Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebut proses impor komoditas energi asal Rusia tetap berlanjut meskipun pelonggaran sanksi Amerika Serikat (AS) atas minyak Rusia telah habis.
“Sekarang masih tetap berproses, kemarin Pak Wakil Menteri ESDM (Yuliot Tanjung) baru kembali dari sana (Rusia), jadi prosesnya tetap berjalan,” kata Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Laode Sulaeman, saat ditemui di Kementerian ESDM, Senin (18/5).
Bulan lalu Departemen Keuangan AS telah mengeluarkan lisensi umum yang mengizinkan penjualan minyak Rusia yang telah dimuat ke kapal untuk periode 17 April hingga 16 Mei 2026. Pelonggaran sanksi ini dilakukan di tengah gencatan senjata perang di Timur Tengah yang melibatkan AS, Israel, dan Iran.
Laode mengatakan meskipun pelonggaran sanksi tersebut sudah melewati masa akhir, namun Indonesia sebagai anggota kelompok BRICS masih memiliki peluang untuk mendapatkan pasokan energi dari Rusia.
“Intinya secara negarapun kita (menganut politik) bebas aktif, apalagi kita juga anggota BRICS,” ujarnya.
Indonesia dan Rusia sebelumnya telah membahas peluang kerja sama minyak dan gas bumi (migas), LNG dan LPG, pengembangan energi terbarukan, hingga pemanfaatan energi nuklir untuk tujuan damai.
Hal tersebut dibahas dalam rangkaian Sidang Komisi Bersama (SKB) ke-14 Indonesia–Rusia. Acara tersebut berlangsung di Kazan, Rusia, pada Selasa (12/5). Sektor energi dan sumber daya mineral menjadi salah satu fokus utama pembahasan dalam pertemuan tersebut.
“Termasuk rencana pengembangan pembangkit listrik tenaga nuklir modular kecil,” ujar Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI Yuliot dalam keterangan resmi, dikutip dari Antara, Kamis (14/5).
Yuliot melaporkan sejumlah perkembangan kerja sama sektor energi antara Indonesia dan Rusia. Pembahasan mencakup tindak lanjut rencana pembelian minyak, pengembangan ladang migas, perkembangan proyek Grass Root Refinery (GRR) Tuban, hingga kerja sama energi nuklir untuk tujuan damai.
