Bisnis.com, JAKARTA — Aksi mogok yang dilakukan pekerja di perusahaan teknologi asal Korea Selatan, Samsung Electronics, dinilai dapat memicu gangguan lebih luas terhadap rantai pasok global industri semikonduktor dan elektronik, termasuk industri manufaktur di Indonesia.
Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengatakan, isu mogok kerja yang terjadi pada Samsung tersebut tidak bisa dilihat semata sebagai persoalan internal semata. Pasalnya, Korea Selatan saat ini merupakan salah satu pusat produksi komponen elektronik dunia.
“Korea Selatan saat ini menguasai lebih dari separuh pasar memori dunia melalui Samsung dan SK Hynix. Mereka juga mendominasi pasar panel display lewat Samsung Display dan LG Display,” ujarnya kepada Bisnis, Senin (18/5/2026).
Dia menjelaskan, dominasi Korea Selatan juga mencakup berbagai komponen elektronik bernilai tinggi seperti modul kamera dan komponen elektronik lain yang menjadi bagian penting dalam rantai pasok global.
Bagi Indonesia, kata Yusuf, ketergantungan terhadap rantai pasok Korsel tergolong cukup dalam karena banyak industri perakitan smartphone, televisi, pendingin ruangan, dan home appliances di kawasan industri seperti Cikarang dan Karawang masih mengandalkan komponen tier-1 asal Korea.
Menurutnya, ketergantungan tersebut tidak selalu terlihat dalam data perdagangan resmi lantaran sebagian komponen masuk melalui jalur transhipment dari Vietnam dan China.
Baca Juga
- Upaya Terakhir Pemerintah Korsel Cegah Buruh Samsung Electronic Mogok Kerja 18 Hari
- Penyebab 50.000 Buruh Samsung Electronics Rencanakan Mogok Kerja 18 Hari
- Rencana Mogok Kerja Buruh Samsung Electronics Berlanjut, Pasokan Cip AI Global Terancam
“Kalau pasokan dari Korea terganggu, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh lini produksi Samsung di Indonesia, tetapi juga seluruh ekosistem perakitan elektronik, termasuk merek-merek China yang berproduksi di sini. Namun, tetap memakai komponen asal Korea,” jelas Yusuf.
Dia menilai ketergantungan tersembunyi tersebut membuat syok rantai pasok berpotensi lebih besar dibandingkan yang tercermin pada data impor langsung.
Senada, Analis Pasar Smartphone Indonesia Aryo Meidianto Aji menjelaskan, Korsel melalui Samsung dan SK Hynix, menguasai lebih dari 60% pasar DRAM global. Samsung menyumbang hampir setengahnya.
“Untuk HBM [high bandwidth memory] yang dipakai AI, hampir 90% dari Korea Selatan,” ungkapnya.
Oleh karena itu, jika aksi mogok massal pekerja Samsung berlangsung hingga 18 hari, dipastikan pasokan cip memori kelas server dan HBM untuk AI akan terganggu, selanjutnya akan memengaruhi produksi pusat data dan server AI global.
Aryo menyampaikan, dari proyeksi industri, gangguan ini bisa memangkas sekitar 3%-4% pasokan DRAM global dan 2%-3% pasokan NAND. Di atas kertas mungkin angkanya terlihat kecil, tetapi dalam skala volume global, persentase tersebut, menurutnya, bernilai miliaran dolar dan setara dengan jutaan unit perangkat.
Masalah utamanya adalah pabrikan memori lain seperti SK Hynix atau Micron tidak bisa serta-merta menggenjot produksi untuk menutupi lubang pasokan ini dalam waktu singkat. “Akibatnya, pasokan di pasar internasional pasti akan mengetat,” tutur Aryo.
Sebelumnya, serikat pekerja terbesar Samsung Electronics masih kukuh melanjutkan rencana aksi mogok kerja selama 18 hari. Aksi tersebut sebelumnya diklaim akan diikuti oleh sekitar 41.000 pekerja yang telah menyatakan kesiapannya. Jumlahnya disebut berpotensi meningkat menjadi lebih dari 50.000 pekerja.
Ketua serikat pekerja Samsung Electronics Choi Seung-ho mengatakan, pihaknya tidak akan kembali berunding sebelum perusahaan memenuhi tuntutan utama terkait bonus berbasis kinerja.
“Kami bersedia berdiskusi setelah 7 Juni. Kami berniat menggunakan hak yang dijamin konstitusi,” katanya, mengutip kantor berita Yonhap, Jumat (15/5/2026).
Keputusan tersebut disampaikan Choi Seung-ho kendati manajemen Samsung Electronics telah mengajukan proposal baru untuk melanjutkan pembicaraan tanpa prasyarat.
Perselisihan terkait bonus kinerja membuat negosiasi antara pekerja dan manajemen kembali buntu, meski pemerintah Korea Selatan telah turun tangan sebagai mediator.
Pada Rabu (13/5/2026), pemerintah Korea Selatan sempat memimpin mediasi yang berlangsung selama 2 hari. Namun, hal itu berakhir tanpa kesepakatan.
