Pantau - Pemerintah akan memperluas uji coba digitalisasi sistem perlindungan sosial atau Perlinsos Digital ke 42 kabupaten dan kota di Indonesia mulai Juni 2026 setelah sebelumnya tahap awal uji coba dilakukan di Banyuwangi pada September 2025.
Direktur Jenderal Teknologi Pemerintah Digital Kementerian Komunikasi dan Digital Mira Tayyiba mengatakan perluasan uji coba tersebut memiliki skala jauh lebih besar dibanding pelaksanaan sebelumnya di Banyuwangi.
"Mulai Juni nanti, kita akan roll-out (uji coba digitalisasi perlindungan sosial) di 42 kabupaten/kota. Ini skalanya jauh lebih besar 42 kali lipat daripada Banyuwangi," kata Mira.
Pemerintah menghadirkan Perlinsos Digital sebagai sistem perlindungan sosial terintegrasi pertama di Indonesia yang dibangun menggunakan fondasi Infrastruktur Publik Digital atau Digital Public Infrastructure (DPI) yang telah diperbarui.
Dalam pelaksanaannya, masyarakat dapat mengakses portal perlinsos.kemensos.go.id untuk melakukan pendaftaran bantuan sosial secara digital.
Pada tahap uji coba sebelumnya, sebanyak 350 ribu warga tercatat telah mendaftar dalam sistem tersebut.
Cakupan Uji Coba Menjangkau 36 Juta PendudukMira menjelaskan perluasan uji coba berikutnya diperkirakan menyasar lebih dari 36 juta penduduk atau sekitar 1,1 juta kepala keluarga di berbagai wilayah Indonesia.
Fokus bantuan dalam uji coba tersebut mencakup Program Keluarga Harapan atau PKH dan Bantuan Pangan Non Tunai atau BPNT.
"Semua tercakup mulai dari Sumatra, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Indonesia Timur, Bali, Nustra (Nusa Tenggara), semua terwakili," ujar Mira.
Pemerintah juga menyiapkan berbagai aspek pendukung agar implementasi digitalisasi perlindungan sosial berjalan optimal di seluruh daerah pelaksanaan.
Persiapan tersebut mencakup kesiapan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah atau SPLP serta infrastruktur internet di wilayah uji coba.
"Tantangan bagi kami bukan hanya pertukaran data tetapi juga infrastruktur internet karena semua sudah digitalisasi. Tidak menutup kemungkinan di 42 kota tadi ada yang (infrastrukturnya) sudah bagus, ada yang masih belum," ungkapnya.
Digitalisasi Diharapkan Tingkatkan Ketepatan Sasaran BansosAnggota Dewan Ekonomi Nasional Arief Anshori Yusuf mengatakan digitalisasi sistem perlindungan sosial diharapkan mampu meningkatkan ketepatan sasaran penyaluran bantuan kepada masyarakat.
Arief menyoroti masih adanya penerima manfaat yang kesulitan mengakses bantuan sosial akibat persoalan administrasi dan data kependudukan.
Menurut dia, integrasi data melalui digitalisasi dapat membantu meminimalkan kendala tersebut karena identitas kependudukan seperti KTP dan kartu keluarga akan terhubung dalam satu platform.
"Ada isu administrasi, ada isu kependudukan nah dengan DPI ini bisa diminimalisasi," kata Arief.
