Grid.ID - Dedi Mulyadi mendadak usulkan skema pajak tambang baru. Gubernur Jabar sebut 70 persen untuk masyarakat.
Dedi Mulyadi kembali menjadi perbincangan publik. Kali ini, Gubernur Jabar bicara soal pajak tambang.
Terbaru, Dedi Mulyadi usulkan skema pajak tambang baru. Gubernur Jabar sebut 70 persen untuk masyarakat.
Dedi Mulyadi menegaskan bahwa sebanyak 70 persen pajak dari kegiatan pertambangan harus dialokasikan kembali kepada desa-desa yang terdampak di wilayah Kabupaten Bogor.
Kebijakan pembagian pajak bagi masyarakat sekitar area tambang itu disebut sebagai bagian dari upaya menciptakan pembangunan yang lebih adil di daerah penghasil tambang.
"Pajak tambang itu harus 70 persen kembali ke (warga) desa di mana tambang itu dilakukan (beroperasi). Jadi saya ingin membangun yang berkeadilan,” kata Dedi Mulyadi, dikutip dari Kompas.com.
Ia menilai desa-desa yang selama ini terdampak aktivitas tambang harus memperoleh keuntungan nyata dari perputaran ekonomi yang ada, bukan hanya menerima dampak negatif seperti kerusakan lingkungan dan infrastruktur.
Dedi juga mengungkapkan bahwa pemerintah tengah menyusun tata kelola baru sektor pertambangan. Pembahasan itu tidak hanya mencakup operasional tambang dan pembangunan jalur khusus angkutan tambang, tetapi juga mekanisme distribusi manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar.
Gubernur yang akrab disapa KDM itu berharap masyarakat di kawasan tambang tidak lagi hanya menjadi penonton atas pemanfaatan sumber daya alam di wilayah mereka sendiri. Karena itu, pembagian hasil pajak menjadi salah satu fokus utama yang sedang disiapkan pemerintah daerah.
Saat ini, Pemerintah Provinsi Jawa Barat masih melakukan kajian terkait keberlanjutan aktivitas pertambangan di bagian barat Kabupaten Bogor. Kajian tersebut meliputi dampak lingkungan, cakupan area tambang, hingga manfaat yang bisa dirasakan masyarakat sekitar.
Rencana pembagian pajak itu menjadi bagian dari upaya membangun sistem tata kelola tambang yang lebih berpihak kepada masyarakat di kawasan penghasil tambang, khususnya di wilayah Cigudeg, Rumpin, dan Parung Panjang di Kabupaten Bogor.
“Kita lihat dulu apakah tambangnya masih akan ada keberlangsungan atau tidak. Kita ingin (mengacu) pada kajian lingkungan,” kata dia.
Beberapa waktu lalu, Dedi Mulyadi atau yang akrab disapa KDM menyatakan belum dapat memastikan apakah kegiatan pertambangan di kawasan Parung Panjang, Kabupaten Bogor, akan kembali dibuka atau tidak.
Saat ini, Pemerintah Provinsi Jawa Barat masih menyusun kebijakan terkait persoalan tersebut. Selain itu, KDM juga belum dapat memastikan waktu pelaksanaan pembangunan jalur khusus tambang yang hingga kini masih dalam tahap pembahasan.
“Khusus jalan tambang, kita lihat progresnya. Pertama ketersediaannya dan kemudian juga bukan hanya persoalan jalan khusus tambangnya, tambangnya kan kita lihat dulu apakah tambangnya masih akan ada keberlangsungan atau tidak,” kata KDM di Museum Pajajaran, dikutip dari TribunnewsBogor.com.
Kajian mengenai dampak lingkungan masih terus dilakukan hingga kini. Pemerintah juga menaruh perhatian terhadap kondisi warga yang menetap di sekitar kawasan pertambangan.
Menurutnya, masyarakat di wilayah tersebut harus mendapatkan kehidupan yang lebih sejahtera. Selain itu, kebijakan terkait pembagian pajak tengah disiapkan agar manfaat dari aktivitas pertambangan juga bisa dirasakan oleh masyarakat yang tidak terlibat langsung dalam kegiatan tambang.
“Kemudian yang berikutnya adalah setelah tambang itu apa yang akan dilakukan untuk kehidupan masyarakatnya? Ini yang lagi kita rumuskan sehingga menjadi tepat. Kemudian pajaknya bagaimana bagi hasilnya?,” ujarnya.
“Karena rencana di saya pajak tambang itu harus 70 persen itu kembali ke desa di mana tambang itu dilakukan. Jadi saya ingin membangun yang berkeadilan,” ucapnya.
Disinggung soal kompensasi KDM enggan berkomentar terlalu jauh. Terutama soal kompensasi yang tidak tepat sasaran.
"Yang kalau di lapangan tidak tepat sasaran ya mengajukannya siapa? Yang tahu detail siapa? Ya tanya aja ke kepala desanya ya,” tandasnya. (*)
Artikel Asli
