KOMPAS.com - Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera menegaskan percepatan pemulihan di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar) dilakukan melalui kolaborasi lintas kementerian dan lembaga, terutama dalam penguatan pendanaan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana.
Ketua Satgas (Kasatgas) PRR Pascabencana Sumatera Muhammad Tito Karnavian mengatakan, pemerintah pusat telah menggelontorkan dukungan anggaran dalam jumlah besar agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan cepat dan tepat sasaran.
“Pemulihan ini di antaranya perlu anggaran. Kami berterima kasih kepada Pak Presiden (Prabowo Subianto) karena telah memberikan anggaran tambahan transfer keuangan daerah atau TKD sebanyak Rp 10,6 triliun untuk tiga provinsi dan sudah ditransfer semua tuntas,” ujarnya dalam rilis pers yang diterima Kompas.com, Senin (18/5/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan Tito usai rapat bersama Ketua Tim Pengarah Satgas PRR Pratikno di Jakarta, Selasa (12/5/2026).
Baca juga: Satgas PRR Percepat Pemulihan Ekonomi Penyintas dan Mitigasi Bencana Susulan
Tito mengungkapkan bahwa anggaran TKD kini telah berada di pemerintah daerah (pemda) dan terus dikawal pemanfaatannya agar fokus pada kebutuhan paling mendesak bagi masyarakat terdampak.
“Inilah yang kami kawal. Uangnya ada di daerah-daerah kabupaten, kota, provinsi. Ini yang kami kawal agar perencanaan ini tepat sasaran dan cepat, terutama (dalam) menangani hal-hal yang urgen,” jelasnya.
Selain melalui TKD, sejumlah kementerian turut bergerak lewat program sektoral. Salah satunya Kementerian Pertanian (Kementan) yang menyalurkan dukungan lebih dari Rp 877 miliar untuk optimalisasi lahan, rehabilitasi pertanian pascabencana, dan pembangunan irigasi di wilayah terdampak.
Di sektor sosial, bantuan dari Kementerian Sosial (Kemensos) mencapai Rp 896,2 miliar dengan realisasi penyaluran sebesar 96,75 persen.
Baca juga: Kemensos Salurkan Bantuan Tahap 2 untuk Aceh Tamiang Sebesar Rp 76 Miliar
Bantuan tersebut mencakup isi hunian, jaminan hidup (jadup), hingga stimulan ekonomi bagi penyintas di Aceh, Sumut, dan Sumbar.
Sementara itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mempercepat pemulihan melalui bantuan perbaikan rumah rusak ringan dan sedang dengan total nilai mencapai Rp 655,18 miliar.
Bantuan tersebut ditujukan untuk membantu ribuan keluarga penyintas memperbaiki tempat tinggal dan kembali menata kehidupan pascabencana.
Kolaborasi lintas instansi juga dilakukan di sektor pendidikan. Hingga saat ini, total bantuan revitalisasi pendidikan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mencapai Rp 2,94 triliun untuk 3.058 kegiatan revitalisasi sekolah di tiga provinsi terdampak.
Baca juga: Mengukur Dampak Ekonomi Revitalisasi Sekolah di Daerah 3T
Penyaluran tahap pertama telah mencapai lebih dari Rp 1,96 triliun dan diperkuat melalui kerja sama dengan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) guna mempercepat pembangunan fasilitas pendidikan.
Pendanaan lintas sektor tersebut menjadi fondasi penting agar pemulihan tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga menghidupkan kembali kondisi sosial dan ekonomi masyarakat secara bertahap dan berkelanjutan.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
