Bisnis.com, MAKKAH — Sejumlah jemaah haji kini memilih membayar dam di Indonesia dengan pertimbangan kemanfaatan sosial dan aspek fikih. Hal tersebut dapat dilakukan seiring adanya izin dari pemerintah, meskipun terdapat perbedaan pandangan pembayaran dam haji.
Salah seorang jemaah haji, yakni Muh. Samsuri, yang juga merupakan Rektor Universitas Muhammadiyah Karanganyar (UMUKA Solo), bercerita bahwa dia dan para jemaah di kloternya telah menitipkan pembayaran dam di Tanah Air sebelum berangkat haji ke Arab Saudi.
"Kami meyakini pembayaran dam di Indonesia itu tidak salah. Yang paling penting adalah kewajiban damnya terpenuhi dan manfaatnya bisa dirasakan masyarakat yang membutuhkan," ujar Samsuri saat diwawancarai Tim Media Center Haji di Makkah, dikutip pada Minggu (17/5/2026).
Samsuri yang berangkat haji bersama istrinya dan rombongan teman-temannya meyakini bahwa keputusan itu telah melalui kajian fikih dan pembahasan berbagai pendapat ulama terkait dam haji tamattu’. Sebagian besar anggota rombongannya juga memilih penyembelihan dam di Indonesia.
"Kami mengkaji dari sisi fikih, membaca berbagai kitab, juga melihat pendapat para ulama. Ternyata pembayaran dam itu yang sifatnya ta’abbudi adalah kewajibannya, sedangkan tempat pelaksanaannya masuk wilayah ijtihadi," ujarnya.
Menurut Samsuri, perkembangan zaman membuka ruang baru dalam praktik pembayaran dam haji, termasuk kemungkinan penyembelihan dilakukan di negara asal jemaah.
Baca Juga
- Daging Dam Haji Disalurkan ke Banyak Negara, dari Sudan hingga Palestina
- Dua Pandangan Bayar Dam Haji, Musyrif Diny: Silakan Jemaah Pilih sesuai Keyakinan
"Kalau sesuatu itu wilayah ijtihadi, maka memungkinkan untuk dikaji sesuai perkembangan zaman dan kemanfaatannya," katanya.
Dia menilai aspek maslahat menjadi alasan penting mengapa dam haji lebih tepat disalurkan di Indonesia. Apalagi, masih banyak masyarakat miskin dan persoalan stunting yang membutuhkan perhatian.
"Tujuan utama dam itu memberi makan fakir miskin. Di Indonesia saya kira kebutuhan itu masih sangat besar dibandingkan di Arab Saudi," ujarnya.
Menurut dia, penyaluran dam di Indonesia idealnya dilakukan melalui lembaga resmi seperti Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) maupun lembaga sosial lain yang memiliki basis data kemiskinan yang jelas.
Alasannya, lembaga resmi sudah memiliki peta kantong-kantong kemiskinan sehingga penyaluran daging dari hewan dam haji bisa lebih tepat sasaran.
Meskipun memilih membayar dam di Indonesia, Samsuri menegaskan dia dan rombongannya tetap menghormati jemaah yang meyakini penyembelihan dam harus dilakukan di Tanah Suci.
"Ini pilihan ijtihadi. Kita tidak boleh saling menyalahkan. Yang penting saling menghormati dan terus membuka ruang diskusi," ujarnya.
Menurut Samsuri, praktik pembayaran dam haji di Indonesia memang masih tergolong baru sehingga wajar memunculkan perdebatan di tengah masyarakat.
"Sesuatu yang baru pasti menimbulkan tanda tanya. Tapi kajian fikih itu berkembang terus sesuai kebutuhan zaman," ujarnya.
