JAKARTA, KOMPAS — Presiden Prabowo Subianto menyerahkan paket alat utama sistem persenjataan buatan Perancis dan konsorsium Eropa kepada TNI Angkatan Udara di Pangkalan Udara TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (18/5/2026). Peningkatan kekuatan militer tersebut ditujukan sebagai fungsi penangkal demi menjamin stabilitas dan kedaulatan negara di tengah ketidakpastian geopolitik global.
Alat utama sistem persenjataan (alutsista) yang diserahterimakan meliputi enam unit pesawat MRCA Rafale, enam unit pesawat Falcon 8X, dua unit pesawat angkut Airbus A400M MRTT, serta dua unit sistem Radar GCI GM403. Paket pesawat tempur tersebut diserahkan bersama dengan dukungan persenjataan berupa Missile Meteor dan amunisi Smart Weapon Hammer.
Rangkaian upacara serah terima alat utama ini diawali dengan pelepasan tirai logo Skadron Udara 12 oleh Presiden Prabowo di bagian depan badan pesawat. Langkah ini menandai peresmian skadron tersebut sebagai markas operasional bagi armada Rafale di Indonesia.
Setelah pelepasan tirai, Presiden melakukan penyiraman air pada bagian moncong pesawat, lalu menyerahkan kunci alutsista secara berjenjang kepada Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto yang kemudian meneruskannya kepada Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal TNI M Tonny Harjono.
Kita tahu bahwa pertahanan syarat utama untuk stabilitas. Jaminan bahwa kita bisa berdaulat.
Seusai prosesi penyerahan simbolis, Kepala Negara meninjau ruang kokpit pesawat tempur utama MRCA Rafale. Presiden kemudian berjalan memutar untuk mengecek jajaran alutsista yang tergelar di apron. Di Apron Pandawa, seluruh armada militer tersebut diposisikan membentuk formasi kombinasi angka 6-6-2, yang terdiri atas enam Rafale, enam Falcon 8X, dan dua Airbus A400M.
Enam unit jet Rafale yang diserahkan ini merupakan pengiriman tahap pertama dari total keseluruhan 42 unit pesawat yang dipesan oleh pemerintah Indonesia. Pengadaan ini berjalan sesuai dengan realisasi kontrak yang ditandatangani pada tahun 2022 saat Prabowo Subianto menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Seluruh pesanan pesawat buatan Dassault Aviation Perancis ini dijadwalkan tiba di Indonesia secara bertahap hingga tahun 2029.
"Jadi, saudara-saudara sekalian, ini hanya saya kira salah satu tonggak penambahan kekuatan," ujar Presiden seusai melakukan peninjauan alutsista.
Presiden menilai kondisi dinamika geopolitik dunia saat ini masih penuh dengan ketidakpastian global. Oleh karena itu, Indonesia harus terus meningkatkan kekuatan pertahanan nasional sebagai fungsi penangkal atau daya getar (deterrent). Pemerintah menegaskan tidak memiliki kepentingan geopolitik lain di luar negeri selain untuk menjaga wilayah kedaulatan sendiri.
"Kita tahu bahwa pertahanan syarat utama untuk stabilitas. Jaminan bahwa kita bisa berdaulat. Saya kira itu intinya," tutur Prabowo.
Presiden menambahkan bahwa dalam waktu yang akan datang pemerintah akan terus membangun kekuatan pertahanan secara berkelanjutan. Langkah strategis tersebut dirancang untuk mengamankan wilayah udara, wilayah laut, hingga wilayah daratan Nusantara.
Adapun paket persenjataan yang ikut diserahkan untuk mendukung operasional Rafale meliputi rudal jarak luar jangkauan penglihatan (beyond visual range) buatan MBDA bernama Missile Meteor yang menggunakan sistem pemandu radar aktif dengan jarak tembak mencapai 200 kilometer. Sementara untuk misi serangan darat, diserahkan amunisi jenis udara-ke-darat AASM Hammer produksi Safran.
Pada lini pertahanan darat, turut diserahterimakan dua unit pertama Radar GCI (Ground Controlled Interception) buatan perusahaan Thales asal Perancis dari total rencana pengadaan 25 unit. Sistem radar tiga dimensi tipe Ground Master 403 (GM403) ini berfungsi sebagai instrumen deteksi dini sekaligus pemandu taktis dari darat. Radar ini bertugas menuntun jet tempur TNI AU dalam melakukan operasi pencegatan di udara terhadap pesawat asing yang terdeteksi melanggar wilayah Indonesia.
Modernisasi ini juga mengintegrasikan pesawat Airbus A400M MRTT di bawah naungan Grup 1 Angkut guna mendukung mobilitas angkut berat dan logistik militer Indonesia. Selain mengangkut beban logistik, armada udara konsorsium Eropa ini berfungsi untuk misi pengisian bahan bakar di udara (air-to-air refueling). Jajaran ini melengkapi alutsista serupa yang sebelumnya telah diserahkan pada November 2025 lalu dan telah dioperasikan oleh TNI AU.
Sementara itu, untuk armada jet Falcon 8X, operasional pesawat ini akan ditempatkan di Skadron Udara 17 yang berbasis di Jakarta. Pengadaan armada ini diarahkan untuk melayani penerbangan komando kendali serta transportasi bagi unsur pimpinan VVIP militer. Pesawat Falcon 8X digunakan untuk mendukung mobilitas strategis, misi komando taktis, serta pengawasan wilayah udara nasional.
Peneliti Indonesia Strategic and Defence Studies (ISDS), Edna Caroline, mengingatkan bahwa pengadaan pesawat tempur canggih hanyalah bagian kecil dari alutsista. Pemerintah diminta fokus membangun kesiapan sistem persenjataan secara utuh, bukan sekadar menambah kuantitas unit pesawat tempur dari berbagai negara produsen. Keragaman varian yang terlalu banyak dinilai berisiko membuat sistem pertahanan Indonesia tidak efisien secara anggaran dan tidak efektif secara operasional.
Menurut Edna, rencana pemerintah menambah armada dari Turki, Korea, Pakistan, hingga China menunjukkan fokus pengadaan baru cenderung sebatas menambah kuantitas alat. Jika rencana itu berjalan, TNI AU diproyeksikan harus mengoperasikan sekitar tujuh sistem pesawat yang berbeda di saat bersamaan. Keberadaan varian yang terlalu beragam ini membawa konsekuensi pada tingkat operasional taktis, manajemen pendidikan personel, hingga sistem perawatan alutsista.
"Konsekuensinya tidak hanya di tingkat operasional taktis - yaitu sistem komunikasi - tetapi juga di tingkat pendidikan, pemeliharaan, dan perawatan. Ini belum bicara soal interoperabilitas dengan TNI AD dan TNI AL. Sistem pertahanan Indonesia bisa mengalami risiko tidak efisien tetapi juga tidak efektif, alias mahal tetapi tidak optimal penggunaannya," ucap Edna.
Lebih jauh, Edna mengingatkan agar jet Rafale buatan Perancis yang baru diserahkan segera dilengkapi dengan sistem perawatan yang mumpuni. Kesiapan teknis ini harus dibangun secara paralel di internal TNI AU serta pada kapasitas industri pertahanan dalam negeri.
Seluruh sistem pendukung ini diperlukan agar operasional pesawat tempur strategis tersebut dapat berjalan optimal. "Oleh karena itu, yang harus dibangun adalah sistem, bukan hanya membeli pesawat," kata Edna.
ISDS, lanjut Edna, mengapresiasi langkah pemerintah karena jet Rafale dibeli lengkap dengan persenjataan jarak luar jangkauan penglihatan atau beyond visual range. Kelengkapan taktis tersebut membuat TNI AU mampu menyerang dari jarak jauh tanpa harus mengandalkan pertempuran jarak dekat atau dogfight.
Namun, kemampuan perang berbasis jaringan (network centric warfare) dinilai masih dibayangi oleh keragaman mazhab teknologi alutsista yang ada. Hambatan ini terlihat saat jet Sukhoi buatan Rusia dan F-16 buatan Amerika Serikat sulit bersinergi dalam latihan bersama karena protokol komunikasi keduanya belum terintegrasi. Alhasil, kedua armada belum mampu menjalankan sistem identifikasi kawan atau lawan (identification friend or foe) secara otomatis di udara.
Di luar tantangan itu, kata Edna, penguatan pertahanan udara nasional tetap dinilai mendesak karena sektor ini menjadi garis depan dalam perang konvensional modern, di tengah kondisi alutsista TNI AU yang mulai tertinggal. Saat ini jet F-5 sudah sepuluh tahun tidak dapat digunakan, armada F-16 telah berusia 30 hingga 39 tahun, dan pesawat Sukhoi kerap terkendala pasokan suku cadang. Faktor penentu lainnya adalah posisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan di tengah perlintasan internasional.
"Dengan ketegangan geopolitik, pertahanan udara terutama pesawat tempur dan radar sangat penting untuk efek gentar, atau deterrence seperti yang disampaikan Presiden. Kehadiran Rafale ini memang sudah lama dinantikan untuk menambah jajaran pesawat tempur strategis dan taktis TNI AU," tutur Edna.
Bagaimanapun juga, menurut Edna, langkah modernisasi alutsista TNI AU ini merupakan kelanjutan program jangka panjang sejak masa Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono yang kian intensif sejak 2019. Penguatan pertahanan udara ini dinilai sebagai respons wajar sekaligus komitmen negara dalam menjaga kedaulatan wilayah di tengah ketidakpastian global.
"Apa yang disampaikan Presiden secara geopolitik sangat penting bahwa penguatan TNI AU adalah upaya defensif, bukan ofensif. Hal ini adalah upaya wajar bahkan wajib bagi pemerintah Indonesia untuk mempertahankan kedaulatan negara," tegas Edna.
Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Oleh Soleh, mengingatkan bahwa negara dengan sistem pertahanan yang lemah sangat rawan terhadap ancaman dan serangan asing. Penguatan alat utama sistem senjata modern di tengah ketidakpastian geopolitik global saat ini dinilai sebagai langkah strategis yang tepat.
"Bangsa yang pertahanannya lemah akan sangat rawan terhadap ancaman maupun serangan dari pihak lain," kata Oleh.
Menurut Oleh, eskalasi konflik di Timur Tengah merupakan pelajaran penting bagi Indonesia untuk memperkuat kedaulatan negara. Dengan demikian, modernisasi alutsista ini akan memberikan dampak signifikan terhadap kesiapan TNI di matra darat, laut, dan udara. "Ancaman bisa datang kapan saja dan dari mana saja," ujar Oleh.
Lebih lanjut, Oleh berharap pembaruan teknologi pertahanan ini terus berjalan secara konsisten demi menjaga stabilitas nasional. Langkah ini sekaligus diharapkan mampu memperkuat posisi tawar serta diplomasi pertahanan Indonesia di kancah global.
