Sejak dua-tiga tahun terakhir warga sudah mengeluhkan mahalnya harga tiket pesawat. Bukannya turun, belakangan ini harga tiket justru kian melejit seiring melambungnya harga avtur sebagai imbas dari kenaikan harga minyak mentah dan melemahnya nilai tukar rupiah.
Pada April lalu, harga avtur telah naik lebih dari 70 persen. Saat itu, harga terendah avtur untuk penerbangan domestik naik 72,5 persen dari Rp 13.656,51 per liter menjadi Rp 23.551,08 per liter.
Berhubung avtur berkontribusi besar, sekitar 40 persen, terhadap biaya operasional maskapai, mau tidak mau, maskapai mendesak penyesuaian biaya tambahan (fuel surcharge). Pemerintah merespons permintaan itu dengan menaikkan fuel surcharge hingga 36 persen.
Pemerintah juga memberlakukan Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) hingga 11 persen untuk tiket kelas ekonomi. Kebijakan itu berlaku 60 hari mulai 25 April 2026 dan berakhir 25 Juni 2026. Selain itu, pemerintah membebaskan bea masuk suku cadang pesawat juga akan dibebaskan.
Semua upaya ini dilakukan demi menjaga kenaikan harga tiket pada rentang 9-13 persen. Akan tetapi, langkah itu belum menyelesaikan masalah. Harga tiket tetap melambung lebih dari 35 persen.
Selain harga avtur yang mahal dan pelemahan nilai tukar rupiah, industri penerbangan Indonesia sejak lama juga menghadapi beberapa masalah struktural, antara lain biaya operasional yang tinggi, utilisasi pesawat rendah, serta harga tiket yang diatur ketat melalui tarif batas atas (TBA) dan tarif batas bawah (TBB).
Dalam eksosistem bisnis yang menekan itu, maskapai berusaha melakukan efisiensi, misalnya dengan mengurangi frekuensi penerbangan dan mengoptimalkan rute. Tentu saja, untuk menghindari kerugian, pada akhirnya kenaikan biaya operasional itu dibebankan juga kepada konsumen.
Lantas, konsumen bisa apa? Berikut aspirasi warga yang dikumpulkan Kompas pada Sabtu (16/5/2026) dan Minggu (17/5/2026):
Elisabeth Dian (29), ibu rumah tangga di Yogyakarta.
Beberapa waktu lalu, aku sempat kesal gara-gara kenaikan harga tiket pesawat saat ada jadwal penerbangan ke Batam, Kepulauan Riau. Tiba-tiba tiket suami dibatalkan dan dijadwalkan ulang (reschedule) sepihak, tepat sehari sebelum keberangkatan.
Dalam kondisi panik, aku mencari tiket baru agar tetap bisa berangkat bersama. Perbedaan harga tiket baru dengan lama sudah menyentuh Rp 800.000. Ketika hari keberangkatan, ternyata tiket bermasalah karena dijadwalkan berangkat pada hari lain sehingga mau tidak mau harus membeli tiket baru dengan membayar ekstra lagi sekitar Rp 800.000.
Meski akhirnya menerima pengembalian dana (refund) tiket yang dibatalkan, tetap saja aku dirugikan dari berbagai aspek. Lagi-lagi dana darurat yang jadi ban serepnya.
Belajar dari kondisi ini, perlu siapkan budget ekstra kalau mau pergi, enggak bisa hanya menyiapkan sesuai anggaran dasar. Karena reschedule ini cukup sering terjadi, pasti butuh duit tambahan, entah ekstra menginap di hotel atau ganti tiket, apalagi enggak ada opsi ganti moda transportasi.
Selain persiapan tambahan, aku mungkin akan pesan hotel kalau sudah mulai boarding (masuk) ke pesawat, ya. Cara yang sama juga aku lakukan saat beli tiket kereta api bandara kalau sudah boarding pesawat.
Kalau perjalanan ke luar negeri justru mungkin akan lebih aman ikut kelompok wisata berbagi (open trip) ya biar ada yang bantu mengurus kalau ada kendala, enggak stres sendiri.
Dalam kondisi begini, kita berharap harga tiket turun juga tampaknya enggak mungkin. Aku berharap semoga perekonomian masyarakat makin merata, bukan malah yang kaya makin kaya, sedangkan yang miskin makin miskin. Sedih setiap hari ada saja berita buruk di negara ini.
Lusi Almira Kalyana, karyawan swasta di Jakarta dan traveller.
Menurut saya, travelling itu tidak harus dengan pesawat dan keluar negeri. Traveling juga harus aman dan tidak dalam kondisi perang.
Apabila harga tiket pesawat naik, kita bisa bepergian dengan cara lain. Misalnya dengan metode roadtrip, naik mobil antarkota di Pulau Jawa. Bisa juga mencari moda transportasi lain, seperti naik transportasi kereta. Kita juga sambil menabung untuk trip selanjutnya. Itu pun jika keadaan perang sudah membaik dan harga sudah stabil lagi.
WM Noviyanty (32), warga Pontianak, Kalimantan Barat.
Saya kemarin baru beli tiket dari Jakarta (Bandara Soekarno-Hatta) ke Pontianak (Bandara Supadio). Harganya hampir Rp 1,1 juta. Itu menurutku sudah mahal karena sekarang bukan masa libur. Bayangkan kalau hari libur hari raya dan sekolah, bisa lebih mahal.
Nah, itu dari Jakarta ke Pontianak. Kalau harga tiket dari Pontianak-Jakarta biasanya harga lebih mahal, bisa selisih Rp 200.000-Rp 300.000. Saya belum beli tiket untuk Pontianak-Jakarta, mungkin nanti tunggu seminggu sebelum keberangkatan ke Jakarta baru beli tiket.
Makin ke sini harga tiket makin mahal, ini memberatkan. Mau tidak mau karena ada keperluan kita tetap harus beli. Mau gimana lagi? Dulu harga tiket pesawat masih lumayan terjangkau. Jakarta-Pontianak, misalnya, masih bisa dapat Rp 700.000-Rp 800.000.
Beberapa waktu lalu dengan kalau pemerintah katanya kasih diskon atau subsidi lah pas hari libur hari raya, tapi itu sama sekali tidak berpengaruh. Harga tetap tinggi, mahal. Kadang memang aneh, kita penerbangan sesama domestik bisa lebih mahal dibandingkan dengan terbang ke luar negeri.
Tiket mahal dan kondisi ekonomi membuat kita jadi mikir ulang untuk bepergian berwisata ke daerah-daerah di Indonesia. Ya, saya berharap pemerintah bisa memperhatikan harga tiket agar bisa ditekan.
Adinegoro Choliq (34), domisili di Surabaya, Jawa Timur.
Menurut saya, kenaikan harga tiket pesawat masih bisa dimaklumi karena ada kenaikan biaya operasional seperti avtur. Meski terasa memberatkan, saya paham maskapai juga menyesuaikan kondisi itu.
Karena tiket pesawat makin mahal, saya sempat mengubah rencana liburan ke luar kota dengan menggunakan kendaraan pribadi. Namun, biaya perjalanan darat juga tetap tinggi karena harga BBM yang biasa saya pakai juga naik 50 persen.
Kalau kondisi seperti ini terus dibiarkan, wajar kalau masyarakat makin kecewa pada pemerintah. Bagi saya, kalau kebijakan tidak berpihak pada kebutuhan sehari-hari rakyat, pergantian pemimpin pada pemilu berikutnya bisa menjadi harapan untuk perubahan.
