Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) memimpin Apel Ikrar Tanpa Korupsi di Lapangan Kementerian Sosial. Dalam arahannya, Gus Ipul menegaskan pentingnya memperkuat disiplin kerja, kepatuhan terhadap aturan, serta menjaga integritas dan profesionalitas dalam menjalankan pelayanan kepada masyarakat.
"Yang kita kelola bukan sekadar program, tetapi harapan rakyat miskin, kelompok rentan, anak terlantar, hingga lansia. Karena itu Kementerian Sosial tidak boleh menjadi tempat mencari keuntungan dari penderitaan rakyat," ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (18/5/2026).
Ia menekankan bahwa seluruh program prioritas pemerintah, termasuk Sekolah Rakyat, harus dijaga dari praktik korupsi dalam bentuk apapun, seperti manipulasi pengadaan, markup, hingga penyalahgunaan kewenangan.
Apel tersebut diikuti seluruh pegawai Kemensos yang mengenakan kaos hitam bertema Transformasi Budaya Kerja ASN sebagai simbol komitmen terhadap budaya kerja yang bersih, profesional, dan melayani.
Gus Ipul membacakan Ikrar Tanpa Korupsi yang menegaskan komitmen menjalankan pengadaan barang dan jasa secara transparan, akuntabel, dan sesuai aturan. Ikrar itu juga memuat kesiapan untuk diaudit oleh lembaga pemeriksa maupun masyarakat, serta menjaga program prioritas Presiden agar bebas dari praktik korupsi.
"Korupsi besar sering dimulai dari pembiaran hal-hal kecil," jelasnya.
Gus Ipul juga menyoroti pentingnya peran Kepala Satuan Kerja (Satker) sebagai pengendali dan pengawas pertama di masing-masing unit kerja. Menurutnya, pimpinan tidak boleh lepas tangan terhadap persoalan yang terjadi di lingkungan kerjanya.
Ia turut meminta seluruh proses pengadaan barang dan jasa dilakukan tepat waktu, tepat prosedur, tepat spesifikasi, tertib administrasi, serta siap diaudit kapan saja.
"Setiap pengadaan memiliki penanggung jawab dan melalui tahapan yang jelas. Semua terbuka untuk diaudit, baik oleh Inspektorat Jenderal maupun lembaga pemeriksa eksternal seperti BPK dan BPKP," lanjutnya.
Terkait isu dugaan pengadaan barang yang dinilai mahal, Gus Ipul memastikan Inspektorat Jenderal tengah melakukan pendalaman, mulai dari penetapan pagu, harga perkiraan sendiri, hingga mekanisme pengadaan. Kementerian Sosial pun tengah melakukan evaluasi menyeluruh sebagai bagian dari perbaikan berkelanjutan.
"Hasil investigasi akan ditindaklanjuti secara tegas, baik melalui sanksi internal maupun dilanjutkan ke aparat penegak hukum jika ditemukan bukti pelanggaran," tegasnya.
Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa Kementerian Sosial telah berkoordinasi dengan KPK untuk memperkuat tata kelola pengadaan ke depan. Bersama Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, Gus Ipul menegaskan siap menjadi pihak pertama yang melaporkan jika ditemukan indikasi pelanggaran.
Selain itu, ia juga mengapresiasi seluruh jajaran yang telah bekerja dengan baik dan menunjukkan kesiapan untuk diaudit serta mempertanggungjawabkan seluruh proses kerja.
Menutup arahannya, Gus Ipul meminta seluruh jajaran untuk menjaga integritas, tidak mentoleransi korupsi sekecil apapun, memperkuat pengawasan, menjalankan pengadaan dengan tertib dan akuntabel, serta berhati-hati dalam mengambil keputusan.
"Jabatan ini sementara, tetapi dampaknya bisa panjang. Jangan pernah menukar kehormatan dengan hal yang tidak sebanding. Mari kita buktikan bahwa Kementerian Sosial adalah institusi yang bersih, berintegritas, dan dipercaya rakyat," pungkasnya.
Simak Video "Transformasi Kesejahteraan Sosial di Era Prabowo"
(anl/ega)
