jpnn.com - JAKARTA - Pendiri Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Fadhil Hasan menyampaikan pentingnya pengawasan distribusi BBM subsidi pada kondisi sekarang.
Langkah ini diperlukan agar penyalurannya bisa tepat sasaran dan tidak menimbulkan gangguan berkepanjangan di lapangan.
BACA JUGA: Potensi Pajak Minerba Lenyap Rp67 Triliun per Tahun, Indef Dorong Skema Windfall Tax
Fadhil menilai, secara umum pasokan BBM subsidi ini masih tersedia. Pemerintah bersama Pertamina sudah berupaya untuk terus menjaga cadangan energi nasional tetap aman.
“Distribusi di lapangan tetap membutuhkan pengawasan ketat agar pasokan tidak terlambat sampai ke masyarakat,” kata Fadhil, Selasa (19/5).
BACA JUGA: Indef Usulkan Dana Stabilisasi Pendapatan dari Pajak Keuntungan Minerba
Dia melihat persoalan antrean panjang solar subsidi di sejumlah daerah itu sebenarnya lebih dipicu oleh lemahnya tata kelola distribusi dibanding keterbatasan stok BBM nasional.
“Kalau melihat stok dan cadangan yang disiapkan Pertamina, persoalannya kemungkinan lebih berada pada tata kelola distribusi di lapangan. Jadi, faktor terbesar memang ada pada distribusi,” kata pria yang juga duduk di Dewan Energi Nasional (DEN) ini.
BACA JUGA: INDEF: Kendaraan Listrik Jadi Strategi Meredam Risiko Lonjakan Harga Minyak Dunia
Alumnus University of Kentucky ini menyoroti juga terkait adanya pergeseran konsumsi masyarakat akibat disparitas harga antara BBM subsidi dan nonsubsidi. Ketika harga BBM nonsubsidi naik, maka sebagian masyarakat beralih menggunakan BBM subsidi yang lebih murah.
“Akibatnya, konsumsi BBM subsidi meningkat,” ujarnya.
Fadhil mengingatkan, jika antrean solar subsidi berlangsung lama, kondisi tersebut dapat mengganggu distribusi barang dan meningkatkan biaya logistik nasional.
Dalam jangka panjang, dampaknya juga bisa memengaruhi inflasi daerah hingga kesejahteraan masyarakat.
“Dampaknya terhadap inflasi dan aktivitas ekonomi daerah tentu bisa mulai terasa, terutama apabila distribusi barang terganggu dan biaya operasional meningkat,” ujarnya.
Fadhil kembali menekankan pentingnya penguatan pengawasan distribusi BBM subsidi. Ia menegaskan pengawasan ini harus menjadi prioritas pemerintah dan Pertamina.
Menurut dia, pengawasan tidak cukup hanya mengandalkan sistem identifikasi penerima, tetapi juga membutuhkan verifikasi yang lebih kuat dan integrasi data antar lembaga.
Hal terpenting bukan mengidentifikasi konsumen, tetapi memastikan penerima manfaat subsidi tepat sasaran.
"Data sosial ekonomi masyarakat perlu disinergikan dengan data Pertamina, pemerintah daerah, dan kementerian terkait agar distribusi BBM subsidi lebih tepat sasaran,” katanya. (esy/jpnn)
Redaktur : Mufthia Ridwan
Reporter : Mesyia Muhammad
