Banda Aceh (ANTARA) - Pemerintah Aceh meminta Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO) Aceh menjawab tantangan pembangunan di daerah rawan bencana melalui perencanaan yang adaptif, berkelanjutan, dan berorientasi pada mitigasi risiko.
“Pembangunan ke depan harus dirancang lebih adaptif, berkelanjutan, dan berorientasi pada mitigasi risiko bencana,” kata Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M. Nasir saat membuka Musyawarah Provinsi (Musprov) XI INKINDO Aceh 2026 di Banda Aceh, Senin.
M Nasir mengatakan musyawarah tersebut harus menjadi wadah strategis untuk memperkuat kontribusi tenaga konsultan dalam menghadapi tantangan pembangunan daerah yang semakin kompleks.
Menurut dia, tema penguatan profesionalisme anggota INKINDO dalam menyikapi kebencanaan dan dinamika regulasi jasa konsultansi sangat relevan dengan kondisi Aceh saat ini.
Ia mengingatkan Aceh merupakan daerah dengan tingkat kerawanan bencana yang cukup tinggi sehingga proses pembangunan harus dirancang lebih adaptif dan memperhatikan mitigasi risiko bencana.
M Nasir menilai bencana hidrometeorologi yang melanda sejumlah wilayah Aceh pada akhir tahun lalu menjadi pelajaran penting mengenai perlunya pembangunan yang tangguh dan aman bagi masyarakat.
“Kerusakan infrastruktur serta terganggunya aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat akibat banjir dan longsor harus menjadi perhatian bersama dalam proses perencanaan pembangunan,” ujarnya.
Di sisi lain, ia menyebut sektor konstruksi saat ini menjadi salah satu penyumbang terbesar pertumbuhan ekonomi Aceh dengan kontribusi mencapai 1,36 persen, disusul sektor perdagangan sebesar 1,27 persen.
Karena itu, kata dia, peran jasa konsultansi sangat penting untuk memastikan pembangunan berjalan tepat sasaran, aman, efisien, dan berkualitas.
“Mulai dari penyusunan tata ruang, studi kelayakan, desain infrastruktur hingga pengawasan pekerjaan membutuhkan kompetensi, integritas, dan tanggung jawab profesional yang tinggi,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, M Nasir berharap INKINDO Aceh terus menjadi organisasi profesi yang solid, progresif, dan mampu meningkatkan kapasitas anggotanya agar semakin profesional serta adaptif terhadap perkembangan regulasi jasa konsultansi.
“Semoga MUSPROV XI ini mampu melahirkan kepemimpinan organisasi yang amanah, visioner, serta memberi kontribusi nyata bagi pembangunan Aceh di masa mendatang,” demikian M Nasir.
Baca juga: AHY pastikan pembangunan infrastruktur hadirkan ekosistem produktif
Baca juga: DPR minta percepat bangun pemukiman & infrastruktur pascabencana Aceh
“Pembangunan ke depan harus dirancang lebih adaptif, berkelanjutan, dan berorientasi pada mitigasi risiko bencana,” kata Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M. Nasir saat membuka Musyawarah Provinsi (Musprov) XI INKINDO Aceh 2026 di Banda Aceh, Senin.
M Nasir mengatakan musyawarah tersebut harus menjadi wadah strategis untuk memperkuat kontribusi tenaga konsultan dalam menghadapi tantangan pembangunan daerah yang semakin kompleks.
Menurut dia, tema penguatan profesionalisme anggota INKINDO dalam menyikapi kebencanaan dan dinamika regulasi jasa konsultansi sangat relevan dengan kondisi Aceh saat ini.
Ia mengingatkan Aceh merupakan daerah dengan tingkat kerawanan bencana yang cukup tinggi sehingga proses pembangunan harus dirancang lebih adaptif dan memperhatikan mitigasi risiko bencana.
M Nasir menilai bencana hidrometeorologi yang melanda sejumlah wilayah Aceh pada akhir tahun lalu menjadi pelajaran penting mengenai perlunya pembangunan yang tangguh dan aman bagi masyarakat.
“Kerusakan infrastruktur serta terganggunya aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat akibat banjir dan longsor harus menjadi perhatian bersama dalam proses perencanaan pembangunan,” ujarnya.
Di sisi lain, ia menyebut sektor konstruksi saat ini menjadi salah satu penyumbang terbesar pertumbuhan ekonomi Aceh dengan kontribusi mencapai 1,36 persen, disusul sektor perdagangan sebesar 1,27 persen.
Karena itu, kata dia, peran jasa konsultansi sangat penting untuk memastikan pembangunan berjalan tepat sasaran, aman, efisien, dan berkualitas.
“Mulai dari penyusunan tata ruang, studi kelayakan, desain infrastruktur hingga pengawasan pekerjaan membutuhkan kompetensi, integritas, dan tanggung jawab profesional yang tinggi,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, M Nasir berharap INKINDO Aceh terus menjadi organisasi profesi yang solid, progresif, dan mampu meningkatkan kapasitas anggotanya agar semakin profesional serta adaptif terhadap perkembangan regulasi jasa konsultansi.
“Semoga MUSPROV XI ini mampu melahirkan kepemimpinan organisasi yang amanah, visioner, serta memberi kontribusi nyata bagi pembangunan Aceh di masa mendatang,” demikian M Nasir.
Baca juga: AHY pastikan pembangunan infrastruktur hadirkan ekosistem produktif
Baca juga: DPR minta percepat bangun pemukiman & infrastruktur pascabencana Aceh
