JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi XI DPR Fraksi Golkar Eric Hermawan menyebut dinamika nilai tukar rupiah terhadap dolar sudah membuat usaha ekonomi masyarakat terpengaruh, pengrajin tahu dan tempe contohnya.
"Di tingkat akar rumput, perajin komoditas pangan seperti tahu dan tempe sudah mulai kelabakan menyiasati harga kedelai domestik yang melambung jauh di atas harga internasional," kata Eric Hermawan dalam keterangannya, Minggu (17/5/2026).
Dia menilai pelemahan rupiah terhadap dollar AS yang menembus level Rp 17.600 dipicu oleh tekanan ganda, yakni faktor eksternal berupa eskalasi geopolitik global di Timur Tengah yang memicu capital outflow (keluarnya investasi), serta faktor domestik terkait persepsi risiko fiskal ke depan.
Baca juga: Rupiah Tembus Rp 17.600 per Dollar AS, Barang Apa Saja yang Berpotensi Naik?
Eric pun mengingatkan pemerintah dan otoritas moneter untuk segera memperkuat bauran kebijakan guna memitigasi dampak penularan terhadap stabilitas makroekonomi dan daya beli masyarakat.
Apalagi, kata Eric, mengingat struktur industri nasional yang masih memiliki ketergantungan tinggi terhadap bahan baku impor mencapai 70 persen di sektor kimia, tekstil, elektronik, hingga farmasi depresiasi ini dipastikan akan mendongkrak biaya produksi.
"Kita sedang menghadapi ancaman imported inflation yang nyata. Ketika biaya modal dan bahan baku melonjak akibat melemahnya rupiah, produsen dihadapkan pada pilihan sulit: Mengikis margin keuntungan atau membebankan biaya tersebut kepada konsumen melalui kenaikan harga," ujar Eric.
Baca juga: Cara BJ Habibie Kuatkan Rupiah dari Rp 17.000 Jadi Rp 6.500
Puji tujuh langkah taktis BIMeski begitu, Eric memuji tujuh langkah taktis yang telah disiapkan oleh Bank Indonesia (BI), termasuk intervensi pasar valas dan pengetatan likuiditas dolar.
Hanya saja, Eric menggarisbawahi bahwa stabilitas nilai tukar tidak bisa hanya bertumpu pada instrumen moneter semata.
Menurut dia, diperlukan sinergi fiskal yang agresif dari Kementerian Keuangan untuk menjaga kesinambungan jangka pendek.
Eric lantas mendorong pemerintah untuk segera mengaktifkan mekanisme Bond Stabilization Fund (BSF) secara akuntabel demi meredam gejolak di pasar Surat Berharga Negara (SBN).
Baca juga: Nilai Tukar Rupiah Melemah, Haruskah Kita Khawatir?
Selain itu, Eric mendesak pemanfaatan pos anggaran darurat atau situasi tidak terduga untuk merealisasikan subsidi ongkos logistik dan distribusi pangan, terutama pada komoditas pokok yang harga ecerannya mulai melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET).
Di sisi lain, Eric juga menyoroti adanya anomali asimetri harga pada tata niaga komoditas impor seperti kedelai.
Berdasarkan kajian ekonomi, terdapat jeda waktu dan distorsi pasar yang membuat harga domestik tetap tinggi meskipun harga komoditas global sedang turun.
Terkait hal ini, Eric meminta kementerian terkait bersama lembaga pengawas untuk meningkatkan penetrasi pengawasan terhadap rantai pasok impor agar tidak terjadi praktik asimetri informasi yang merugikan pelaku usaha kecil dan UMKM.
"Respons kebijakan fiskal kita harus adaptif, cermat, dan terukur. Di tengah postur belanja APBN 2026 yang diakomodasikan untuk berbagai kementerian/lembaga strategis seperti Kementerian Pertahanan, Polri, hingga Kementerian Pekerjaan Umum pemerintah wajib menjaga ruang fiskal yang sehat," jelas Eric.
