Bisnis.com, JAKARTA - Iran telah menyusun mekanisme untuk mengatur lalu lintas maritim melalui rute khusus di Selat Hormuz dan akan mengenakan 'biaya atas layanan khusus' yang diberikan dalam sistem tersebut.
Melansir Antara, Minggu (17/5/2026), Ketua Komite Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri Parlemen Iran Ebrahim Azizi mengatakan, skema baru tersebut akan diumumkan segera.
“Dalam proses ini, hanya kapal komersial dan pihak-pihak yang bekerja sama dengan Iran yang akan mendapatkan manfaat darinya,” tulis Ebrahim Azizi di platform media sosial X.
Azizi menegaskan bahwa Selat Hormuz akan tetap tertutup bagi pihak-pihak yang mengoperasikan Project Freedom. Adapun, Project Freedom adalah inisiatif Amerika Serikat (AS) untuk memandu kapal-kapal yang terjebak tak bisa melintasi Selat Hormuz imbas perang Iran dengan AS-Israel.
AS dan Israel melancarkan serangan terhadap Iran pada 28 Februari, yang memicu aksi balasan dari Teheran terhadap Israel serta sekutu-sekutu AS di kawasan Teluk, disertai penutupan Selat Hormuz.
Gencatan senjata mulai berlaku pada 8 April melalui mediasi Pakistan, tetapi perundingan di Islamabad gagal menghasilkan kesepakatan yang bersifat permanen. Sejak 13 April, AS memberlakukan blokade laut yang menargetkan lalu lintas maritim Iran di selat tersebut.
Baca Juga
- Xi Jinping dan Trump Sepakat Selat Hormuz Harus Tetap Dibuka
- Ini Daftar Pembahasan Trump Saat Bertemu Xi Jinping, dari Isu Taiwan hingga Selat Hormuz
- Selat Hormuz Memanas, Pemerintah Cari Jalur Aman Pasokan Minyak
Presiden AS Donald Trump juga mengumumkan Project Freedom pada awal Mei, dengan janji akan mengawal kapal-kapal yang melintasi Selat Hormuz.
Janji tersebut dibuat Trump, meskipun Iran menegaskan bahwa setiap pelayaran melalui jalur perairan strategis itu memerlukan persetujuan sebelumnya dari Teheran. Namun, kemudian Trump mengumumkan penangguhan inisiatif tersebut.
