Jakarta (ANTARA) - Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Muhammad Kholid Syeirazi menyebutkan Blok Ganal termasuk ke dalam Indonesia Deepwater Development (IDD), yang mana Proyek IDD tersebut memiliki tingkat kesulitan tinggi, dengan teknologi yang juga tinggi dan dana sangat besar.
Oleh karena itulah, lanjut dia dalam keterangannya di Jakarta, Senin, jika badan usaha milik daerah (BUMD) diberikan hak participating interest (PI) dipastikan akan mengalami kesulitan untuk menyediakan dana dengan nilai investasi yang sangat besar karena proyek tersebut investasinya juga besar.
Selain itu, menurut dia, dalam participating interest BUMD tidak menjadi operator, namun hanya menerima manfaat dari kegiatan hulu migas. Caranya dengan menyetor equity yang sudah jelas membutuhkan modal, namun dalam praktiknya juga tidak mudah.
"Jika BUMD diberikan hak PI di Blok Ganal, justru akan menjadi masalah bagi daerah tersebut. Ini proyek IDD yang capital intensive, high tech, begitu juga berisiko tinggi. Tentu saja investasinya juga besar, sehingga jadi masalah biasanya,” kata Kholid.
Memang, lanjut dia, terdapat juga aturan agar daerah yang mendapat participating interest (PI) 10 persen memperoleh dukungan atau ’digendong’ oleh kontraktor. Pada saatnya, bagian BUMD diberikan setelah "pay off".
”Jadi nyicil, ditalangi dulu kemudian bagian BUMD dipotong. Sehingga biasanya tahun pertama sampai ke-6, sampai pay off baru dapat bagian. Jadi baru menikmati hasil setelah pay off," katanya.
Kholid menyatakan karena beratnya kondisi Blok Ganal yang merupakan proyek IDD, tidak menutup kemungkinan terhadap opsi lain yaitu, penawaran selanjutnya kepada BUMN yang memiliki kemampuan finansial lebih tinggi.
"Ini menimbang tingkat risiko teknis dan modal kegiatan hulu migas lepas pantai,” kata dia.
Sama seperti kemungkinan pemberian PI, tambahnya, peluang tersebut tetap ada, dalam hal ini, juga tergantung ENI dan Sinopec sebagai operator, apakah akan melepaskan bagian interestnya (farm out) atau tidak.
"Jadi kalau misalnya ada share yang ingin dilepas, itu mungkin saja. Dan itu saya kira strategi terbaik. Jadi Pertamina sebagai BUMN tidak menanggung risiko eksplorasi," kata dia.
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur meminta adanya bagian hak pengelolaan melalui skema participating interest (PI) atas temuan cadangan minyak dan gas raksasa di lepas pantai Blok Ganal.
Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kaltim, Bambang Arwanto, mengatakan pemerintah daerah akan mengajukan permohonan keterlibatan dalam pengelolaan cadangan migas tersebut, meskipun lokasi sumur berada di luar batas kewenangan daerah.
Cadangan migas raksasa tersebut ditemukan di Sumur Geliga dan Sumur Gula, yang berada di wilayah kerja Blok Ganal. Berdasarkan hasil eksplorasi, potensi cadangan yang ditemukan diperkirakan mencapai lebih dari tujuh triliun kaki kubik gas serta sekitar 375 juta barel minyak.
Baca juga: Bahlil umumkan temuan gas bumi jumbo dengan potensi 5 Tcf
Baca juga: Temuan besar gas di sumur Maha-2 Wilayah Kerja West Ganal Kaltim
Oleh karena itulah, lanjut dia dalam keterangannya di Jakarta, Senin, jika badan usaha milik daerah (BUMD) diberikan hak participating interest (PI) dipastikan akan mengalami kesulitan untuk menyediakan dana dengan nilai investasi yang sangat besar karena proyek tersebut investasinya juga besar.
Selain itu, menurut dia, dalam participating interest BUMD tidak menjadi operator, namun hanya menerima manfaat dari kegiatan hulu migas. Caranya dengan menyetor equity yang sudah jelas membutuhkan modal, namun dalam praktiknya juga tidak mudah.
"Jika BUMD diberikan hak PI di Blok Ganal, justru akan menjadi masalah bagi daerah tersebut. Ini proyek IDD yang capital intensive, high tech, begitu juga berisiko tinggi. Tentu saja investasinya juga besar, sehingga jadi masalah biasanya,” kata Kholid.
Memang, lanjut dia, terdapat juga aturan agar daerah yang mendapat participating interest (PI) 10 persen memperoleh dukungan atau ’digendong’ oleh kontraktor. Pada saatnya, bagian BUMD diberikan setelah "pay off".
”Jadi nyicil, ditalangi dulu kemudian bagian BUMD dipotong. Sehingga biasanya tahun pertama sampai ke-6, sampai pay off baru dapat bagian. Jadi baru menikmati hasil setelah pay off," katanya.
Kholid menyatakan karena beratnya kondisi Blok Ganal yang merupakan proyek IDD, tidak menutup kemungkinan terhadap opsi lain yaitu, penawaran selanjutnya kepada BUMN yang memiliki kemampuan finansial lebih tinggi.
"Ini menimbang tingkat risiko teknis dan modal kegiatan hulu migas lepas pantai,” kata dia.
Sama seperti kemungkinan pemberian PI, tambahnya, peluang tersebut tetap ada, dalam hal ini, juga tergantung ENI dan Sinopec sebagai operator, apakah akan melepaskan bagian interestnya (farm out) atau tidak.
"Jadi kalau misalnya ada share yang ingin dilepas, itu mungkin saja. Dan itu saya kira strategi terbaik. Jadi Pertamina sebagai BUMN tidak menanggung risiko eksplorasi," kata dia.
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur meminta adanya bagian hak pengelolaan melalui skema participating interest (PI) atas temuan cadangan minyak dan gas raksasa di lepas pantai Blok Ganal.
Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kaltim, Bambang Arwanto, mengatakan pemerintah daerah akan mengajukan permohonan keterlibatan dalam pengelolaan cadangan migas tersebut, meskipun lokasi sumur berada di luar batas kewenangan daerah.
Cadangan migas raksasa tersebut ditemukan di Sumur Geliga dan Sumur Gula, yang berada di wilayah kerja Blok Ganal. Berdasarkan hasil eksplorasi, potensi cadangan yang ditemukan diperkirakan mencapai lebih dari tujuh triliun kaki kubik gas serta sekitar 375 juta barel minyak.
Baca juga: Bahlil umumkan temuan gas bumi jumbo dengan potensi 5 Tcf
Baca juga: Temuan besar gas di sumur Maha-2 Wilayah Kerja West Ganal Kaltim
