jpnn.com, JAKARTA - Riuhnya pembelaan di media sosial terhadap mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim dalam kasus korupsi pengadaan Chromebook mendapat sorotan tajam dari praktisi sekaligus influencer pendidikan, Iman Zanatul Haeri.
Melalui akun X resminya, @zanatul_91, Iman membedah sisi gelap dari ambisi digitalisasi pendidikan yang kini berujung pada tuntutan hukum pidana oleh Kejaksaan Agung.
BACA JUGA: Eks Konsultan Nadiem Divonis 4 Tahun Penjara di Kasus Korupsi Chromebook
Iman secara konsisten menolak narasi emosional yang dibangun sebagian netizen bahwa kejaksaan tengah melakukan "kriminalisasi terhadap inovator muda".
Sebaliknya, ia melihat bahwa langkah tegas Korps Adhyaksa adalah upaya penting untuk menyelamatkan marwah pendidikan nasional dari jeratan tata kelola ala korporasi yang ugal-ugalan.
BACA JUGA: Surat Tuntutan Nadiem dalam Kasus Chromebook Tebal Banget, 1.597 Halaman
Dalam salah satu utas terbarunya yang viral di platform X, Iman Zanatul menyentil pola kepemimpinan era Nadiem yang dinilai menyamakan institusi pendidikan publik dengan perusahaan rintisan (startup).
Baginya, pemaksaan ekosistem Chrome OS dan Cloud Digital Monument (CDM) dalam juknis pengadaan adalah bukti nyata dari kebijakan elitis yang buta terhadap realitas lapangan.
BACA JUGA: Kerugian Negara di Kasus Korupsi Chromebook Ternyata Jauh Lebih Besar
"Pendidikan itu menumbuhkan manusia, bukan tempat eksperimen pasar vendor tertentu. Memaksakan pengadaan teknologi triliunan rupiah di saat ribuan sekolah atapnya bocor dan guru honorer menjerit adalah bentuk ketidakadilan yang nyata," tulis Iman di akun @zanatul_91.
Ia menambahkan, pembongkaran keterlibatan tim bayangan (shadow organization) oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) membuka tabir bagaimana kebijakan pendidikan nasional tidak lagi dirumuskan berdasarkan kebutuhan guru dan murid, melainkan disetir oleh kepentingan teknokratis eksternal.
Lebih lanjut, analisis Iman juga memetakan mengapa tuntutan berat dari Kejaksaan memiliki landasan moral yang kuat.
Ia mengingatkan publik agar tidak silau dengan istilah "digitalisasi" jika di dalamnya terdapat ruang-ruang gelap penyimpangan anggaran.
Menurut Iman, validasi bahwa proyek ini bermasalah secara hukum sudah klir sejak majelis hakim menjatuhkan vonis bersalah kepada para pejabat pembuat komitmen dan konsultan terkait.
Oleh karena itu, ketika Jaksa menyeret sang mantan menteri sebagai pemegang otoritas tertinggi, hal tersebut merupakan konsekuensi logis dari asas tanggung jawab mutlak seorang pimpinan.
"Inovasi itu melahirkan solusi, bukan melahirkan kerugian negara sampai triliunan rupiah akibat penguncian spesifikasi. Langkah Kejaksaan Agung justru menjadi pelindung agar anggaran pendidikan di masa depan benar-benar kembali ke jalurnya: untuk murid dan kesejahteraan guru," tegasnya dalam diskusi di kolom komentar.
Suara kritis dari akun @zanatul_91 ini menjadi representasi penting dari kelompok pendidik yang jenuh dengan kebijakan kosmetik.
Di saat opini publik diombang-ambingkan oleh pembelaan berbasis citra personal, analisis objektif dari figur seperti Iman Zanatul memperkuat posisi hukum Kejaksaan Agung.
Dukungan digital ini membuktikan bahwa di balik tuntutan 18 tahun penjara terhadap Nadiem, ada harapan besar dari para guru di seluruh Indonesia agar Kejaksaan menuntaskan kasus ini tanpa tebang pilih, demi bersihnya dunia pendidikan dari praktik lancung korupsi kerah putih. (dil/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Adil Syarif
