Kejahatan Jalanan Marak di Jakarta, Apakah Status Kota Aman Hanya di Atas Kertas?

Dalam tiga bulan terakhir, kejahatan jalanan di Jakarta menunjukkan eskalasi baik dari sisi frekuensi maupun keberanian pelaku. Fenomena ini terlihat dari meningkatnya kasus pencurian kendaraan bermotor, penjambretan, hingga pembegalan di ruang publik terbuka dan bahkan pada siang hari.

Kasus di Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur, pada 9 Mei 2026 memperlihatkan pelaku yang semakin nekat. Dalam rekaman CCTV, dua maling motor beraksi di siang hari dan mengancam petugas keamanan dengan senjata api ketika portal akan ditutup. Para pelaku tidak lagi sekadar mencuri, melainkan membawa senjata untuk mengancam.

Kecenderungan serupa juga terlihat dalam kasus Palmerah, Jakarta Barat, Januari 2026. Saat warga berusaha menggagalkan pencurian motor, salah satu pelaku melepaskan empat kali tembakan. Seorang warga terluka akibat peluru yang mengenai kakinya.

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Komisaris Besar Iman Imanuddin menyebut faktor ekonomi menjadi motif dominan. Menurut dia, hasil penjualan motor curian digunakan pelaku untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Tekanan ekonomi itu diperparah oleh keberadaan pasar penadah yang masih hidup dan luas. Kabid Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Budi Hermanto mengatakan, penadah menjadi “napas” bagi para pencuri kendaraan. Selama ada jalur distribusi dan pembeli barang curian, maka pencurian akan terus berulang.

Ketua Presidium Indonesia Traffic Watch (ITW) Edison Siahaan juga menilai curanmor tumbuh subur karena masih adanya pasar, bahkan hingga antarpulau. Pelaku melihat pencurian sebagai cara cepat memperoleh uang. “Bagi mereka, mencuri adalah cara gampang untuk mencari uang walau tetap ada risikonya,” kata Edison.

Faktor lain yang memperburuk situasi ialah mudahnya akses terhadap senjata api ilegal. Selain itu, lemahnya pengawasan di ruang publik masih menjadi persoalan. Pemerintah Provinsi Jakarta mengakui jumlah CCTV di Jakarta masih jauh dari kebutuhan. Dari estimasi 70.000 titik CCTV, hingga akhir 2025 baru 4.000 titik yang terpasang. Kekurangan infrastruktur pengawasan ini menciptakan banyak titik rawan yang sulit dipantau secara real time.

Kasus paling menonjol ialah aksi curanmor bersenjata api di Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur, Mei 2026. Dua pelaku terekam CCTV mencuri motor pada siang hari dan mengancam petugas keamanan dengan benda yang diduga pistol.

Kasus lainnya ialah di Palmerah, Jakarta Barat, Januari 2026. Dua maling motor terlibat kejar-kejaran dengan warga. Saat hampir tertangkap, salah satu pelaku menembakkan senjata api empat kali. Seorang warga terkena tembakan di kaki kanan. Aksi itu terekam dashcam dan viral di media sosial.

Selain curanmor, penjambretan terhadap warga negara asing juga disoroti. Pada 8 Mei 2026, telepon genggam milik seorang warga Italia dijambret di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat. Pelaku mengambil ponsel korban saat berdiri di tepi jalan. Penjambret kabur menggunakan sepeda motor. Korban berusaha mengejar, tetapi terjatuh di jalan raya.

Sebelumnya, pada April 2026, seorang warga Jerman juga dijambret di depan Sekolah Santa Ursula, Pasar Baru, Jakarta Pusat. Dua pelaku mendekati korban dan merampas telepon genggam Samsung S23 miliknya. Polisi kemudian menangkap tiga orang, termasuk seorang penadah barang hasil kejahatan.

Kasus pembegalan terhadap petugas pemadam kebakaran Bimo Margo Hutomo di Gambir pada April 2026 juga menimbulkan perhatian luas. Korban dikeroyok sekelompok pelaku hingga terluka parah. Pelaku diduga memukul kepala korban menggunakan batako sebelum melarikan motor dan telepon genggam korban.

Rangkaian kasus tersebut menunjukkan pola yang sama, yakni pelaku bergerak dalam kelompok, bersepeda motor, memanfaatkan kelengahan korban di ruang publik, dan tidak segan menggunakan kekerasan. Korban pun semakin beragam, mulai dari warga biasa, petugas keamanan lingkungan, aparat pelayanan publik, hingga warga negara asing.

Hal yang membuat kasus-kasus ini menonjol bukan hanya kekerasannya, melainkan lokasinya yang berada di pusat kota dan kawasan ramai. Kejahatan kini tidak lagi identik dengan gang sempit atau malam hari, tetapi juga di jalan protokol, kawasan wisata, dan lingkungan permukiman yang dianggap aman.

Maraknya kejahatan jalanan memberi ironi terhadap status Jakarta sebagai kota teraman kedua di Asia Tenggara versi Global Residence Index 2026. Di satu sisi, Jakarta memperoleh skor keamanan tinggi dengan nilai 0,72, berada di bawah Singapura dan di atas Bangkok, Hanoi, maupun Kuala Lumpur. Namun di sisi lain, berbagai kasus kriminal jalanan terus terjadi di ruang publik.

Survei Global Residence Index menilai keamanan berdasarkan sejumlah indikator, seperti persepsi keamanan publik, tingkat kejahatan, pembunuhan, stabilitas politik, hingga risiko konflik dan kecelakaan lalu lintas. Artinya, status aman Jakarta merupakan hasil agregasi banyak indikator makro, bukan berarti bebas kejahatan sepenuhnya.

Kejahatan terhadap turis atau warga asing berpotensi memengaruhi citra internasional Jakarta sebagai destinasi bisnis dan wisata yang aman. Pengamat kebijakan publik Hamluddin menyebut, pemerintah daerah harus mengantisipasi tindak pidana agar tidak mencoreng nama daerah di mata internasional.

Budi Hermanto mengingatkan, status kota aman tidak boleh membuat semua pihak lengah. “Keamanan Jakarta harus tetap dijaga,” katanya. Menurut dia, keamanan adalah hasil kolaborasi aparat dan masyarakat.

Fakta bahwa pembegalan dapat menimpa petugas pemadam kebakaran, penjambretan menimpa turis asing di Bundaran HI, dan curanmor bersenjata terjadi di siang hari menunjukkan adanya kesenjangan antara persepsi statistik keamanan dan pengalaman sehari-hari warga di lapangan.

Meski demikian, status Jakarta sebagai kota aman tetap memiliki makna penting. Predikat itu menunjukkan adanya perbaikan dibanding kota besar lain di kawasan ASEAN, terutama dalam pengendalian kriminalitas umum dan stabilitas kota. Namun, status tersebut bersifat dinamis dan dapat menurun apabila kejahatan jalanan tidak segera dikendalikan.

Dengan kata lain, kejahatan jalanan saat ini menjadi ujian nyata bagi legitimasi predikat Jakarta sebagai kota aman.

Polisi menilai penadah merupakan faktor utama yang membuat pencurian kendaraan terus berlangsung. Selama pasar barang curian tetap tersedia, maka pelaku akan terus memiliki insentif ekonomi untuk mencuri.

Penegakan hukum terhadap jaringan senjata api ilegal juga harus diperketat. Pengungkapan industri senjata api rumahan di Jawa Barat memperlihatkan bahwa pelaku kriminal memiliki akses relatif mudah terhadap senjata. Pengawasan pasar digital dan distribusi senjata ilegal menjadi kebutuhan mendesak.

Pemerintah Provinsi Jakarta perlu mempercepat integrasi dan penambahan CCTV. Gubernur Jakarta Pramono Anung menyebut CCTV gedung bertingkat akan diintegrasikan dengan sistem pemerintah daerah. Langkah ini penting karena CCTV terbukti membantu pengungkapan kasus kriminal secara cepat dan akurat.

Iman Imanuddin mengatakan, CCTV beresolusi tinggi yang terintegrasi sangat membantu polisi melacak pelaku kejahatan. “Dengan CCTV yang terintegrasi, kami dapat melacak dan mengungkap tindak kejahatan dengan lebih cepat dan tepat,” ujarnya.

Selain pengawasan teknologi, pencegahan berbasis lingkungan juga perlu diperkuat. Edison Siahaan menilai keamanan tidak cukup dilakukan setelah kejahatan terjadi, melainkan harus melalui mitigasi dan pencegahan sejak awal.

Adapun Budi Hermanto menekankan bahwa menjaga keamanan bukan hanya tugas aparat penegak hukum. Warga harus ikut menjaga lingkungan, meningkatkan kewaspadaan pribadi, serta melaporkan tindak pidana dengan cepat.

Peningkatan patroli di titik rawan dan pusat keramaian juga perlu diperluas, terutama di kawasan wisata, jalur protokol, dan area transit publik. Kejahatan terhadap WNA di Bundaran HI menunjukkan bahwa kawasan premium sekalipun tetap rentan jika pengawasan lapangan tidak konsisten.

Penanganan kejahatan jalanan di Jakarta membutuhkan pendekatan menyeluruh, yakni penegakan hukum tegas, pengawasan teknologi, pengendalian ekonomi kriminal, mitigasi sosial, sert kolaborasi aktif antara aparat, pemerintah, dan masyarakat. Tanpa itu, predikat kota aman hanya tinggal di atas kertas.