Tokyo: Pemerintah Jepang berencana mengganti gelar pangkat unik yang selama ini digunakan oleh Pasukan Bela Diri Jepang (SDF) dengan nama-nama kepangkatan bergaya militer konvensional, seperti jenderal, kolonel, dan kapten.
Langkah bersejarah ini akan menandai perombakan besar pertama dalam terminologi pangkat SDF sejak organisasi pertahanan tersebut didirikan pada tahun 1954 silam di bawah kerangka pasifis pascaperang Jepang, sebagaimana dikutip dari laporan Miami Herald, Senin, 18 Mei 2026.
Berdasarkan laporan surat kabar lokal Mainichi pada hari Jumat lalu, Kementerian Pertahanan Jepang berencana untuk memasukkan pengeluaran terkait perubahan ini dalam permintaan anggaran fiskal 2027 pada musim panas mendatang. Pemerintah juga akan mengajukan revisi Undang-Undang Pasukan Bela Diri selama sesi reguler parlemen di tahun 2027.
Dalam draf perubahan yang diusulkan, para kepala pasukan tertinggi dari Angkatan Darat, Maritim, dan Udara Bela Diri akan diganti namanya menggunakan gelar yang setara dengan "jenderal."
Sementara itu, pangkat yang saat ini dikenal dengan kode numerik seperti "1-sa" dan "1-i" akan diubah menjadi "kolonel" dan "kapten". Selama beberapa dekade, SDF secara ketat menghindari nama-nama pangkat militer tradisional guna mencerminkan posisi Jepang pascaperang bahwa SDF bukanlah kekuatan militer formal berdasarkan Pasal 9 Konstitusi.
Usulan perubahan ini berakar dari kesepakatan koalisi politik yang dicapai pada bulan Oktober lalu antara Partai Demokrat Liberal (LDP) yang berkuasa dengan Partai Inovasi Jepang. Kesepakatan tersebut menyerukan adanya standardisasi internasional untuk sistem kepangkatan, seragam, dan pekerjaan SDF selambat-lambatnya pada tahun fiskal 2026. Kritik Tajam Menteri Pertahanan Jepang, Shinjiro Koizumi, menegaskan bahwa perubahan tersebut akan membantu menciptakan lingkungan kerja yang lebih baik, di mana para personel dapat menjalankan tugas mereka dengan rasa kebanggaan dan moral yang jauh lebih besar.
Pemerintah mengeklaim reformasi ini sebagai bagian dari upaya standardisasi di tengah semakin maraknya latihan militer gabungan dan operasi multinasional. Selain itu, struktur pangkat yang lebih universal diyakini akan lebih mudah dipahami oleh masyarakat luas sehingga berpotensi meningkatkan angka perekrutan prajurit baru.
Kendati demikian, wacana ini tak lepas dari kritik tajam. Para kritikus menilai kebijakan ini melampaui sekadar urusan terminologi administratif. SDF selama ini secara historis digambarkan murni sebagai organisasi pertahanan diri.
Rencana pengembalian gelar pangkat yang kental dengan sejarah militer Kekaisaran Jepang ini diyakini kuat akan memicu kekhawatiran dan ketegangan baru dengan negara-negara tetangga yang memiliki trauma sejarah dengan Jepang, khususnya Korea Selatan dan Tiongkok.
Para analis militer menilai perubahan pangkat ini mencerminkan transformasi keamanan Jepang yang kian meluas ke dalam identitas dan simbolisme kelembagaan.
Wacana ini sejalan dengan manuver Tokyo yang belakangan ini terus memperluas postur pertahanannya melalui peningkatan anggaran militer secara masif, pengadaan rudal jarak jauh, pelonggaran aturan ekspor senjata, hingga pengembangan kemampuan serangan balasan.
Baca juga: PM Jepang Takaichi Dorong Amandemen Konstitusi Pasifis, Soroti Peran Militer
Jepang Akan Kembalikan Sistem Pangkat Militer Konvensional untuk Pasukan SDF
