Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menggelar Temu Nasional Pondok Pesantren yang membahas isu kekerasan seksual di pesantren. Pertemuan ini disebut sebagai gerakan PKB untuk mengantisipasi kekerasan seksual di pesantren hingga mendorong pembekalan orientasi hak pribadi di pesantren.
"Itu sangat memprihatinkan. Dan kita terus bergerak. PKB tidak tinggal diam. Kita akan membentengi pesantren untuk dua hal, yang pertama mengantisipasi, tidak boleh terjadi lagi kekerasan di manapun, khususnya di pesantren. Yang kedua, kita terus bekerja memperbaiki, merekonstruksi, termasuk mengusulkan seluruh pendidikan baik pesantren maupun di luar pesantren untuk membekali apa yang disebut orientasi hak-hal pribadi," ujar Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin usai memberikan sambutan di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin (18/05/2026).
Cak Imin menjelaskan pentingnya pengajaran hak pribadi di pesantren. Menurutnya, pengajaran hak pribadi sudah diajarkan di beberapa negara luar.
"Apa itu hak-hak pribadi? Hak tubuh. Hak tubuh terutama siswa-siswi, santri, bahkan di beberapa negara sejak TK sudah diajari hak-hak tubuh yang tidak boleh disentuh oleh siapapun," katanya.
Cak Imin mendorong penerapan kurikulum ini kepada para pemerintah daerah. Hal tersebut menurutnya perlu dilakukan agar tidak ada lagi orang sembarangan.
"Ini saya minta kepada daerah, bupati-bupati, wali kota-wali kota, mengumpulkan semua pelaksana lembaga pendidikan untuk menambahi kewajiban orientasi siswa-siswi hak tubuh. Sehingga tidak ada lagi orang sembarangan," ujarnya.
Cak Imin meminta gerakan ini didukung oleh para kiai. Dia juga meminta pihak pemerintahan pusat terkait untuk berkolaborasi dalam pelaksanaan gerakan ini.
"Terima kasih gerakan ini kita teruskan. Mohon dukungan kepada semua kiai, para ulama, untuk menjadikan gerakan pesantren ini bukan hanya untuk pesantren tapi memotori semua gerakan lembaga pendidikan di semua lini termasuk di kampus yang juga terjadi," katanya.
Turut hadir dalam agenda ini Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri PPPA Arifah Fauzi, Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang. Turut hadir juga Polri yang diwakili oleh Dirtipid PPA-PPO Bareskrim Polri Brigjen Nurul Azizah.
(lir/lir)
