Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mulai terasa hingga ke tingkat petani di perdesaan. Kenaikan harga pupuk nonsubsidi yang dipicu mahalnya bahan baku impor membuat biaya produksi pertanian melonjak dan semakin memberatkan petani.
Sebagian petani di Jawa Timur menilai kondisi ini kian diperparah dengan kebijakan pemerintah yang tetap mengekspor pupuk ke sejumlah negara. Mereka berharap kelebihan produksi pupuk dalam negeri dapat diprioritaskan untuk memperkuat sarana produksi pertanian di dalam negeri.
Ketua Umum Perkumpulan Petani Pangan Nasional (P3NA) Jumantoro mengatakan, pemerintah memang telah menurunkan harga pupuk subsidi sebesar 20 persen. Namun, kuota pupuk subsidi masih sangat terbatas sehingga belum mampu mencukupi kebutuhan tanam.
Sebagai gambaran, kebutuhan rata-rata pupuk urea dan phonska (NPK) mencapai 400-600 kilogram per hektar. Sementara alokasi pupuk subsidi hanya 200-300 kilogram per hektar. Kekurangannya, sekitar 200-300 kilogram, harus dipenuhi dengan pupuk nonsubsidi.
“Padahal, selisih harga pupuk subsidi dengan nonsubsidi berkali-kali lipat. Selisih harga itulah yang memberatkan petani,” ujar Jumantoro, Senin (18/5/2026).
Harga pupuk urea subsidi Rp 1.800 per kilogram atau Rp 90.000 per kemasan 50 kilogram. Sementara harga Nitrea, salah satu merek urea nonsubsidi, mencapai Rp 950.000 per kemasan 50 kilogram. Disparitas harganya mencapai lebih dari 10 kali lipat.
Harga pupuk majemuk atau phonska nonsubsidi mencapai Rp 12.500 per kilogram atau Rp 625.000 per kemasan 50 kilogram. Padahal, harga phonska subsidi hanya Rp 1.840 per kilogram atau Rp 92.000 per kemasan 50 kilogram. Selisih harganya mencapai sekitar tujuh kali lipat.
“Harga pupuk nonsubsidi berpotensi naik lagi jika rupiah terus melemah terhadap dolar Amerika Serikat. Hal itu karena ada bahan baku pupuk yang berasal dari impor,” ucap Jumantoro.
Saat ini, harga urea nonsubsidi di beberapa daerah sudah mencapai Rp 1,2 juta per kemasan 50 kilogram. Sementara harga phonska berada di atas Rp 800.000 hingga Rp 1 juta per kemasan 50 kilogram. Adapun nilai tukar rupiah mencapai Rp 17.673,35 per dolar AS.
Menurut Jumantoro, untuk tanaman padi, petani tidak hanya membutuhkan urea dan phonska, tetapi juga pupuk organik dan ZA atau amonium sulfat. Selain itu, petani harus membeli pestisida untuk memberantas organisme pengganggu tanaman.
“Tingginya harga pupuk nonsubsidi sangat memberatkan biaya produksi pertanian karena biaya tenaga kerja, sewa lahan, bahan bakar minyak, dan benih juga naik,” kata Jumantoro.
Ia mengatakan, jika ada kelebihan produksi pupuk, sebaiknya kelebihan itu digunakan untuk menambah alokasi pupuk subsidi. Selain itu, petani berharap harga pupuk nonsubsidi di dalam negeri bisa ditekan agar dampak pelemahan rupiah tidak sepenuhnya dibebankan kepada petani.
Petani berharap harga pupuk nonsubsidi di dalam negeri bisa ditekan.
Jumantoro menambahkan, akan jauh lebih baik jika pemerintah memperkuat sarana produksi pertanian, termasuk pupuk, agar produktivitas petani meningkat. Dengan produksi komoditas pertanian yang tinggi, Indonesia bisa mengekspor produk pertanian ke luar negeri untuk membantu mengatasi ancaman pangan dunia.
“Dengan mengekspor produk atau komoditas pertanian, petani akan memperoleh nilai tambah dan lapangan usaha di sektor pertanian juga bertambah. Itu lebih baik dibandingkan dengan mengekspor pupuk,” ucap petani asal Kabupaten Jember, Jawa Timur, ini.
Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Kabupaten Madiun Suharno menambahkan, sebagian besar petani masih memerlukan pupuk nonsubsidi untuk meningkatkan produktivitas tanaman padi. Namun, dengan harga yang terus naik akibat pelemahan rupiah, kemampuan petani untuk membeli pupuk semakin terbatas.
Menurut dia, akan lebih baik jika pembelian pupuk tidak dibatasi dan harganya tetap terjangkau bagi petani agar produksi tidak terganggu.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengatakan, meningkatnya gejolak geopolitik global yang berdampak pada penutupan Selat Hormuz membuat pasokan minyak ke berbagai negara terkendala.
Sebagian besar petani masih memerlukan pupuk nonsubsidi untuk meningkatkan produktivitas tanaman padi.
Hal itu berdampak pada pasokan produk turunan minyak, termasuk bahan baku produksi pupuk. Akibatnya, produksi pupuk di sejumlah negara ikut terganggu.
“Sekarang, saya dapat laporan dari Menteri Pertanian, banyak negara minta pupuk dari Indonesia. Kita tidak euforia, tidak sombong, tetapi kita sekarang berada di pihak yang bisa memberi bantuan,” ujarnya saat meresmikan Museum dan Rumah Singgah Marsinah, Sabtu (16/5/2026).
Prabowo mengatakan, Pemerintah Australia meminta 500.000 ton urea. Selain itu, permintaan pupuk juga datang dari Filipina, India, Bangladesh, dan Brasil. Menyikapi permintaan tersebut, Presiden memerintahkan agar Indonesia memberikan bantuan.
Sebelumnya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan, selain Australia, Pemerintah India juga meminta pupuk urea dari Indonesia sebanyak 500.000 ton. Hal itu mengindikasikan bahwa ketika dunia mengalami guncangan pangan dan sarana produksi, Indonesia justru berada dalam kondisi stabil.
“Bahkan ketika pupuk di dunia langka, Indonesia menurunkan harga pupuk 20 persen. Ini belum pernah terjadi selama republik ini berdiri,” ujar Amran saat meninjau gudang Bulog di kawasan pergudangan Bumi Maspion, Surabaya, Rabu (13/5/2026).
