Jakarta, ERANASIONAL.COM – Kementerian Sosial bergerak cepat menanggapi sorotan publik terkait dugaan penggelembungan harga atau markup dalam pengadaan sepatu untuk siswa program Sekolah Rakyat. Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul memastikan investigasi internal melalui Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemensos tengah berjalan dan ditargetkan selesai paling lambat dalam waktu tiga pekan.
Langkah tersebut dilakukan menyusul munculnya kritik dan perhatian masyarakat terhadap proses pengadaan barang yang dinilai tidak wajar. Dugaan markup pengadaan sepatu untuk program pendidikan itu ramai diperbincangkan setelah sejumlah informasi terkait harga barang beredar di media sosial dan memicu pertanyaan publik mengenai tata kelola anggaran di lingkungan Kementerian Sosial.
Usai memimpin Apel Ikrar Anti Korupsi di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Senin 18 Mei 2026, Saifullah Yusuf menegaskan bahwa seluruh laporan dan masukan masyarakat akan ditindaklanjuti selama memiliki dokumen serta bukti pendukung yang memadai.
“Kami tindak lanjuti yang dokumen dan buktinya cukup. Kami berikan kesempatan kepada Irjen untuk mendalami dengan baik. Target pendalaman ini paling lama tiga minggu. Insya Allah awal bulan depan hasilnya sudah bisa disampaikan oleh Pak Irjen,” ujar Saifullah Yusuf.
Menurut Mensos, investigasi internal tidak hanya fokus pada satu proses pengadaan tertentu, tetapi juga akan mencakup evaluasi menyeluruh terhadap program pengadaan sepatu Sekolah Rakyat yang telah berjalan pada 2025 maupun yang sedang diproses untuk tahun anggaran 2026.
Ia menegaskan pemerintah ingin memastikan seluruh proses pengadaan barang dan jasa berjalan sesuai aturan serta prinsip transparansi dan akuntabilitas. Karena itu, seluruh pihak yang terlibat dalam proses pengadaan disebut diminta bersikap kooperatif selama proses audit berlangsung.
Sebagai langkah awal dalam mempermudah pemeriksaan, Kemensos telah membebastugaskan dua pejabat yang berkaitan langsung dengan proses pengadaan tersebut. Mereka adalah Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa yang juga bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada satuan kerja Sekretariat Jenderal, serta Kepala Subbagian Perlengkapan dan Barang Milik Negara.
Pembebastugasan dilakukan untuk memastikan proses investigasi berjalan independen dan tidak menimbulkan konflik kepentingan selama pemeriksaan internal berlangsung. Mensos menegaskan keputusan tersebut merupakan langkah administratif dan bagian dari upaya menjaga objektivitas pemeriksaan.
“Nanti setelah ada laporan lengkap dari Pak Irjen, akan ada evaluasi dan hasil investigasi. Semuanya akan kita tindak lanjuti, apakah dengan sanksi internal atau kita teruskan ke aparat penegak hukum,” kata Gus Ipul.
Kasus dugaan markup ini menjadi perhatian karena program Sekolah Rakyat merupakan salah satu program pendidikan yang menyasar masyarakat kurang mampu. Pengadaan perlengkapan sekolah, termasuk sepatu siswa, seharusnya menjadi bagian dari dukungan negara terhadap akses pendidikan yang layak bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera.
Karena itu, munculnya dugaan penggelembungan harga memicu kekhawatiran publik terkait penggunaan anggaran bantuan sosial dan pendidikan. Banyak pihak meminta agar pemerintah membuka proses pengadaan secara transparan agar masyarakat mengetahui bagaimana anggaran tersebut digunakan.
Selain melakukan investigasi internal, Kementerian Sosial juga mengaku telah meminta masukan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pembenahan tata kelola pengadaan barang dan jasa. Menurut Mensos, langkah tersebut dilakukan agar sistem pengadaan ke depan menjadi lebih baik dan mampu meminimalkan potensi penyimpangan.
“Masukan dari KPK banyak sekali dan akan kita tindak lanjuti. Saat ini kami mengevaluasi perencanaannya, baru kemudian dilanjutkan ke pengadaannya. Ini semua bagian dari pencegahan dini dan bentuk apresiasi kami terhadap seluruh pendapat masyarakat,” ujar Saifullah Yusuf.
Ia mengatakan evaluasi tidak hanya menyangkut proses pembelian barang, tetapi juga mencakup sistem perencanaan anggaran dan kualitas sumber daya manusia yang terlibat dalam proses pengadaan. Pemerintah ingin memastikan bahwa setiap tahapan mulai dari perencanaan kebutuhan, penentuan spesifikasi barang, hingga penetapan harga berjalan sesuai ketentuan.
Menurut dia, pengawasan terhadap pengadaan barang dan jasa memang menjadi salah satu fokus penting pemerintah karena sektor tersebut memiliki risiko tinggi terhadap praktik penyimpangan anggaran. Karena itu, keterlibatan aparat pengawasan internal pemerintah serta masukan dari lembaga antikorupsi dinilai penting untuk memperkuat sistem pengawasan.
Sorotan terhadap pengadaan barang pemerintah belakangan memang semakin besar seiring meningkatnya perhatian publik terhadap transparansi penggunaan anggaran negara. Di era keterbukaan informasi saat ini, masyarakat semakin aktif mengawasi pengeluaran pemerintah, termasuk program bantuan sosial dan pendidikan.
Program Sekolah Rakyat sendiri merupakan salah satu agenda yang bertujuan membantu akses pendidikan bagi masyarakat yang membutuhkan. Selain dukungan biaya pendidikan, program tersebut juga mencakup penyediaan perlengkapan sekolah bagi siswa penerima manfaat.
Karena itu, Kemensos menilai setiap dugaan penyimpangan harus ditangani secara serius agar tidak mengganggu kepercayaan masyarakat terhadap program pemerintah. Mensos juga menegaskan pihaknya terbuka terhadap kritik dan pengawasan publik selama dilakukan secara objektif dan berdasarkan data.
Ia berharap investigasi internal yang sedang berjalan dapat memberikan kejelasan mengenai dugaan markup tersebut. Jika nantinya ditemukan pelanggaran administratif maupun unsur pidana, pemerintah memastikan akan mengambil tindakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Selain itu, hasil evaluasi dari kasus ini juga akan dijadikan bahan pembenahan sistem pengadaan di lingkungan Kemensos agar kejadian serupa tidak kembali terulang pada masa mendatang. Pemerintah ingin memastikan seluruh program sosial berjalan tepat sasaran, efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Hingga saat ini, proses pendalaman oleh Inspektorat Jenderal Kemensos masih berlangsung. Publik pun menunggu hasil investigasi resmi yang dijanjikan akan diumumkan dalam beberapa pekan ke depan sebagai bentuk transparansi terhadap penggunaan anggaran negara dalam program pendidikan dan bantuan sosial.
