Bisnis.com, JAKARTA — Kinerja sektor pertambangan Indonesia mengawali tahun ini dengan catatan terkontraksi pada kuartal I/2026 secara tahunan. Di tengah kinerja ekonomi nasional yang tetap ekspansif, sektor pertambangan terkontraksi sebesar 2,14%.
Mengacu pada laporan Badan Pusat Statistik (BPS), pada periode tersebut seluruh lapangan usaha tumbuh positif kecuali pertambangan serta pengadaan listrik dan gas.
Di sisi lain, lima sektor utama—industri pengolahan, perdagangan, pertanian, konstruksi, dan pertambangan—berkontribusi sekitar 63,52% terhadap total produk domestik bruto (PDB).
Pakar pertambangan Edi Permadi menyebut, kontraksi sektor pertambangan pada awal tahun ini dipicu oleh kombinasi kebijakan domestik dan dinamika global.
Dari sisi kebijakan, pemerintah telah menaikkan royalti melalui skema progresif sejak 2025, terutama untuk nikel yang berada di kisaran 14%–19%. Di sisi lain, implementasi Harga Patokan Mineral (HPM) terbaru pada April 2026 meningkatkan harga dasar transaksi bijih, khususnya limonit.
Sementara itu dari sisi global, pasar komoditas masih menghadapi ketidakseimbangan antara permintaan dan pasokan, terutama untuk nikel yang mengalami tekanan oversupply.
“Dalam konteks ini, proyeksi sektor pertambangan sepanjang 2026 perlu dibaca secara bertahap sekaligus mempertimbangkan risiko kejadian ekstrem [black swan] yang semakin sering muncul dalam dinamika ekonomi global,” ujarnya dikutip Senin (18/5/2026).
Jika dirangkum, imbuhnya, dinamika sektor pertambangan sepanjang 2026 menunjukkan pola yang jelas, yakni kontraksi pada kuartal I dan II, stabilisasi pada kuartal III, dan pemulihan (recovery) terbatas pada kuartal IV. Secara keseluruhan, pertumbuhan tahunan sektor ini diperkirakan berada pada kisaran −1,5% hingga +1%, menjadikan 2026 sebagai tahun transisi.
Namun, di tengah dinamika tersebut, isu yang tidak kalah penting adalah bagaimana menciptakan kepastian investasi berkelanjutan (certainty of sustainable investment).
Edi menekankan, sektor pertambangan khususnya penghiliran nikel berbasis HPAL, merupakan sektor yang sangat padat modal dengan kebutuhan investasi mencapai US$2,5–US$4 miliar per proyek. Dalam kondisi seperti ini, keputusan investasi sangat sensitif terhadap perubahan kebijakan dan struktur biaya.
“Kenaikan royalti dan HPM memang meningkatkan penerimaan negara, tetapi juga meningkatkan persepsi risiko kebijakan. Data pasar menunjukkan bahwa wacana kebijakan saja sudah mampu memicu tekanan pada saham sektor tambang, mencerminkan tingginya sensitivitas investor terhadap ketidakpastian kebijakan,” tuturnya.
Oleh karena itu, imbuhnya, strategi ke depan harus menyeimbangkan antara penerimaan negara dan keberlanjutan investasi.
Di sisi lain, Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) meminta pemerintah melibatkan pelaku industri dalam pembahasan deregulasi sektor mineral dan batu bara (minerba) menyusul banyaknya aturan baru yang dinilai membebani investasi dan operasional industri tambang nasional.
Ketua Umum Perhapi Sudirman Widhy Hartono mengatakan rencana Presiden Prabowo Subianto terkait dengan Satgas Deregulasi patut diapresiasi karena menunjukkan adanya kesadaran pemerintah terhadap hambatan investasi yang muncul akibat berbagai regulasi baru.
Kendati demikian, Sudirman menekankan bahwa pembentukan satgas tersebut perlu diikuti dialog langsung dengan para pelaku industri tambang. “Diwakili oleh asosiasi-asosiasi industri guna mendapatkan masukan yang lebih jernih mengenai situasi dan kondisi riil di lapangan,” ujarnya kepada Bisnis, Jumat (15/5/2026).
Menurut Sudirman, berbagai regulasi baru belakangan ini telah menimbulkan tekanan besar terhadap industri pertambangan dan penghiliran mineral. Sejumlah kebijakan yang dikeluhkan pelaku usaha antara lain kenaikan royalti dan pajak, kewajiban parkir devisa hasil ekspor (DHE) sebesar 50% selama satu tahun, hingga pembatasan kuota produksi bijih nikel melalui persetujuan RKAB 2026.
Selain itu, industri juga menyoroti aturan HPM baru yang disebut memicu lonjakan harga bijih nikel, pengenaan denda pembukaan lahan hutan, serta penundaan sejumlah proyek pembangkit listrik tenaga air (PLTA).
Dia mengungkapkan bahwa keluhan tersebut sejatinya telah lama disuarakan berbagai asosiasi pertambangan nasional seperti Indonesian Mining Association (IMA), Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI), dan Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI). Keluhan serupa belakangan turut disampaikan oleh kamar dagang dan industri China.
Sudirman berpendapat perubahan regulasi yang terjadi secara cepat telah mengganggu keberlangsungan operasional tambang maupun industri hilir.
“Perubahan regulasi tersebut telah membuat sektor industri pertambangan 'berantakan', terbukti dengan banyaknya kasus terhentinya operasional tambang maupun operasional industri hilirnya seperti smelter,” tuturnya.
Tak ayal, ribuan pekerja dari sektor pertambangan telah mengalami pemutusan hubungan kerja dari adanya regulasi baru di sektor industri pertambangan ini. Dia mengatakan kehadiran regulasi anyar turut berdampak ke ekonomi masyarakat, khususnya di wilayah-wilayah sekitar lokasi operasional industri tambang.
Perhapi pada prinsipnya mendukung langkah pemerintah meningkatkan penerimaan negara dari sektor minerba, termasuk melalui penyesuaian tarif royalti. Namun, Sudirman mengingatkan kebijakan tersebut harus tetap mempertimbangkan keberlanjutan industri.
