Bisnis.com, SEMARANG — Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menyerukan negara-negara BRICS untuk mengecam tindakan Amerika Serikat (AS) dan Israel yang menurutnya melanggar hukum internasional.
Seruan tersebut disampaikan di tengah dominasi perang yang sedang berlangsung di Timur Tengah serta krisis bahan bakar yang menjadi fokus utama dalam pertemuan menteri luar negeri BRICS di New Delhi, India.
Mengutip dari Al Jazeera, Araghchi mengatakan bahwa Iran merupakan korban ekspansionisme ilegal dan provokasi perang. Tak hanya itu, Araghchi juga mendesak negara-negara BRICS yang terdiri dari Brasil, Rusia, India, China, Afrika Selatan, Mesir, Ethiopia, Indonesia, Iran, dan Uni Emirat Arab untuk melawan hegemoni barat, serta rasa kebal hukum yang menurut Amerika Serikat menjadi hak mereka.
“Oleh karena itu, Iran menyerukan kepada negara-negara anggota BRICS dan semua anggota masyarakat internasional yang bertanggung jawab untuk secara tegas mengutuk pelanggaran hukum internasional oleh Amerika Serikat dan Israel,” tutur Araghchi, dikutip dari Al Jazeera, Jumat (15/05/2026)
Lebih lanjut, dalam pertemuan tersebut, Araghchi mengatakan bahwa Uni Emirat Arab (UEA) telah terlibat langsung dalam agresi yang dilakukan AS dan Israel terhadap Iran. Sebelumnya, sebagai tanggapan atas serangan AS dan Israel terhadap Iran, Teheran telah melancarkan serangan terhadap situs dan aset militer AS yang berada di negara-negara Teluk, termasuk Uni Emirat Arab.
Di sisi lain, negara India yang saat ini menjabat sebagai ketua BRICS tahun 2026, menjadi salah satu pihak yang paling terdampak oleh penutupan efektif Selat Hormuz oleh Iran sejak perang berlangsung. India yang menjadi importir minyak terbesar ketiga di dunia sekaligus pengguna utama selat ini, biasanya bisa memperoleh sekitar setengah dari minyak mentahnya melalui Selat Hormuz sebelum penutupan ditetapkan.
Usai penutupan Selat Hormuz oleh Iran, negara India telah mengalami gangguan pasokan besar, dan telah kehilangan pelaut dalam serangan pada kapal-kapal yang melintas di Teluk.
“Ketegangan yang terus berlanjut, risiko terhadap lalu lintas maritim, dan gangguan terhadap infrastruktur energi menyoroti kerapuhan situasi,” tutur Menteri Luar Negeri India Subrahmanyam Jaishankar, dikutip dari the Express Tribune, Senin (18/05/2026).
Jaishankar juga menegaskan bahwa kelancaran arus pelayaran di jalur perairan internasional, termasuk Selat Hormuz dan Laut Merah, menjadi hal yang krusial bagi stabilitas ekonomi global.
Selain itu, tanpa menyebut pihak manapun, Jaishankar turut menyoroti peningkatan penggunaan sanksi dan tindakan koersif sepihak yang dinilainya tidak sejalan dengan hukum internasional maupun Piagam PBB.
“Langkah-langkah seperti itu secara tidak proporsional berdampak pada negara-negara berkembang. Langkah-langkah yang tidak dapat dibenarkan ini tidak dapat menggantikan dialog, begitu lupa dengan tekanan yang tidak dapat menggantikan diplomasi,” tambah Jaishankar.
Dengan adanya perpecahan yang mendalam di antara beberapa anggota terkait perang di Timur Tengah, tidak jelas apakah BRICS, yang beroperasi berdasarkan konsensus, akan mengeluarkan pernyataan bersama di akhir pertemuan.
