Kuba menghadapi krisis energi yang semakin serius, setelah negara itu dilaporkan kehabisan pasokan diesel dan bahan bakar untuk menopang operasional pembangkit listrik. Kondisi tersebut memicu pemadaman di berbagai wilayah dan mulai memunculkan gelombang protes di tengah tekanan blokade energi de facto dari Amerika Serikat (AS).
Mengutip Bloomberg, Menteri Energi Kuba, Vicente de la O Levy, mengatakan cadangan energi negara itu saat ini berada pada titik kritis. Menurut dia, sistem energi Kuba kembali tidak memiliki stok bahan bakar untuk menopang pasokan listrik.
“Sistem ini, sekali lagi, telah kehabisan cadangan bahan bakar,” kata Vicente de la O Levy dalam konferensi pers, Rabu (13/5) malam.
“Sama sekali tidak ada," tegasnya.
Di tengah keterbatasan pasokan, negara berpenduduk sekitar 10 juta jiwa itu masih berupaya mempertahankan sebagian kebutuhan listrik melalui produksi bahan bakar domestik dan energi surya. Namun, kondisi jaringan listrik nasional disebut semakin rentan sehingga pemadaman meluas di banyak wilayah.
Serikat listrik Kuba menyebut kapasitas pasokan saat ini hanya mampu memenuhi sekitar sepertiga dari kebutuhan listrik nasional.
Situasi tersebut mulai memicu keresahan masyarakat. Berdasarkan laporan yang beredar di media sosial, aksi protes sporadis muncul di sejumlah wilayah termasuk sekitar ibu kota Havana pada Rabu malam. Warga terlihat memukul panci di jalan-jalan yang gelap akibat pemadaman, bahkan sebagian menyalakan api sebagai bentuk protes.
Presiden Miguel Díaz-Canel menilai situasi yang memburuk itu dipicu tekanan dari Presiden AS Donald Trump. Menurutnya, kebijakan AS telah memperburuk kondisi energi Kuba.
“Penurunan kondisi yang dramatis ini hanya memiliki satu penyebab: blokade energi genosida yang telah diberlakukan AS terhadap negara kita, karena mereka mengancam akan mengenakan tarif irasional pada negara mana pun yang memasok energi kepada kita,” kata Díaz-Canel dalam unggahan di X.
AS dilaporkan telah memangkas hampir seluruh akses impor bahan bakar Kuba sejak Januari. Hanya satu kapal tanker Rusia yang diizinkan masuk dan berlabuh pada akhir Maret.
Pasokan sekitar 730 ribu barel minyak dari kapal tersebut sempat membantu mengurangi frekuensi dan durasi pemadaman listrik. Namun, persediaan itu disebut habis pada awal April.
Di sisi lain, belum terlihat tanda-tanda pasokan baru akan segera masuk. Kapal berbendera Rusia bernama Universal yang membawa diesel untuk Kuba dilaporkan menghentikan pelayarannya lebih dari tiga pekan lalu dan masih berada di sekitar Bermuda.
Tekanan terhadap Kuba juga meningkat setelah Trump mengambil langkah terhadap Venezuela yang selama ini menjadi sekutu utama Havana, sekaligus mengancam negara lain yang memasok minyak ke Kuba dengan tarif tambahan. Dokumen pelabuhan yang ditinjau Bloomberg menunjukkan belum ada jadwal kapal tanker dari Meksiko maupun Venezuela menuju Kuba dalam sepekan ke depan.
Sementara itu, pemerintah AS menilai masalah ekonomi Kuba disebabkan oleh salah urus dan korupsi yang telah berlangsung lama. Washington juga menilai rezim yang telah berkuasa selama 67 tahun perlu mundur atau diganti agar ekonomi negara itu dapat membaik.
Meski komunikasi antara pejabat AS dan Kuba masih berlangsung, belum ada perkembangan berarti. Sektor swasta di Kuba memang sudah diberikan izin untuk mengimpor bahan bakar secara mandiri, tetapi volumenya dinilai terlalu kecil untuk mengatasi krisis nasional.
Menurut de la O, pengiriman yang masuk hanya dalam skala terbatas. “Diukur dalam liter, sementara jaringan energi membutuhkan jutaan ton,” kata de la O.
Di tengah situasi yang memburuk, aksi unjuk rasa yang selama ini jarang terjadi di Kuba mulai meningkat. Pada Maret lalu, demonstran di Kuba bagian tengah dilaporkan melempari kantor Partai Komunis dengan batu hingga membakarnya.
Di sisi lain, Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, pekan lalu menyebut Kuba mengabaikan tawaran bantuan senilai USD 100 juta untuk mencegah krisis kemanusiaan di wilayah tersebut.
Menanggapi hal itu, Menteri Luar Negeri Kuba Bruno Rodríguez menyatakan pemerintah telah menerima tawaran resmi tersebut dan terbuka mempelajari rinciannya.
Ia menegaskan Kuba bersedia menerima “bantuan asing yang diberikan dengan itikad baik,” termasuk dari negara “yang menundukkan rakyat Kuba pada hukuman kolektif melalui perang ekonomi.”
Kuba juga disebut siap mempelajari skema bantuan lebih lanjut.
“Kami berharap bantuan itu bebas dari ikatan politik dan upaya untuk mengambil keuntungan dari kebutuhan dan penderitaan suatu bangsa yang sedang dikepung," ungkapnya.
