JAKARTA, KOMPAS — Di tengah rasio utang yang meningkat, pemerintah juga menghadapi tekanan pembiayaan pada triwulan II-2026 seiring jatuh tempo surat utang, repatriasi dividen, dan tingginya kebutuhan devisa untuk impor energi. Kondisi ini mempersempit ruang gerak APBN ketika pertumbuhan ekonomi masih terus didorong.
Posisi utang pemerintah per 31 Maret 2026 mencapai Rp 9.920,42 triliun. Angka itu naik hampir 3 persen dibandingkan posisi akhir 2025 yang tercatat Rp 9.637,9 triliun. Kenaikan tersebut mendorong rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) menjadi 40,75 persen, dari sebelumnya 40,46 persen pada akhir tahun lalu.
Data Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan menunjukkan, komposisi utang masih didominasi surat berharga negara (SBN), yakni Rp 8.652,89 triliun atau sekitar 87 persen. Sisanya berupa pinjaman sebesar Rp 1.267,52 triliun.
Pemerintah menyatakan, pengelolaan utang tetap dilakukan secara terukur. Dalam keterangan resmi, DJPPR menyebut, utang dikelola secara hati-hati untuk menjaga portofolio yang optimal sekaligus mendukung pengembangan pasar keuangan domestik.
Namun, kenaikan rasio utang terjadi di tengah posisi APBN yang mulai tertekan. Hingga akhir triwulan I-2026, defisit anggaran tercatat Rp 240,1 triliun atau setara 0,93 persen terhadap PDB. Pada periode yang sama, keseimbangan primer mengalami defisit Rp 95,8 triliun, berbalik dari surplus Rp 21,9 triliun pada triwulan I-2025.
Tekanan fiskal juga datang dari beban bunga utang. Fitch Ratings sebelumnya menyoroti rasio pembayaran bunga utang terhadap penerimaan pemerintah Indonesia yang mencapai sekitar 17 persen, salah satu yang tertinggi di kelompok negara berperingkat BBB.
Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai, tren kenaikan utang perlu dicermati karena konsekuensinya akan terasa pada meningkatnya biaya bunga surat utang pemerintah dalam beberapa tahun mendatang.
“Mengejar pertumbuhan ekonomi melalui belanja pemerintah tidak masalah. Tetapi kalau pertumbuhan terlalu bertumpu pada utang baru tanpa penguatan penerimaan dan disiplin fiskal, risikonya akan muncul beberapa tahun ke depan,” ujarnya dihubungi Minggu (17/5/2026).
Menurut Yusuf, persoalan utamanya bukan sekadar besarnya nominal utang, melainkan beban utang yang terus meningkat terhadap penerimaan negara. Kondisi itu berpotensi mempersempit ruang APBN ketika pemerintah masih membutuhkan belanja untuk menopang pertumbuhan.
Menurut dia, pemerintah perlu menjaga keseimbangan antara dorongan pertumbuhan dan kesinambungan fiskal. Belanja negara perlu diarahkan pada program yang memiliki efek pengganda tinggi, bukan sekadar belanja konsumtif jangka pendek.
Tekanan juga diperkirakan meningkat pada triwulan II-2026. Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede memperkirakan, arus keluar modal akan bertambah seiring musim repatriasi dividen, pembayaran utang jatuh tempo pemerintah, serta tingginya kebutuhan dolar AS untuk impor energi.
“Pada April rupiah tertahan oleh permintaan dolar domestik yang kuat, terutama terkait arus keluar dividen yang biasanya meningkat pada triwulan II,” kata Josua.
Berdasarkan dokumen outstanding SBN per 31 Maret 2026, terdapat instrumen jatuh tempo pada April hingga Juni dengan nilai sekitar Rp 30 triliun, termasuk surat perbendaharaan negara dan sukuk tabungan. Nilai itu belum termasuk pembayaran kupon, kewajiban utang luar negeri, serta kebutuhan valas lain.
Josua menilai, kombinasi kebutuhan devisa tersebut berpotensi menahan penguatan rupiah, meski secara fundamental nilai tukar sudah relatif murah. Menurut dia, rupiah masih berisiko bergerak pada kisaran Rp 17.400–Rp 17.600 per dollar AS sepanjang triwulan II jika tekanan eksternal bertahan.
Tekanan serupa juga dapat menahan penurunan imbal hasil SBN. Jika pembiayaan ulang utang jatuh tempo dilakukan saat pasar sedang tertekan, investor cenderung meminta imbal hasil lebih tinggi.
“Risiko utamanya bukan hanya jumlah utang jatuh tempo, tetapi kombinasi pasokan SBN baru, sentimen asing, ekspektasi suku bunga BI, dan harga minyak,” ujar Josua.
Di tengah tekanan itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan, pemerintah akan fokus memperkuat penerimaan negara, namun belum akan menerapkan kebijakan pajak baru dalam waktu dekat.
Kebijakan pajak tambahan baru, lanjut dia, akan dipertimbangkan apabila pertumbuhan ekonomi stabil di atas 6 persen selama dua triwulan berturut-turut. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi triwulan I-2026 yang tercatat 5,61 persen dinilai belum cukup kuat untuk menambah beban pada aktivitas usaha.
“Kalau dua triwulan berturut-turut di atas 6 persen, kita akan pertimbangkan pajak-pajak yang lain,” kata Purbaya di Jakarta, pekan lalu.
Ia mengatakan, pemerintah tetap berupaya mendorong pertumbuhan lebih tinggi pada triwulan II-2026 meski belum memperkirakan angka tersebut menembus 6 persen. “Triwulan II kita dorong ke arah sana, tetapi saya rasa belum 6 persen, mendekati sana lah,” ujarnya.
Purbaya menambahkan, kebutuhan pembiayaan pemerintah masih aman dan minat investor terhadap SBN tetap terjaga. Pemerintah masih mendapat respons positif dari investor, termasuk minat dari China untuk pembelian obligasi valuta asing.
“Investor masih berminat ke kami dan kepercayaan mereka ke kami masih tinggi,” kata Purbaya.
