Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mendorong agar Hari Buku Nasional menjadi momentum untuk mengevaluasi dan membangun ekosistem literasi di Indonesia. Hal ini untuk menopang kemajuan peradaban bangsa.
"Kemampuan literasi adalah fondasi kemajuan peradaban bangsa. Kemampuan literasi masyarakat yang baik merupakan salah satu penanda bahwa suatu bangsa itu memiliki peradaban yang maju," ujar Lestari Moerdijat dalam keterangannya, Minggu (17/5/2026).
Hari Buku Nasional diperingati pertama kali pada 17 Mei 2002. Peringatan ini dicetuskan oleh Menteri Pendidikan Nasional saat itu Abdul Malik Fadjar. Tanggal 17 Mei dipilih karena bertepatan dengan hari berdirinya Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) pada 1980.
Data terbaru menunjukkan kondisi literasi Indonesia saat ini masih memprihatinkan. Berdasarkan survei Perpustakaan Nasional yang diolah BPS, indeks kegemaran membaca masyarakat turun dari 72,44 pada 2024 menjadi 54,80 pada 2025. Survei GoodStats 2025 mencatat hanya 20,7% responden yang membaca buku setiap hari.
Sementara itu, World Population Review 2025 melaporkan rata-rata orang Indonesia hanya membaca buku 129 jam per tahun. Sedangkan India 352 jam per tahun dan Amerika Serikat 357 jam per tahun.
Dia mengatakan yang lebih mengkhawatirkan adalah hasil Tes Kemampuan Akademik (TKA) 2025 dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Kemampuan inferensial (kecakapan kognitif untuk menarik kesimpulan, membuat prediksi, atau menginterpretasikan makna) siswa hanya mencapai 43,21%. Kemampuan mengevaluasi dan mengapresiasi teks baru 45,32%.
"Ini ancaman nyata bagi daya saing bangsa. Tantangan literasi saat ini berat karena kita tidak hanya harus menciptakan masyarakat yang bisa membaca, tetapi juga mampu berpikir kritis," kata Lestari.
Meski begitu, dia melihat ada harapan dari generasi Z. Survei GoodStats semester II 2025 mencatat aktivitas membaca Gen Z mencapai 26%. Catatan itu lebih tinggi daripada milenial (20%) dan Gen X (18%).
"Peningkatan minat baca generasi muda ini harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya," ungkapnya.
Menurutnya, sejumlah langkah nyata harus segera dilakukan yakni dengan mendorong komunitas baca berbasis digital dan fisik untuk menciptakan budaya literasi yang hidup.
Selain itu, sekolah dan perguruan tinggi perlu mengubah tugas menjadi aktivitas berpikir kritis, tidak sekadar membaca.
"Tidak kalah penting, memastikan kemudahan akses membaca bagi masyarakat melalui perpustakaan yang lengkap, baik buku fisik maupun digital," jelasnya.
Menurutnya, hal itu juga bisa diwujudkan dengan harga buku yang terjangkau melalui penghapusan pajak buku dan keringanan harga kertas. Dia berharap kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat dapat menjadikan literasi sebagai gerakan nasional yang terukur.
"Jika generasi penerus tak mampu menelaah derasnya informasi yang datang melalui kemampuan literasinya, hal itu berpotensi menggerus kedaulatan bangsa," pungkasnya.
(anl/ega)
