REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal mengatakan pelemahan rupiah terhadap dolar AS menambah beban biaya produksi industri dari berbagai sisi. Menurut dia, kenaikan biaya produksi dipicu meningkatnya harga bahan baku di negara pemasok akibat disrupsi rantai pasok global.
"Kalau dampak terhadap pelaku industri dan juga pasar kerja, tentunya ini menambah tingginya biaya produksi. Jadi biaya produksi ini mengalami peningkatan karena ada peningkatan juga harga dari negara asalnya," ujar Faisal saat dihubungi Republika di Jakarta, Senin (18/5/2026).
Baca Juga
Pelemahan Rupiah Tentukan Nasib Komoditas Pangan, Sawit dan Kedelai Tertekan
Rupiah Melemah, Harga Tahu dan Tempe Diprediksi Naik hingga 2 Persen
Gubernur BI Pastikan Rupiah Bakal Berbalik Menguat pada Juli—Agustus 2026
Faisal menyebut pelemahan nilai tukar kian meningkatkan beban produksi seiring disrupsi rantai pasok global, logistik, dan asuransi yang lebih mahal. Faisal mengatakan hal ini berdampak besar bagi industri yang memiliki ketergantungan impor tinggi, seperti kimia, farmasi, makanan, dan minuman.
"Dengan meningkatnya biaya produksi tentunya industri merespons dengan melakukan efisiensi dan salah satu yang memungkinkan adalah melakukan efisiensi dengan mengurangi jumlah tenaga kerja," kata Faisal.
.rec-desc {padding: 7px !important;}
Faisal menyampaikan dampak tersebut dapat lebih dalam jika diikuti dengan penurunan permintaan akibat lesunya daya beli. Dia menilai industri akan menjadikan PHK sebagai salah satu jalan keluar dalam mempertahankan kelangsungan bisnisnya.
"Jadi kalau penjualan itu turun, otomatis mengurangi jumlah tenaga kerja. Jadi memang ada potensi PHK," lanjut Faisal.
Faisal menyarankan pelaku industri dapat memitigasi dampak dengan mencari alternatif pasokan yang bersumber dari dalam negeri jika memungkinkan. Sementara pemerintah, lanjut Faisal, harus mampu menjaga stabilitas makroekonomi, disiplin fiskal, dan memperbaiki tata kelola pelaksanaan program prioritas.
"Ini untuk meningkatkan atau menjaga kepercayaan terhadap ekonomi Indonesia dan juga kredibilitas kebijakan pemerintah," kata Faisal.
