Pantau - Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk menegaskan pemerintah pusat hadir penuh untuk memulihkan situasi keamanan di Wamena setelah konflik yang berdampak terhadap masyarakat di wilayah tersebut.
Ribka menyampaikan hal itu dalam rapat koordinasi perkembangan situasi keamanan di Wamena, Sabtu (16/5/2026), dengan menekankan bahwa penanganan konflik dilakukan secara menyeluruh dan mengutamakan pemulihan masyarakat hingga kondisi kembali kondusif.
Rapat koordinasi tersebut dihadiri Gubernur Papua Pegunungan, para bupati, unsur TNI-Polri, Majelis Rakyat Papua (MRP), Lembaga Masyarakat Adat (LMA), tokoh agama, tokoh masyarakat, serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya.
Ribka mengatakan, "Kami atas nama Menteri Dalam Negeri mewakili Pemerintah Pusat menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada masyarakat Wamena dan seluruh komponen pembangunan yang telah melakukan upaya-upaya penyelamatan."
Pemerintah Fokus Pemulihan Sosial dan Pendataan KorbanRibka mengapresiasi respons cepat masyarakat dalam membantu warga terdampak dan menjaga situasi tetap terkendali saat konflik berlangsung.
Ia mengatakan, "Pertama, kepada masyarakat Wamena yang pada saat kejadian langsung ada pergerakan cepat dan melakukan tindakan-tindakan yang baik untuk saling membantu dan menenangkan di antara mereka."
Ribka meminta pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten segera melakukan pendataan terhadap warga terdampak serta menghitung kebutuhan penanganan bersama delapan kabupaten di Papua Pegunungan.
Hasil pendataan tersebut akan menjadi dasar pemerintah dalam menentukan dukungan pembiayaan yang bersumber dari APBD kabupaten, APBD provinsi, maupun bantuan pemerintah pusat.
Ribka mengatakan, "Bersama-sama kita semua bertanggung jawab. Pendataan ini akan menjadi dasar untuk menghitung seberapa besar kemampuan pemerintah dalam membantu warga-warga yang terdampak."
Ia menegaskan seluruh unsur pemerintah, tokoh adat, tokoh agama, dan aparat keamanan telah sepakat menghentikan konflik serta memprioritaskan pemulihan sosial masyarakat.
Ribka mengatakan, "Kami sudah menyatakan bahwa konflik-konflik sudah tidak ada lagi. Sekarang kita fokus menyelesaikan persoalan pemerintahan dan pemulihan masyarakat yang terdampak."
Kemendagri Siapkan Perdasus Penanganan Konflik Papua PegununganKementerian Dalam Negeri Republik Indonesia juga akan memfasilitasi penyusunan Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) terkait penanganan konflik di delapan kabupaten Papua Pegunungan.
Penyusunan Perdasus tersebut dilakukan agar proses penanganan konflik memiliki dasar hukum yang jelas.
Selain memimpin rapat koordinasi, Ribka bersama pemerintah daerah turut meninjau rumah warga yang terbakar, rumah sakit, dan lokasi pengungsian untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi.
Pemerintah juga menyiapkan pemulangan pengungsi secara bertahap setelah situasi keamanan dinyatakan stabil.
Ribka mengatakan, “Intinya masyarakat harus kembali ke kehidupan normal, dan masyarakat dapat melakukan aktivitas sebagaimana biasa. Aktivitas ekonomi, pendidikan, kesehatan, semuanya berjalan secara baik.”
