Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan akan menindak tegas dugaan penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa di Kementerian Sosial. Ia menyatakan, akan menjadi pihak pertama yang melaporkannya kepada aparat penegak hukum bila ditemukan bukti korupsi.
Pernyataan itu disampaikan Gus Ipul usai memimpin Apel Ikrar Tanpa Korupsi di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Senin (18/5).
“Kami dengan Pak Wamen sudah berkomitmen sejak awal untuk menjaga seluruh program Bapak Presiden tidak dikotori dengan korupsi. Dan kami kalau temukan bukti akan menjadi pihak pertama untuk melaporkan,” kata Gus Ipul.
Gus Ipul mengatakan seluruh masukan, kritik, dan laporan masyarakat, termasuk yang beredar di media sosial, sedang ditindaklanjuti melalui pemeriksaan internal oleh Inspektorat Jenderal Kemensos.
“Kalau dianggap ada pengadaan yang terlalu mahal, kemahalan, atau mungkin dianggap markup, itu kita tidak diam. Kita tindak lanjuti dengan berbagai langkah yang sesuai ketentuan melalui Inspektorat Jenderal,” ujarnya.
Gus Ipul menyebut bahwa setiap pengadaan pasti ada penanggungjawabnya. Dia pun menyatakan terbuka bila perlu diaudit.
"Semua ada penanggung jawabnya. Jadi pengadaan-pengadaan yang ada itu, apakah mungkin mesin cuci disebut ya, kemudian tadi apa, figura, yang lain-lain yang sering-sering disebut, semuanya ada penanggung jawabnya. Bukan langsung belanja ya, tiba saat tiba akal. Enggak. Tapi itu semua ada proses, ada penanggung jawabnya, dan tentu bisa diaudit," paparnya.
Gus Ipul tak menampik bahwa saat ini ada dua orang pejabat di Kemensos yang sedang dibebastugaskan setelah ada temuan terkait dengan proses pengadaan barang dan jasa program Sekolah Rakyat.
Dua pejabat yang dibebastugaskan sementara adalah Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), serta Kepala Subbagian Perlengkapan dan Barang Milik Negara.
"Nanti Irjen ya yang sedang bekerja. Tetapi penggantinya juga sudah kita siapkan untuk sementara. Sampai nanti kemudian sudah ada laporan lengkap dari Pak Irjen," ucap Gus Ipul.
Kemensos pun turut menggandeng KPK agar proses pengadaan menjadi lebih baik lagi. Baik dalam hal tata kelola maupun SDM.
"Baik itu menyangkut SDM ya, kemudian tata kelola-tata kelola yang lain yang kita perlu perkuatan di titik-titik tertentu. Jadi masukannya dari KPK banyak sekali dan akan kita tindak lanjuti. Maka itu, kita evaluasi semuanya. Kemarin Pak Sekjen sudah menjelaskan, sementara ini kita evaluasi perencanaannya, setelah itu kata kita akan lanjutkan dengan pengadaannya. Jadi ini sebagai semua bagian dari tindak lanjut dan mengapresiasi seluruh pendapat dari masyarakat," paparnya.
