Oleh: Dr. Andi Ali Armunanto
Departemen Ilmu Politik Unhas
Frasa “tidak ada sekat” diucapkan berulang-ulang dalam pidato Plt Ketua DPD I Partai Golkar Sulawesi Selatan, Muhidin M Said, di Gedung Serbaguna La Patau, Kabupaten Soppeng, pada Sabtu, 16 Mei 2026.
Pertemuan yang disebut sebagai konsolidasi terakhir sebelum Musyawarah Daerah (Musda) itu mengumpulkan pengurus DPD II kabupaten/kota dan puluhan kader dari Dapil Sulsel II.
Namun di balik retorika yang tampak sederhana itu, tersimpan muatan politis yang kompleks: bagaimana Partai Golkar, yang selama berbulan-bulan belum juga melaksanakan Musda, harus memilih jalan keluar dari tekanan fragmentasi, tekanan elektoral, dan tekanan dari DPP untuk menghasilkan keputusan yang terpusat.
Musda Golkar Sulsel mengalami tarik-ulur sejak jadwal pertama kali digaungkan pada Mei 2025. Penundaan ini mengakibatkan ruang spekulasi politik di kalangan kader dan elite partai semakin terbuka lebar, dengan setidaknya tiga nama— Munafri Arifuddin, Ilham Arief Sirajuddin, dan Ina Kartika—muncul sebagai kandidat potensial.
Namun dalam perkembangan hingga pertengahan Mei 2026, dukungan telah mengerucut secara masif kepada salah satu figur. Konsolidasi tertutup pada 17 April 2026 di Novotel Makassar mencatat 21 dari total 24 DPD II Golkar kabupaten/kota di Sulawesi Selatan menyatakan sikap dukungan kepada Munafri Arifuddin alias Appi, Ketua DPD II Golkar Kota Makassar.
Angka ini sangat menentukan, dalam tradisi Golkar, suara DPD II adalah pemegang kunci dalam Musda tingkat provinsi. Ini menunjukkan adanya kehendak kolektif untuk mendorong regenerasi kepemimpinan di tubuh Golkar Sulsel.
Secara historis, kecenderungan mengerucutnya dukungan menjelang Musda bukanlah fenomena baru dalam politik partai yang terstruktur secara sentralistik. Namun yang membedakan kali ini adalah narasi yang secara konsisten dibangun dalam konsolidasi akhir: persatuan bukan sekadar nilai ideal, tetapi kebutuhan eksistensial untuk merespons kekalahan elektoral dan melemahnya dominasi Golkar di Sulsel.
Dalam pidatonya di Soppeng, Muhidin menyampaikan pesan eksplisit dari Ketua Umum DPP Bahlil Lahadalia: “DPP ingin Musda Sulsel tidakada voting. 5 musda di Pulau Sulawesi sudah selesai semua aklamasi”. Muhidin juga mengingatkan pengalaman Musda 2020 yang harus diselesaikan di Jakarta dan membuat dinamika internal partai sangat melelahkan—sebuah pengakuan implisit bahwa kompetisi terbuka telah meninggalkan luka yang dalam.
Data hasil Pemilu 2024 memberikan konteks yang krusial mengapa retorika “jangan ada sekat” mendapatkan sambutan. Berdasarkan rekapitulasi KPU Sulsel, Partai NasDem berhasil mematahkan dominasi Golkar dengan meraih 17 kursi DPRD Sulsel, sementara Golkar hanya memperoleh 14 kursi dan Gerindra 13 kursi.
Pada Pemilu 2019, Golkar masih meraih 13 kursi—sebuah kenaikan tipis secara kuantitas, tetapi justru terjadi dalam konfigurasi di mana posisi sebagai partai penguasa di Sulsel direbut oleh NasDem. Sementara itu, berdasarkan hasil real count KPU hingga 66,64% suara masuk pada Maret 2024, perolehan suara Golkar di DPRD Sulsel hanya mencapai 417.337 suara atau 15,12%, berada di bawah NasDem (460.826 suara, 17,42%) dan Gerindra (428.888 suara, 15,54%).
Angka-angka ini menegaskan bahwa kekuatan elektoral Golkar di Sulsel masih besar (15,12% suara dalam konteks provinsi), namun kalah secara relatif—baik terhadap Gerindra maupun NasDem. Dengan kata lain, secara mutlak Golkar masih memiliki basis massa yang solid, namun kegagalan mengkonversinya menjadi kursi dan posisi strategis (seperti Ketua DPRD Sulsel) menunjukkan adanya implementation gap dalam strategi politik elektoral.
Secara teoritis, pendekatan yang digunakan dalam konsolidasi Golkar Sulsel sangat dekat dengan konsep political institutionalism yang dikembangkan Samuel Huntington (1968). Huntington menjelaskan bahwa kekuatan partai politik sangat ditentukan oleh kemampuan menjaga stabilitas internal dan mengelola konflik elite.
Ketika konflik internal tidak terkendali, kapasitas partai untuk memenangkan kompetisi eksternal akanikut melemah. Melalui kaca mata ini, keinginan Golkar Sulsel untuk menghindari voting terbuka bukanlah semata upaya menghilangkan demokrasi internal, melainkan langkah institusional untuk menyelamatkan konsolidasi partai dari bahaya fragmentasi yang telah terbukti merugikan dalam dua siklus pemilu terakhir.
Selain itu, dalam perspektif elite settlement theory, aklamasi dapat dibaca sebagai bentuk kesepakatan di antara faksi-faksielite untuk mengakhiri kompetisi yang tidak produktif. Sebagaimana diungkapkan oleh Muhidin: “Suara rakyat itusuara Golkar. Makanya saya belum usulkan jadwal musda kalaubelum mendengarkan aspirasi kader”. Kalimat ini secara implisit mengonstruksi legitimasi bagi mekanisme aklamasi—dengan mengklaim bahwa aspirasi kader telah didengar dan mengerucut, maka keputusan yang dihasilkan adalah representasi dari kehendak kolektif.
Namun, ada sejumlah catatan kritis. Pertama, konsolidasi politik seperti yang terjadi di Golkar Sulsel menimbulkan pertanyaan mendasar tentang makna demokrasi internal partai. Apakah akumulasi dukungan informal dari mayoritas DPD II—yang dalam struktur partai yang terpusat sangat mungkin dipengaruhi oleh distribusi insentif dan posisi tawar—dapat disamakan dengan kesepakatan yang truly deliberatif? Dalam The Concept of Representation (1967), Hanna Pitkin membedakan antara formalistic representation dan substantive representation; dalam kasus ini, proses aklamasi cenderung mengedepankan aspek formalistik ketimbang substansial.
Kedua, penggunaan frasa “tidak ada sekat” sebagai alat penutup diskusi dan pembatasan opsi memiliki konsekuensi politis jangka panjang. Jika aklamasi dipaksakan melalui tekanan struktural semata—seperti pernyataan bahwa semua jabatan penting memerlukan tanda tangan ketua umum—maka legitimasi hasil Musda akan terus dipertanyakan di tingkat akar rumput. Partai yang dibangun di atas konsensus yang dikonstruksi, bukan ditumbuhkan, akan menghadapi resistensi laten yang bisa meledak pada momentum-momentum kritis.
Dengan selesainya konsolidasi di tiga dapil (termasuk Dapil II di Soppeng sebagai penutup), Muhidin menyatakan akan segera terbang ke Jakarta menghadap Ketua Umum Bahlil Lahadalia untuk mengusulkan jadwal Musda. Pertanyaannya kini beralih dari “siapa yang akan memimpin” menjadi “apakah Musda yang digelar dengan cepat dan aklamasi akan cukup mengatasi kerentanan struktural Golkar Sulsel”.
Perolehan suara 15,12% secara absolut bukan angka yang kecil, tetapi di era politik yang semakin cair, dominasi Golkar tidak lagi dapat dijamin hanya melalui kekuasaan di tingkat DPD I.
Pelajaran penting dari konsolidasi ini adalah bahwa partai politik di Indonesia masih bergulat dengan problem klasik: bagaimana membangun institusi yang demokratis di dalam, sekaligus kompetitif di luar. Keputusan DPP untuk mendorong aklamasi di Sulsel—dengan mengutamakan stabilitas jangka pendek—bisa jadi merupakan pilihan paling rasional dalam menghadapi tekanan elektoral dari NasDem dan Gerindra.
Namun legitimasi jangka panjang tetap bergantung pada satu hal: apakah hasil Musda nanti benar-benar mencerminkan kesepakatan yang tulus di antara para pemilik suara, atau sekadar formalisasi darimanufactured consent yang diarahkan dari atas.
Ketika “tidak ada sekat” dijadikan semboyan, Partai Golkar Sulsel harus jujur bahwa sekat-sekat itu tidak hilang—merekahanya dikelola, diselubungi, dan untuk sementara diredam. Yang menentukan masa depan bukanlah ada tidaknya sekat, tetapi seberapa kuat komitmen seluruh kader untuk tetap bersama ketika sekat-sekat itu mulai muncul kembali. (*)
