HARIAN FAJAR, JAKARTA – Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Gerindra, Kamrussamad mendorong agar stabilitas rupiah dijaga.
Hal tersebut karena terjadinya pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang dinilainya menjadi fenomena global, termasuk dialami negara-negara dengan pertumbuhan ekonomi tinggi.
Hal itu disampaikan Kamrussamad dalam rapat kerja Komisi XI DPR RI bersama Gubernur Bank Indonesia yang membahas dinamika pelemahan rupiah dan kesiapan implementasi kebijakan Devisa Hasil Ekspor (DHE).
Rapat tersebut dipimpin Ketua Komisi XI Misbakun dari Fraksi Golkar di Kantor DPR RI pada Senin, 18 Mei.
Diketahui, nilai tukar rupiah berada di level Rp17.652 per dolar AS pada perdagangan Senin (18/5) sore.
“Kita sedang menghadapi cukup banyak fenomena terkait nilai tukar rupiah. Ada sejumlah negara dengan pertumbuhan ekonomi cukup baik pada kuartal pertama, tetapi nilai tukar mata uangnya terhadap dolar AS mengalami depresiasi cukup besar,” kata Kamrussamad dalam rapat tersebut.
Anggota Fraksi Gerindra itu mencontohkan Vietnam yang mampu mencatatkan pertumbuhan ekonomi di atas 7 persen pada kuartal I, namun tetap mengalami tekanan terhadap mata uang domestiknya.
“Vietnam pertumbuhan ekonominya di atas 7 persen, tapi depresiasinya tinggi. Argentina juga begitu. Ini fenomena yang patut kita cermati bersama,” ujarnya.
Meski demikian, Kamrussamad menilai langkah otoritas moneter Indonesia menghadapi tekanan global saat ini menghadapi tantangan yang tidak ringan.
“Kalau kita mau jujur melihat berdasarkan data yang ada, negara-negara yang mampu swasembada pangan dan energi seperti Argentina, Iran, termasuk Indonesia yang sedang menuju ke sana, memang mengalami tekanan mata uang cukup besar,” katanya.
Kamrussamad memaparkan bahwa nilai tukar rupiah terhadap dolar AS mengalami pelemahan signifikan dalam satu dekade terakhir.
Ia mengungkapkan bahwa pada Mei 2016, kurs rupiah berada di kisaran Rp13.300 per dolar AS, sementara pada Mei 2026 telah berada di level Rp17.652.
“Artinya pelemahan kita sekitar 24,4 persen dalam 10 tahun atau rata-rata 2 sampai 3 persen per tahun,” ujarnya.
Menurut Kamrussamad, salah satu penyebab utama tekanan terhadap rupiah adalah tingginya arus modal keluar atau net outflow, termasuk aliran devisa hasil usaha Indonesia ke luar negeri.
Karena itu, ia menilai kebijakan pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2026 tentang Devisa Hasil Ekspor (DHE) menjadi langkah strategis memperkuat ketahanan eksternal nasional.
“DHE ini akan berlaku 1 Juni 2026. Ini kebijakan yang berpuluh-puluh tahun baru bisa kita laksanakan dan akan kita kawal implementasinya,” katanya.
Kamrussamad meminta Bank Indonesia menjelaskan kesiapan dalam mengawal implementasi aturan DHE tersebut agar berjalan efektif dan mampu memperkuat stabilitas nilai tukar.
“Karena itu kita butuh penjelasan dari Bank Indonesia sejauh mana kesiapan mengawal implementasi PP Nomor 8 Tahun 2026 tentang DHE yang berlaku mulai 1 Juni,” ujarnya.
Kader Gerindra ini juga menekankan pentingnya memperkuat neraca perdagangan nasional melalui peningkatan daya saing ekspor Indonesia.
Menurutnya, berbagai langkah strategis pemerintah Presiden Prabowo Subianto mulai menunjukkan arah positif, termasuk perluasan akses pasar internasional.
“Coba bayangkan bagaimana Presiden menandatangani perjanjian dengan Uni Eropa dan membuka akses ke kawasan Amerika Latin supaya produk ekspor Indonesia bisa masuk lebih luas. Ini instrumen jangka menengah dan panjang yang sedang diwujudkan pemerintah,” katanya.
Selain itu, Kamrussamad juga mendorong percepatan swasembada pangan dan energi nasional, mulai dari beras, jagung, gula hingga bahan bakar minyak.
Ia menilai program biodiesel B50 dan pengembangan PLTS menjadi bagian penting strategi jangka panjang mengurangi tekanan eksternal terhadap ekonomi nasional.
“Kita ingin swasembada beras, jagung, gula, termasuk BBM solar. Belanja impor energi kita masih sangat besar. Karena itu program B50 dan PLTS harus kita kawal bersama,” ujarnya.
Di sektor keuangan, Kamrussamad juga meminta instrumen investasi domestik seperti Surat Berharga Negara (SBN), Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), deposito, hingga saham di pasar modal dibuat semakin kompetitif guna menarik arus modal masuk.
“Kita dorong produk keuangan Indonesia makin kompetitif supaya neraca pembayaran lebih kuat,” katanya.
Kamrussamad optimistis implementasi kebijakan DHE mulai 1 Juni 2026 dapat memperbaiki keseimbangan neraca pembayaran sekaligus menjaga stabilitas rupiah ke depan.
“Kita optimistis setelah 1 Juni 2026, keseimbangan neraca akan lebih baik dan stabilitas lebih terjaga. Kita dorong BI mengambil langkah preventif termasuk mitigasi risiko terhadap dinamika baru pasar keuangan global,” tutupnya. (ams)
