Bisnis.com, SURABAYA – Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya mengambil langkah berani dengan menggelar diskusi terbuka dan bedah film dokumenter "Pesta Babi", di tengah maraknya aksi pembubaran agenda tersebut di sejumlah daerah penjuru tanah air.
Kegiatan yang diinisiasi oleh Himpunan Mahasiswa Studi Pembangunan (HIMADEV) ITS tersebut difokuskan sebagai bagian dari pengayaan mata kuliah Kajian Agraria. ITS menilai diskursus mengenai konflik agraria dan kebijakan publik perlu dilihat dari perspektif akademik yang multidimensional.
Dosen Studi Pembangunan ITS Khairun Nisa mengungkapkan bahwa film yang mengangkat isu pembangunan di Papua tersebut merupakan studi kasus yang relevan untuk membedah kebijakan strategis nasional. Menurutnya, setiap kebijakan publik idealnya dirumuskan melalui pendekatan bottom-up.
"Kebijakan tidak bisa hanya dinilai dari sisi ekonomis, tetapi juga harus mempertimbangkan nilai moral, sosial, budaya, dan keadilan bagi masyarakat," ujar Nisa, Jumat (15/5/2026).
Ia menekankan bahwa dalam setiap kebijakan strategis, pemerintah wajib menjunjung tinggi mandat konstitusi, khususnya Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945. Ia menyoroti adanya trade-off dalam setiap kebijakan yang mustahil memuaskan semua pihak, tetapi prinsip keadilan sosial harus tetap menjadi kompas utama.
Merujuk pada konsep Nancy Fraser, dirinya menjelaskan tiga dimensi keadilan yang harus dipenuhi dalam pembangunan. Di antaranya, keadilan distribusi atau pemerataan hasil pembangunan, keadilan representasi yakni keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan, dan keadilan rekognisi, yang berarti pengakuan terhadap identitas dan hak masyarakat lokal.
Baca Juga
- Menko Yusril: Pemerintah Tak Pernah Larang Nobar Film "Pesta Babi"
- Puan Pastikan soal Larangan Film "Pesta Babi" Bakal Ditindaklanjuti di DPR
“Film ini sangat relevan dijadikan studi kasus untuk menilai sejauh mana kebijakan nasional memenuhi ketiga dimensi keadilan tersebut,” tegasnya.
Dirinya berharap mahasiswa mampu memiliki kemampuan argumentasi serta pola pikir kritis ketika nantinya diposisikan sebagai pengambil kebijakan.
“Kebijakan tidak bisa hanya dinilai dari sisi ekonomis, tetapi juga harus mempertimbangkan nilai moral, sosial, budaya, dan keadilan bagi masyarakat,” ucapnya.
Di sisi lain, jurnalis Ambrosius Harto Manumoyoso, yang hadir sebagai pembedah, menilai bahwa film dokumenter investigatif memang seringkali bersifat provokatif untuk mendorong publik menentukan sikap.
“Provokasi di sini bukan untuk menyulut emosi, tetapi sesuatu yang mampu mendorong kita untuk menentukan sikap terhadap suatu persoalan," jelasnya.
Menurut Ambrosius, langkah ITS untuk menyediakan panggung bagi film ini adalah upaya menjaga marwah akademik. Ia menegaskan bahwa kampus harus menjadi benteng terakhir kebebasan berpikir dari segala bentuk intervensi.
"Segala bentuk intervensi terhadap kebebasan berpikir justru dapat melemahkan marwah akademik itu sendiri," pungkasnya.
Melalui forum tersebut, ITS menegaskan komitmennya untuk mencetak lulusan yang tidak hanya mumpuni secara teknokratis, tetapi juga memiliki sensitivitas sosial dalam membaca dinamika pembangunan di tanah air.
