejarah bertemu dalam satu muara rasa. Di Indonesia, gema Kebangkitan Nasional disuarakan di mana-mana.
Di tanah suci, Makkah, gema yang sama juga terasa dan akan mencapai puncaknya sekitar satu pekan lagi ketika jutaan raga akan bergerak menuju puncak penghambaan di musim haji.
.rec-desc {padding: 7px !important;}Ada benang merah yang halus namun erat antara filosofis puncak haji di Padang Arafah dan gerakan Kebangkitan Nasional tahun 1908. Keduanya bicara tentang perpindahan—dari keterbelahan menuju persatuan, dari kepasrahan menuju kedaulatan serta dari gelap menuju terang.
Ibadah haji adalah ritual penanggalan identitas. Dalam balutan kain ihram yang putih bersahaja, tak ada pangkat yang melekat, tak ada sekat yang memisahkan. Semua manusia kembali ke titik nol, menjadi hamba yang setara di hadapan Sang Khalik.
Semangat ini juga yang dulu membidani lahirnya Kebangkitan Nasional. Ketika Boedi Oetomo menyalakan lilin kesadaran, mengajak kita melepaskan "pakaian" kedaerahan yang sempit menuju satu tubuh yang bernama Indonesia.
Haji adalah ibadah kolektif, sebagaimana Kebangkitan Nasional adalah gerakan kolektif. Keduanya mengajarkan tentang kesamaan dan kesetaraan sebagai kata kunci.
Kesetaraan: Hak yang Mengalir di Urat Nadi Ekonomi
Mewujudkan kesetaraan adalah sebuah kerja peradaban yang tidak pernah usai. Ia komitmen untuk terus mengikis batu gurun prasangka dan menanam benih empati.
Dalam konteks lebih luas, ada banyak jenis perwujudan kesetaraan; kesetaraan pendidikan, kesetaraan gender, kesetaraan hukum, kesetaraan kesehatan termasuk juga kesetaraan ekonomi.
Dunia saat ini sedang bergejolak. Harga-harga terus melambung tertiup angin konflik di negeri jauh. Meski secara data kita patut bersyukur.
Rilis Badan Pusat Statistik teranyar per 5 Februari 2026 menunjukkan penduduk miskin di Indonesia pada September 2025 turun menjadi 23,36 juta orang (8,25 persen). Angka ini menurun hampir setengah juta orang dibandingkan Maret 2025 dengan jumlah 23,85 juta orang.
Namun, Kondisi geopolitik yang sedang tidak baik baik saja ini tetap patut diwaspadai. Selain kondisi geopolitik, di dalam negeri upaya mewujudkan kesetaraan ekonomi juga menghadapi tantangan yang tidak mudah.
Jika di Mina kita melempar batu sebagai simbol perlawanan terhadap pilar-pilar kejahatan, maka di dalam negeri wujud kejahatan kejahatan modern menjelma dalam bentuk perilaku koruptif, pinjaman online ilegal yang mencekik leher rakyat serta investasi bodong yang mencuri harapan masa depan.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) beserta 16 lembaga lain yang tergabung dalam satuan tugas pemberantasan aktivitas keuangan ilegal (Satgas PASTI) merilis dari 1 Januari 2026 sampai 31 Maret 2026, Satgas PASTI telah menemukan dan menghentikan 951 entitas pinjol ilegal serta 2 penawaran investasi ilegal pada sejumlah situs dan aplikasi yang berpotensi merugikan masyarakat.
Selain itu, dalam hal penanganan penipuan, selama periode 22 November 2024 sampai 31 Maret 2026, Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) telah menerima 515.345 laporan dari masyarakat.
Dalam penanganan laporan tersebut, 872.395 rekening telah dilaporkan dan diverifikasi, dan 460.270 rekening telah dilakukan pemblokiran. Dari upaya tersebut, total dana korban yang berhasil diblokir mencapai sekitar Rp 585,4 miliar.
IASC telah mengembalikan dana korban Rp169 miliar yang berasal dari rekening pada 19 bank yang digunakan oleh pelaku kejahatan penipuan. (Sumber ; Siaran Pers OJK, SP 03/STPASTI/IV/2026)
Catatan-catatan ini jelas prestasi yang layak disyukuri. Ini manifestasi dari janji negara untuk melindungi segenap konsumen dan masyarakat Indonesia.
Namun, untuk dapat menjadi kain ihram bagi ekonomi, pekerjaan rumah yang harus diselesaikan masih cukup banyak. Suka atau tidak suka, kita harus mengakui bahwa masih terdapat Paradoks Finansial.
Masih banyak masyarakat yang sudah memiliki akses terhadap rekening juga pinjaman daring, tapi kurang atau bahkan mungkin belum memahami risiko dan cara mengelolanya.
Ini juga sepertinya penyebab mengapa fenomena "jeratan pinjol ilegal" masih menjadi tantangan dan pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan hingga saat ini.
Hadirnya literasi dan inklusi keuangan adalah sebagai Basirah"—mata batin finansial—agar masyarakat mampu membedakan mana yang membawa berkah dan mana yang membawa musibah.Pada akhirnya, mewujudkan kesetaraan ekonomi bukanlah tentang membuat semua orang memiliki jumlah uang yang sama, melainkan tentang memastikan setiap anak bangsa memiliki kesempatan yang sama untuk mengetuk kesejahteraan.
Ekonomi yang sehat harus seperti Tawaf—berputar secara adil dan merata. Literasi dan Inklusi keuangan menjadi narasi utama untuk mewujudkan itu semua. Karena Inklusi tanpa Literasi dan Edukasi itu seperti memberi senjata tanpa panduan.
