JAKARTA – Tentara Nasional Indonesia (TNI) gencar melakukan penindakan terhadap Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua. Dalam perspektif politik nasional, Papua bukan sekadar persoalan keamanan, melainkan juga persoalan legitimasi negara.
Negara juga menunjukkan komitmennya melalui pembangunan besar-besaran di Bumi Cenderawasih Namun di sisi lain, narasi negatif mengenai Papua berkembang, bahkan mengabaikan fakta bahwa negara bekerja keras membangun wilayah paling timur Indonesia tersebut.
“Pembangunan Papua sejatinya merupakan bagian dari strategi geopolitik nasional untuk memastikan kehadiran negara tetap dirasakan masyarakat di wilayah perbatasan dan daerah strategis,” ujar Analis Politik dan Militer Unas, Selamat Ginting, Senin (18/5/2026).
“Kehadiran jalan Trans Papua, pembangunan bandara perintis, fasilitas kesehatan, sekolah, hingga program pemberdayaan masyarakat merupakan bukti konkret bahwa negara tidak meninggalkan Papua,”lanjutnya.
Menurutnya, masalah Papua ternyata tidak sesederhana soal pembangunan fisik saja. Persoalan terbesar justru terletak pada faktor keamanan dan tata kelola politik lokal. Di lapangan, pembangunan Papua menghadapi ancaman serius dari KKB.
“Berbagai aksi kekerasan yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir memperlihatkan bahwa sasaran mereka bukan hanya aparat keamanan, tetapi juga warga sipil, tenaga kesehatan, guru, pekerja pembangunan, hingga fasilitas umum,” ujarnya.
Dia mencontohkan tragedi pembunuhan pekerja PT Istaka Karya di Nduga pada 2018. Puluhan pekerja proyek jalan Trans Papua dibunuh saat negara sedang membuka keterisolasian wilayah pedalaman Papua. Serangan terhadap guru, tenaga kesehatan, pembakaran sekolah, gereja, hingga pembunuhan pilot sipil menunjukkan bahwa konflik Papua telah menyasar simbol-simbol pelayanan publik dan kemanusiaan.
“Dari perspektif politik militer, kondisi ini memperlihatkan bahwa konflik Papua bukan lagi sekadar isu separatisme klasik, tetapi telah berkembang menjadi perang perebutan legitimasi dan pengaruh terhadap masyarakat sipil,”ujarnya.
KKB dari front bersenjata memahami bahwa pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik akan memperkuat legitimasi negara di mata masyarakat Papua.
