Tabanan (ANTARA) - Gemerlap pariwisata di Pulau Dewata semakin hari semakin banyak mendatangkan dampak. Dari pertumbuhan ekonomi yang semakin menguat sampai fakta bahwa sarana pendukungnya semakin meningkat sehingga ada yang perlu dikorbankan.
Pada sisi pertumbuhan ekonomi, Badan Pusat Statistik Provinsi Bali memotret sepanjang 2025 pertumbuhan ekonomi di angka 5,82 persen dengan lapangan usaha kategori penyediaan akomodasi dan makan minum sebagai tulang punggungnya.
Peluang dari sektor tersebut mendorong meningkatnya kebutuhan akan sarana pariwisata, mulai dari akomodasi baik hotel, vila, penginapan; tempat makan atau kuliner; hingga usaha jasa.
Untuk memenuhi kebutuhan tersebut ada ruang yang perlu dikorbankan, seperti lahan pertanian produktif di Kabupaten Tabanan, lumbung padinya Bali yang belakangan makin diincar untuk pembangunan.
Para petani yang masih aktif panen tiga kali setahun mulai dihadapkan dengan derasnya alih fungsi lahan. Hanya kepastian penyerapan gabah dan kepedulian terhadap masa depan yang masih jadi pertimbangan mereka bertahan.
Petani di Tabanan, Bali, Minggu (17/5/2026), mengumpulkan gabah kering panen untuk dijual ke Bulog. (ANTARA/Ni Putu Putri Muliantari) Setia bertani
I Gusti Made Sugiarta merupakan petani dari Desa Timpag, Tabanan, yang terus aktif mengelola lahan pertaniannya.
“Saya masih ke sawah setiap hari. Saya juga bantu garap sawah milik saudara, paling tidak sekarang sudah ada kepastian gabah saya dibeli Bulog,” kata Sugiarta saat ditemui di Tabanan.
Dia tak ingat sejak tahun berapa ia menjual gabah kering panen ke Bulog. Yang pasti ia memilih setia daripada menjual ke produsen beras lain atau tengkulak yang tidak jelas.
Alasannya, karena tekanan harga yang berubah-ubah, sejumlah petani kerap dihutangi dalam waktu lama, bahkan banyak yang uangnya dilarikan.
Dengan skema mengumpulkan gabah kering ke pembeli gabah terpercaya yang menjual ke Bulog Bali, petani mendapat kepastian harga Rp6.500 per kilogram dan sudah pasti dibeli sepanjang tahun.
Selain kepastian hasil pertaniannya laku, Sugiarta juga bisa memastikan anak cucunya tetap dapat berkelanjutan menikmati dan mengelola hasil pertanian. Itulah yang membuat dia bertahan sebagai petani di tengah iming-iming investor pariwisata.
Sri Astuti, pembeli gabah petani di Tabanan ikut menceritakan penuturan petani di desa lain yaitu Desa Cemagi.
Di desa yang tak jauh dari kawasan pariwisata Canggu itu para petani bahkan ditawari harga hampir Rp1 milyar untuk 100 meter persegi sawahnya oleh investor.
Sebelum ia membeli gabah di desa tersebut, banyak petani sudah menjual subaknya, lantaran produsen beras swasta membeli gabah mereka dengan harga di bawah Rp6.000 atau dalam satu hektare terkadang mereka hanya mendapat Rp25 juta.
Namun ketika ia masuk dengan harga yang stabil dan bantuan edukasi dari Bulog mengenai pentingnya menjaga ketahanan pangan untuk masa depan, pertanian berhasil dijaga. Petani pun tersenyum dengan harga lebih dari Rp40 juta untuk setiap 6-7 ton gabahnya.
Pemimpin Wilayah Bulog Bali Muhamad Anwar mempertegas bahwa kepastian tersebut tidak hanya untuk petani yang sedang di ambang tekanan alih fungsi lahan.
Setiap saat sepanjang waktu mereka bersedia menyerap hasil pertanian warga Bali agar petani sejahtera, sebab kerap kali tengkulak memaksa membeli dengan harga kira-kira yang dihitung dari luas panen bukan volume hasil panen.
Sementara ketika ditimbang, kualitas pertanian Bali yang bagus mendatangkan kuantitas yang juga besar. Jika petani terus ditekan oleh tengkulak maka mereka hanya akan semakin kehilangan posisi tawar.
Bulog membuktikan kehadiran itu lewat serapan gabah dari tahun ke tahun, seperti 2025 dari target 3.066 ton (setara beras) mereka mampu menyerap 2.913 ton. Sedangkan tahun 2026 ini pemerintah menaikkan target menjadi 3.786 ton dan serapan hingga Mei saja sudah mencapai 4.594 ton atau 121 persen dari target.
Dengan serapan optimal ini maka Bulog memiliki ketersediaan cadangan beras yang cukup untuk Bali. Saat ini gudang Bulog di Provinsi Bali menampung sekitar 13 ribu ton beras atau cukup untuk tiga bulan ke depan.
Penyeimbang regulasi
Selain memberi kepastian petani dan stok cadangan pangan pemerintah selalu ada, hari ini peran Bulog di Bali lebih dari itu.
Maraknya alih fungsi lahan yang menjadi isu paling seksi setelah sampah mengungkap peran-peran yang sering luput, seperti Bulog dalam menjaga semangat bertani untuk mendukung jalannya regulasi.
Pemprov Bali meresmikan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Produktif dan Larangan Alih Kepemilikan Lahan Secara Nomine. Aturan ini melarang keras alih fungsi sawah produktif menjadi bangunan komersial.
Ketika petani hanya dilarang menjual asetnya maka kedaulatan pangan untuk masa depan hanya angan-angan. Namun ketika mereka juga dipastikan mendapat untung dari menjaga lahan maka cita-cita dari regulasi tersebut berpeluang terwujud.
Selain aktif menjadi penyeimbang antara aturan pemerintah daerah dengan kebutuhan petani, posisi Bulog juga bisa menjadi refleksi atas catatan pemerintah pusat seperti Kementerian ATR/BPN yang memotret turunnya luas lahan baku sawah di Bali.
Pada tahun 2019 luas lahan baku sawah di Bali 70.996 hektare. Tahun 2024 menyusut menjadi 64.474 hektare. Tentu saja ini turut mempengaruhi turunnya produksi padi dan beras.
Petani di Tabanan memanen padi, Minggu (17/5/2026). (ANTARA/Ni Putu Putri Muliantari) Merawat masa depan
Bagi Bulog Bali, membeli gabah kering petani artinya bukan hanya untuk kepentingan panen satu hari, tapi berkelanjutan dan menjaga perputaran ekonomi di daerah.
Mengapa demikian, sebab gabah yang mereka serap selanjutnya diproses di Pulau Jawa dan kembali ke Pulau Bali sebagai cadangan beras pemerintah; satu sisi berperan sebagai penyangga, di sisi lain keluar menjadi beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).
Beras SPHP yang kemudian di jual dengan harga Rp62.500 per 5 kg hadir sebagai opsi ketika harga beras premium mencekik masyarakat, sekaligus hadir pada pasar murah ketika Bulog harus mengintervensi harga.
Kebutuhan masyarakat Bali akan beras SPHP tercermin dari tingginya permintaan, rata-rata tiap bulan Bulog Bali menyalurkan 800 ton beras dengan permohonan terbanyak di Buleleng dan Tabanan.
Untuk menjangkau masyarakat lebih dalam, bahkan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih turut disasar, dan saat ini sekitar 21 koperasi di kabupaten/kota sudah menjadi penyalur.
Ini menunjukkan kebutuhan terhadap beras murah namun berkualitas di tataran masyarakat sangat tinggi, sehingga penting untuk menjaga ketersediaan stok melalui serapan di petani.
Jika bercermin dari beratnya beban petani di lapangan, termasuk membayar penggarap karena rendahnya minat generasi muda bertani dan beban modal produksi lainnya, evaluasi terhadap Harga Pembelian Pemerintah (HPP) GKP diperlukan di waktu mendatang.
Dengan begitu maka pertanian sebagai hulu bisa tetap bertahan di tengah pusaran alih fungsi lahan, masyarakat dapat memenuhi kebutuhan pangan, dan ketersediaan beras aman di masa depan.
Pada sisi pertumbuhan ekonomi, Badan Pusat Statistik Provinsi Bali memotret sepanjang 2025 pertumbuhan ekonomi di angka 5,82 persen dengan lapangan usaha kategori penyediaan akomodasi dan makan minum sebagai tulang punggungnya.
Peluang dari sektor tersebut mendorong meningkatnya kebutuhan akan sarana pariwisata, mulai dari akomodasi baik hotel, vila, penginapan; tempat makan atau kuliner; hingga usaha jasa.
Untuk memenuhi kebutuhan tersebut ada ruang yang perlu dikorbankan, seperti lahan pertanian produktif di Kabupaten Tabanan, lumbung padinya Bali yang belakangan makin diincar untuk pembangunan.
Para petani yang masih aktif panen tiga kali setahun mulai dihadapkan dengan derasnya alih fungsi lahan. Hanya kepastian penyerapan gabah dan kepedulian terhadap masa depan yang masih jadi pertimbangan mereka bertahan.
Petani di Tabanan, Bali, Minggu (17/5/2026), mengumpulkan gabah kering panen untuk dijual ke Bulog. (ANTARA/Ni Putu Putri Muliantari) Setia bertani
I Gusti Made Sugiarta merupakan petani dari Desa Timpag, Tabanan, yang terus aktif mengelola lahan pertaniannya.
“Saya masih ke sawah setiap hari. Saya juga bantu garap sawah milik saudara, paling tidak sekarang sudah ada kepastian gabah saya dibeli Bulog,” kata Sugiarta saat ditemui di Tabanan.
Dia tak ingat sejak tahun berapa ia menjual gabah kering panen ke Bulog. Yang pasti ia memilih setia daripada menjual ke produsen beras lain atau tengkulak yang tidak jelas.
Alasannya, karena tekanan harga yang berubah-ubah, sejumlah petani kerap dihutangi dalam waktu lama, bahkan banyak yang uangnya dilarikan.
Dengan skema mengumpulkan gabah kering ke pembeli gabah terpercaya yang menjual ke Bulog Bali, petani mendapat kepastian harga Rp6.500 per kilogram dan sudah pasti dibeli sepanjang tahun.
Selain kepastian hasil pertaniannya laku, Sugiarta juga bisa memastikan anak cucunya tetap dapat berkelanjutan menikmati dan mengelola hasil pertanian. Itulah yang membuat dia bertahan sebagai petani di tengah iming-iming investor pariwisata.
Sri Astuti, pembeli gabah petani di Tabanan ikut menceritakan penuturan petani di desa lain yaitu Desa Cemagi.
Di desa yang tak jauh dari kawasan pariwisata Canggu itu para petani bahkan ditawari harga hampir Rp1 milyar untuk 100 meter persegi sawahnya oleh investor.
Sebelum ia membeli gabah di desa tersebut, banyak petani sudah menjual subaknya, lantaran produsen beras swasta membeli gabah mereka dengan harga di bawah Rp6.000 atau dalam satu hektare terkadang mereka hanya mendapat Rp25 juta.
Namun ketika ia masuk dengan harga yang stabil dan bantuan edukasi dari Bulog mengenai pentingnya menjaga ketahanan pangan untuk masa depan, pertanian berhasil dijaga. Petani pun tersenyum dengan harga lebih dari Rp40 juta untuk setiap 6-7 ton gabahnya.
Pemimpin Wilayah Bulog Bali Muhamad Anwar mempertegas bahwa kepastian tersebut tidak hanya untuk petani yang sedang di ambang tekanan alih fungsi lahan.
Setiap saat sepanjang waktu mereka bersedia menyerap hasil pertanian warga Bali agar petani sejahtera, sebab kerap kali tengkulak memaksa membeli dengan harga kira-kira yang dihitung dari luas panen bukan volume hasil panen.
Sementara ketika ditimbang, kualitas pertanian Bali yang bagus mendatangkan kuantitas yang juga besar. Jika petani terus ditekan oleh tengkulak maka mereka hanya akan semakin kehilangan posisi tawar.
Bulog membuktikan kehadiran itu lewat serapan gabah dari tahun ke tahun, seperti 2025 dari target 3.066 ton (setara beras) mereka mampu menyerap 2.913 ton. Sedangkan tahun 2026 ini pemerintah menaikkan target menjadi 3.786 ton dan serapan hingga Mei saja sudah mencapai 4.594 ton atau 121 persen dari target.
Dengan serapan optimal ini maka Bulog memiliki ketersediaan cadangan beras yang cukup untuk Bali. Saat ini gudang Bulog di Provinsi Bali menampung sekitar 13 ribu ton beras atau cukup untuk tiga bulan ke depan.
Penyeimbang regulasi
Selain memberi kepastian petani dan stok cadangan pangan pemerintah selalu ada, hari ini peran Bulog di Bali lebih dari itu.
Maraknya alih fungsi lahan yang menjadi isu paling seksi setelah sampah mengungkap peran-peran yang sering luput, seperti Bulog dalam menjaga semangat bertani untuk mendukung jalannya regulasi.
Pemprov Bali meresmikan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Produktif dan Larangan Alih Kepemilikan Lahan Secara Nomine. Aturan ini melarang keras alih fungsi sawah produktif menjadi bangunan komersial.
Ketika petani hanya dilarang menjual asetnya maka kedaulatan pangan untuk masa depan hanya angan-angan. Namun ketika mereka juga dipastikan mendapat untung dari menjaga lahan maka cita-cita dari regulasi tersebut berpeluang terwujud.
Selain aktif menjadi penyeimbang antara aturan pemerintah daerah dengan kebutuhan petani, posisi Bulog juga bisa menjadi refleksi atas catatan pemerintah pusat seperti Kementerian ATR/BPN yang memotret turunnya luas lahan baku sawah di Bali.
Pada tahun 2019 luas lahan baku sawah di Bali 70.996 hektare. Tahun 2024 menyusut menjadi 64.474 hektare. Tentu saja ini turut mempengaruhi turunnya produksi padi dan beras.
Petani di Tabanan memanen padi, Minggu (17/5/2026). (ANTARA/Ni Putu Putri Muliantari) Merawat masa depan
Bagi Bulog Bali, membeli gabah kering petani artinya bukan hanya untuk kepentingan panen satu hari, tapi berkelanjutan dan menjaga perputaran ekonomi di daerah.
Mengapa demikian, sebab gabah yang mereka serap selanjutnya diproses di Pulau Jawa dan kembali ke Pulau Bali sebagai cadangan beras pemerintah; satu sisi berperan sebagai penyangga, di sisi lain keluar menjadi beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).
Beras SPHP yang kemudian di jual dengan harga Rp62.500 per 5 kg hadir sebagai opsi ketika harga beras premium mencekik masyarakat, sekaligus hadir pada pasar murah ketika Bulog harus mengintervensi harga.
Kebutuhan masyarakat Bali akan beras SPHP tercermin dari tingginya permintaan, rata-rata tiap bulan Bulog Bali menyalurkan 800 ton beras dengan permohonan terbanyak di Buleleng dan Tabanan.
Untuk menjangkau masyarakat lebih dalam, bahkan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih turut disasar, dan saat ini sekitar 21 koperasi di kabupaten/kota sudah menjadi penyalur.
Ini menunjukkan kebutuhan terhadap beras murah namun berkualitas di tataran masyarakat sangat tinggi, sehingga penting untuk menjaga ketersediaan stok melalui serapan di petani.
Jika bercermin dari beratnya beban petani di lapangan, termasuk membayar penggarap karena rendahnya minat generasi muda bertani dan beban modal produksi lainnya, evaluasi terhadap Harga Pembelian Pemerintah (HPP) GKP diperlukan di waktu mendatang.
Dengan begitu maka pertanian sebagai hulu bisa tetap bertahan di tengah pusaran alih fungsi lahan, masyarakat dapat memenuhi kebutuhan pangan, dan ketersediaan beras aman di masa depan.
