Manokwari Selatan (ANTARA) - Ketua Komite III DPD RI Filep Wamafma meminta seluruh pemerintah daerah di Provinsi Papua Barat meningkatkan kualitas data perencanaan dan kebutuhan pendidikan pada seluruh jenjang, mulai dari pendidikan dasar hingga menengah atas.
Menurut Filep, langkah tersebut penting agar setiap perencanaan dan pengalokasian anggaran pembangunan sektor pendidikan dapat dilakukan secara efektif untuk menjawab berbagai persoalan yang selama ini terjadi.
“Kita masih bicara soal anggaran yang kurang, tetapi belum berbicara tentang bagaimana uang yang ada dimanfaatkan secara maksimal,” kata Filep di Manokwari Selatan, Senin.
Ia menilai persoalan pendidikan di Tanah Papua tidak hanya berkaitan dengan keterbatasan anggaran, tetapi juga menyangkut efektivitas pemanfaatan dana otonomi khusus (Otsus) agar tepat sasaran.
Karena itu, kata dia, keberhasilan pembangunan sektor pendidikan harus didukung ketersediaan data yang valid terkait kebutuhan riil sekolah, tenaga pengajar, serta siswa pada setiap jenjang pendidikan.
“Kalau dibandingkan sebelum Otsus dan saat ini, belum ada perubahan signifikan khususnya terkait afirmasi kepada siswa-siswi asli Papua,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Filep juga menyalurkan bantuan berupa 215 seragam batik bagi siswa dan guru SD Yayasan Pendidikan Kristen (YPK) 12 Ora Et Labora di Kampung Waroser, Distrik Oransbari, Manokwari Selatan.
Bantuan itu diberikan setelah pihak sekolah menyampaikan aspirasi pada perayaan HUT YPK 8 Maret 2026 terkait masih adanya sekitar 209 siswa yang belum memiliki seragam batik untuk digunakan ke sekolah.
“Saya sebagai alumni YPK merasa terpanggil untuk membantu memberikan seragam sekolah kepada adik-adik di sini,” kata Filep.
Kepala SD YPK 12 Ora Et Labora Magdalena Selfiana Betay mengapresiasi bantuan tersebut karena dinilai dapat mendukung semangat belajar siswa sekaligus membantu memenuhi kebutuhan perlengkapan sekolah.
Baca juga: Kemendagri : Pengelolaan dana Otsus Papua harus tepat sasaran
Baca juga: Gubernur Papua Barat dorong sinergi pemerataan pendidikan
Menurut Filep, langkah tersebut penting agar setiap perencanaan dan pengalokasian anggaran pembangunan sektor pendidikan dapat dilakukan secara efektif untuk menjawab berbagai persoalan yang selama ini terjadi.
“Kita masih bicara soal anggaran yang kurang, tetapi belum berbicara tentang bagaimana uang yang ada dimanfaatkan secara maksimal,” kata Filep di Manokwari Selatan, Senin.
Ia menilai persoalan pendidikan di Tanah Papua tidak hanya berkaitan dengan keterbatasan anggaran, tetapi juga menyangkut efektivitas pemanfaatan dana otonomi khusus (Otsus) agar tepat sasaran.
Karena itu, kata dia, keberhasilan pembangunan sektor pendidikan harus didukung ketersediaan data yang valid terkait kebutuhan riil sekolah, tenaga pengajar, serta siswa pada setiap jenjang pendidikan.
“Kalau dibandingkan sebelum Otsus dan saat ini, belum ada perubahan signifikan khususnya terkait afirmasi kepada siswa-siswi asli Papua,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Filep juga menyalurkan bantuan berupa 215 seragam batik bagi siswa dan guru SD Yayasan Pendidikan Kristen (YPK) 12 Ora Et Labora di Kampung Waroser, Distrik Oransbari, Manokwari Selatan.
Bantuan itu diberikan setelah pihak sekolah menyampaikan aspirasi pada perayaan HUT YPK 8 Maret 2026 terkait masih adanya sekitar 209 siswa yang belum memiliki seragam batik untuk digunakan ke sekolah.
“Saya sebagai alumni YPK merasa terpanggil untuk membantu memberikan seragam sekolah kepada adik-adik di sini,” kata Filep.
Kepala SD YPK 12 Ora Et Labora Magdalena Selfiana Betay mengapresiasi bantuan tersebut karena dinilai dapat mendukung semangat belajar siswa sekaligus membantu memenuhi kebutuhan perlengkapan sekolah.
Baca juga: Kemendagri : Pengelolaan dana Otsus Papua harus tepat sasaran
Baca juga: Gubernur Papua Barat dorong sinergi pemerataan pendidikan
