Oleh: Wella Andany, Jurnalis KompasTV
Indonesia, negeri bahari yang dianugerahi kekayaan laut melimpah. Lebih dari 17 ribu pulau dan garis pantai sepanjang sekitar 108 ribu kilometer, Indonesia menjadi salah satu negara dengan garis pantai terpanjang di dunia. Kondisi ini menyimpan potensi sumber daya kelautan yang sangat besar, mulai dari perikanan, ekosistem pesisir, hingga kekayaan hayati laut.
Menurut data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tahun 2024, luas perairan Indonesia mencapai 6,4 juta kilometer persegi. Lebih dari 70 persen wilayah Indonesia merupakan lautan yang membentang luas dari barat hingga timur Nusantara.
Namun di antara hamparan laut biru dan tangkapan laut melimpah, hidup ironi ketimpangan masyarakat pesisir. Di balik kemegahan angka-angka tersebut, hidup realita pahit: mereka yang bergantung pada jaring justru terperangkap dalam jerat kemiskinan ekstrem.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan kantong-kantong kemiskinan justru banyak ditemukan di desa-desa nelayan. Tahun 2022, BPS mencatat 3,9 juta nelayan masuk kategori miskin ekstrem.
Inilah wajah bahari kita hari ini: nelayan miskin di laut kaya, sebuah negeri dengan potensi ekonomi biru yang digadang-gadang mencapai triliun dolar per tahun, namun di saat yang sama, para pahlawan protein bangsa masih harus bertarung demi kesejahteraan.
Dalam menjawab permasalahan kesejahteraan nelayan, perlu mengurai berbagai faktor dari hulu ke hilir.
Baca Juga: Harga BBM Nonsubsidi Hampir Rp30 Ribu per Liter: Nelayan Tak Melaut, Harga Ikan Ikut Melambung
Mengurai Kusut Tantangan Kesejahteraan NelayanDi negeri ini, lebih dari 85 persen nelayan merupakan nelayan kecil yang menggunakan kapal sederhana berukuran di bawah 10 gross tonase (GT), dengan modal usaha yang terbatas. Keterbatasan fasilitas penyimpanan membuat hasil tangkapan ikan sulit bertahan lama. Saat hasil laut melimpah, nelayan terpaksa menjual ikan dengan harga murah karena tidak memiliki fasilitas pendingin yang memadai.
Sebaliknya, ketika musim barat atau paceklik datang dan penghasilan menurun, para nelayan kerap terpaksa meminjam uang untuk memenuhi kebutuhan hidup. Tidak jarang, pinjaman tersebut berasal dari tengkulak yang memaksa nelayan menjual hasil lautnya dengan harga murah demi membayar utang. Praktik ini acap membuat nelayan terjebak dalam lingkaran ketergantungan dan kemiskinan.
Carta, nelayan di Blanakan, Subang, Jawa Barat, menyebut menjamurnya tengkulak yang memonopoli harga membuat para nelayan sulit sejahtera.
"Menjamurnya tengkulak-tengkulak jadi otomatis harga dimonopoli dan sebagainya. Walaupun sudah menempuh jalur hukum, tetap aja," terangnya.
Ia menambahkan, hidup sebagai nelayan kian menantang. Hasil laut yang berkurang membuat nelayan harus melaut lebih jauh dengan hasil tangkapan kian terbatas. Ini membuat modal melaut kian membengkak. Menurutnya, untuk turun melaut pulang hari minimal harus menyiapkan modal 50 liter solar.
"Memang kita tidak bisa memungkiri faktor alam, faktor alat tangkap, manusia terutama itu jadi pengaruh. Dulu itu di daerah pinggir cuma kita posisi 2-3 mil ada ikan, udang, sekarang sudah jauh. Paling dekat itu 10 mil, kita mencari cumi, mencari ikan, yang lain-lain," ujar Carta.
Baca Juga: El Nino Bikin Cuaca Ekstrem, BPBD Bangka Belitung Minta Nelayan Setop Melaut
Dasam, Ketua KUD Mina Fajar Sidik, Blanakan, mengatakan nelayan kerap dicap sebagai kelompok masyarakat miskin struktural sebab mayoritas berpendidikan rendah dan belum melek edukasi keuangan. Ini membuat nelayan sulit melepas jerat kemiskinan. Meski begitu, ia meyakini dengan peran koperasi yang dikelola dengan baik, para nelayan bisa hidup sejahtera.
KUD Mina Fajar Sidik misalnya, sejak 1963 didesain untuk memenuhi kebutuhan nelayan, mulai dari fasilitas pendingin, tempat pelelangan ikan (TPI), pabrik es, hingga menyediakan BBM bersubsidi. Semua dilakukan untuk memastikan nelayan tak pulang dengan tangan kosong.
Penulis : Gading-Persada
Sumber : Kompas TV
- nelayan
- kemiskinan
- indonesia
- kekayaan laut
- bahari
- hasil laut
