Gagalnya Perundingan Iran-AS di Pakistan: Kebuntuan atau Strategi?

Kegagalan perundingan antara Iran dan Amerika Serikat di Hotel Serena–Islamabad, Pakistan, pada 11–12 April 2026 sejatinya tidak mengejutkan. Yang akan mengejutkan justru jika perundingan itu berhasil. Seluruh dunia pasti bertanya-tanya: Bagaimana mungkin konflik sepanas ini berakhir secepat itu?

Iran membawa narasi jihad untuk membalas kematian pemimpin tertinggi mereka, Ayatollah Ali Khamenei. Sementara itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu masih hidup dan belum dibalas setimpal. Dalam logika "mata ganti mata" (an eye for an eye) yang mengakar di Timur Tengah, dendam belum lunas. Apa benar Iran ingin melakukan gencatan senjata hanya karena Amerika Serikat memintanya?

Dari sini muncul pertanyaan: Mungkinkah perundingan itu memang tidak pernah benar-benar dimaksudkan untuk berhasil sejak awal?

Pertemuan maraton selama 21 jam—di Islamabad Serena Hotel—itu mempertemukan delegasi tingkat tinggi kedua negara. Amerika Serikat diwakili Wakil Presiden JD Vance bersama utusan khusus Jared Kushner yang merupakan menantu Donald Trump. Iran mengirimkan Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi dan Ketua Parlemen Mohammad Bagher Ghalibaf.

Di tengah ketegangan militer yang belum mereda, ekspektasi terhadap terobosan besar memang rendah sejak awal. Kedua pihak datang bukan untuk mengalah, melainkan untuk menguji batas satu sama lain. Tidak heran jika perundingan yang dijuluki "Islamabad Talks" itu berakhir tanpa hasil.

Kejeniusan strategi Iran justru terletak pada apa yang mereka lakukan sebelum duduk di meja perundingan. Teheran memasang satu syarat mutlak untuk bersedia datang ke Islamabad: semua aset yang dibekukan milik Iran di luar negeri harus dikembalikan terlebih dahulu.

Dua hari sebelum perundingan, sumber-sumber Iran mengeklaim bahwa AS telah menyetujui pencairan dana beku senilai US$6 miliar (sekitar Rp102 triliun) yang disimpan di Qatar dan bank-bank lain. Washington memang membantah. Namun, narasi yang terbangun di mata publik global tetap satu: AS tunduk pada tekanan Iran.

Ketua Parlemen Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf, dengan tegas menyatakan bahwa gencatan senjata di Lebanon dan pencairan aset adalah dua syarat yang telah disepakati bersama sebelum perundingan dimulai. Maka, sekalipun perundingan gagal, Iran sudah mengantongi kemenangan. Aset mereka cair, tapi komitmen mereka belum ada.

Pepatah Arab mengajarkan, "Apa yang tidak dapat kamu gapai semua, jangan kamu tinggalkan semua." Iran tidak meraih kesepakatan damai, tapi mereka pulang dengan aset yang sebelumnya dibekukan. Itu bukan hasil buruk untuk disebut sebagai "kegagalan perundingan.”

Dalam diplomasi, pihak yang mengajukan syarat berat pada akhirnya akan mengalah pada poin-poin yang benar-benar mereka perjuangkan. Iran datang dengan 10 tuntutan yang memberatkan AS: pengakuan hak memperkaya uranium, penarikan pasukan AS dari kawasan, penghentian serangan Israel di Lebanon, dan lain-lain. Namun, pencairan aset adalah "harga tiket" untuk sekadar duduk bersama. Dengan berhasil memaksakan narasi bahwa AS membayar harga itu, Iran sudah memenangkan putaran pertama sebelum satu kata pun diucapkan di Islamabad.

Ini membuktikan bahwa perundingan telah menghasilkan efek konkret, terlepas dari tidak adanya kesepakatan akhir. Kegagalan formal tidak serta-merta berarti kegagalan strategis.

Dalam logika negosiasi, banyaknya tuntutan bukan berarti semuanya harus dipenuhi. Ini adalah bagian dari logika negosiasi yang meliputi:

1. Tuntutan yang banyak menciptakan ruang tawar.

2. Dari tuntutan tersebut akan terlihat mana yang benar-benar esensial.

3. Kegagalan menyepakati seluruh poin justru membantu menyaring kepentingan inti yang akan diperjuangkan pada fase berikutnya.

Kegagalan terjadi di menit-menit akhir, ketika kesepakatan sudah hampir tercapai. Sumber diplomatik mengonfirmasi kedua pihak "hanya beberapa inci lagi" dari kata sepakat. Iran menyalahkan AS yang memaksakan kehendak dan menggeser target di akhir pembicaraan. AS bersikeras Iran menolak melepaskan program nuklirnya secara permanen.

Kebuntuan di titik paling kritis: program nuklir Iran dan kendali atas Selat Hormuz. Iran mengajukan 10 poin (hak memperkaya uranium, penarikan pasukan AS, penghentian serangan Israel di Lebanon). AS membalas dengan 15 poin yang menuntut penghentian total pengayaan uranium, pembongkaran rudal balistik, menghentikan dukungan Iran atas proksi-proksinya dan jaminan keamanan maritim. Selat Hormuz—yang masih disandera Iran—terlalu berharga untuk dilepaskan.

Namun, faktor terbesar bukanlah ketidakmampuan teknis, melainkan ketiadaan kepercayaan. Iran tidak percaya AS akan menepati janji setelah mereka melepaskan alat tawar utama. AS juga tidak percaya Iran akan selamanya menjauhi senjata nuklir. Dalam kebuntuan saling curiga ini, tidak ada dokumen yang cukup kuat.

Pakistan dipilih karena posisi uniknya: dekat secara kultural dan historis dengan Iran, tapi juga hangat dengan Donald Trump. Hubungan Trump dengan Pakistan terbangun setelah Pakistan secara resmi menominasikannya untuk Nobel Perdamaian—akrobat politik murni untuk meraih hati presiden narsistik itu.

Di lapangan, Jenderal Asim Munir memainkan peran sentral, menyambut kedua delegasi dan memfasilitasi perundingan 21 jam. Namun, mediasi Pakistan tidak cukup menjembatani jurang ketidakpercayaan. Posisi yang berusaha menyenangkan kedua kubu justru membuat Pakistan tidak mampu memberikan tekanan berarti kepada siapa pun.

Di balik percaya diri secara militer, AS sedang digerogoti dari dalam:

• Perlawanan publik: sentimen anti-perang meningkat drastis. Anggota Kongres Partai Republik, Mike Lawler, dicemooh habis-habisan oleh konstituennya sendiri. Puluhan ribu orang turun ke jalan dalam protes "No Kings" dan TACO (Trump Already Chicken Out) menentang perang dan kebijakan imigrasi.

• Ancaman pemakzulan: retorika perang Trump yang ekstrem—ancaman "menghancurkan seluruh peradaban" Iran—memicu seruan pemakzulan. Komite Kehakiman DPR AS telah menyetujui pasal-pasal pemakzulan dengan tuduhan penyalahgunaan wewenang. Trump ingin regime change di Iran, tapi ia sendiri terancam regime change di dalam negeri.

• Keretakan militer: Menteri Pertahanan Pete Hegseth memecat Kepala Staf Angkatan Darat AS, Jenderal Randy A. George, di tengah perang. Alasannya, George dengan lantang menolak invasi darat ke Iran karena akan "terlalu mahal dan terlalu tidak stabil." Hegseth membersihkan jenderal yang dianggap "terlalu lunak"—tanda disfungsi komando yang mengkhawatirkan.

Di sisi lain, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi dengan tenang menyatakan, "Kami menunggu mereka." Bukan gertakan. Wilayah Iran yang bergunung-gunung membuat invasi darat mudah diprediksi dan menjadi sasaran empuk. Iran punya rekam jejak perang atrisi (Iran-Irak 1980-1988). Sudah 47 tahun hidup di bawah embargo Barat, mereka terbiasa mandiri.

Sejarah membuktikan AS tidak punya rekor bagus pada invasi darat di Asia: kekalahan AS di Vietnam (dengan AS lari dari Saigon), Afghanistan (20 tahun kemudian Taliban kembali berkuasa), Perang Korea (hanya stalemate, rezim Korea Utara masih berdiri).

Jika Taliban di Afghanistan saja bisa memecundangi AS, Iran seharusnya juga bisa—karena lebih canggih senjata dan SDM-nya. Bila AS nekat, biaya yang dikeluarkan akan sangat mahal dan moral pasukan hancur karena tidak memiliki just cause (alasan moral yang benar).

Kegagalan perundingan bukan berarti Iran kalah dalam perang narasi. Sebaliknya, Iran justru semakin kokoh di mata negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Di tengah gempuran propaganda Barat, publik global justru mulai melihat siapa sebenarnya pihak yang memulai agresi dan siapa yang bertahan.

Solidaritas terhadap Iran mengalir deras dari "dunia Selatan (Global South)" yang lelah dengan standar ganda Amerika Serikat. MUI secara terbuka menyebut 10 tuntutan Iran sebagai "simbol kemenangan diplomasi" dan memberikan apresiasi tinggi kepada pemerintah Iran.

Di dalam negeri AS sendiri, media-media mulai membuka ruang bagi kritik internal terhadap keberlanjutan perang. Washington Post menyoroti kekhawatiran soal logistik dan keberlanjutan perang.

Sementara itu, Press TV Iran membingkai negaranya sebagai pihak yang berhasil memberikan "pukulan telak" dan menunjukkan superioritas moral melawan agresi. Dua narasi ini tidak harus dilihat sebagai benar atau salah, tetapi sebagai bagian dari strategi masing-masing pihak. Yang jelas, persepsi bahwa AS mulai "kehabisan amunisi" dan Iran "tetap berdiri meski diserang" telah memengaruhi posisi diplomatik dan dukungan internasional.

Konflik Iran-AS saat ini tidak lagi bisa dibaca sebagai perang konvensional semata. Ia telah bergeser menjadi perang stamina dan persepsi.

Iran tampak mengadopsi pendekatan kesabaran strategis—memperpanjang konflik dalam intensitas terukur untuk meningkatkan biaya yang harus ditanggung lawan. Strategi ini bukan tentang menang cepat, melainkan tentang bertahan lebih lama. Dalam sejarahnya, Iran memiliki pengalaman panjang dalam menghadapi konflik berkepanjangan, yang membentuk pola pikir strategis semacam ini.

Sebaliknya, Amerika Serikat menghadapi tekanan domestik yang tidak kecil. Kebijakan luar negeri di bawah Donald Trump tidak hanya diuji di luar negeri, tetapi juga di dalam negeri. Munculnya kritik publik, tekanan politik, hingga dinamika internal menunjukkan bahwa konflik ini memiliki dimensi domestik yang signifikan.

Di luar itu, perang narasi menjadi medan yang tidak kalah penting. Iran berusaha membangun citra sebagai pihak yang bertahan melawan tekanan eksternal, sementara di Amerika Serikat sendiri mulai muncul ruang bagi kritik terhadap keberlanjutan konflik. Dalam konteks ini, persepsi global menjadi faktor yang menentukan posisi diplomatik masing-masing pihak.

Perundingan yang berlangsung selama 21 jam tanpa kesepakatan memang menunjukkan adanya kebuntuan, terutama pada isu-isu krusial yang tidak mudah dikompromikan. Namun, melihat keseluruhan dinamika, sulit untuk mengatakan bahwa kegagalan ini murni karena ketidakmampuan mencapai titik temu.

Ada indikasi bahwa perundingan ini sejak awal merupakan bagian dari strategi yang lebih besar:

Pertama, untuk menguji sejauh mana lawan bersedia bergerak.

Kedua, untuk membangun legitimasi di mata publik global.

Ketiga, untuk mengamankan sebagian kepentingan tanpa harus membuat konsesi besar.

Dalam kerangka ini, kegagalan tidak selalu berarti kekalahan. Ia bisa menjadi fase dalam proses yang lebih panjang—sebuah langkah dalam permainan waktu yang menentukan arah konflik ke depan.

Pada akhirnya, dalam konflik seperti ini, pertanyaan utamanya bukan "Siapa yang menang hari ini?" melainkan "Siapa yang mampu bertahan lebih lama sambil mengendalikan ritme dan persepsi?" Dalam permainan semacam itu, kesabaran sering kali menjadi bentuk kekuatan yang paling menentukan.