Bisnis.com, JAKARTA — Para pimpinan Bank Indonesia (BI) menggelar Rapat Dewan Gubernur (RDG) pada 19—20 Mei 2026. Para ekonom memproyeksikan, pelemahan nilai tukar rupiah yang terus terjadi belakangan akan memaksa otoritas moneter untuk mempertimbangkan mengetatkan kebijakan suku bunga acuan alias BI Rate pada RDG Mei ini.
Berdasarkan pandangan sejumlah ekonom, ruang bagi bank sentral untuk mempertahankan suku bunga acuan di level 4,75% semakin menyempit. Sejumlah ekonom memproyeksikan kenaikan BI Rate sebesar 25 hingga 50 basis poin (bps).
Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. (BNLI) Josua Pardede misalnya, yang memandang bahwa BI perlu mempertimbangkan kenaikan BI Rate sebesar 25 bps menjadi 5,00% pada RDG Mei ini. Menurutnya, meski ruang untuk mempertahankan suku bunga masih ada, tekanan pasar yang terjadi belakangan membuat opsi kenaikan menjadi jauh lebih relevan guna memperkuat kepercayaan terhadap rupiah.
Josua menyoroti pelemahan tajam rupiah yang mencapai Rp17.666 per dolar AS pada 18 Mei 2026. Pada saat yang sama, imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun merangkak naik ke level 6,82%—6,86%.
"Ini menunjukkan tekanan tidak hanya terjadi di pasar valuta, tetapi juga menjalar ke pasar obligasi dan saham. Jika BI hanya menahan suku bunga tanpa sinyal kebijakan yang lebih kuat, pasar dapat menilai BI tertinggal dalam merespons tekanan, sehingga pelemahan rupiah berisiko berlanjut," jelas Josua kepada Bisnis, Senin (18/5/2026).
Faktor eksternal, lanjutnya, semakin mendorong pengetatan kebijakan moneter. Penguatan dolar AS yang dipicu kenaikan harga minyak dunia hingga tingginya imbal hasil obligasi AS memperbesar risiko imported inflation dan pembengkakan defisit fiskal dari sisi subsidi energi.
Baca Juga
- Rupiah Tembus Level Terendah, Ekspektasi Kenaikan BI Rate Menguat
- Rupiah 2026 di Tengah Tekanan Dolar AS, Ada Peluang BI Rate Naik
- Gerak IHSG Hari Ini Selasa (19/5) Dibayangi Ekspektasi Kenaikan BI Rate
Josua menegaskan bahwa kenaikan suku bunga ini bukanlah langkah untuk mengerem perekonomian secara agresif, mengingat pertumbuhan kurtal I/2026 masih solid.
"Kenaikan kecil yang terukur dapat dilihat sebagai biaya stabilisasi untuk mencegah tekanan yang lebih mahal di kemudian hari, seperti biaya impor yang melonjak dan tergerusnya margin dunia usaha," tambahnya.
Senada, Ekonom Makroekonomi dan Pasar Keuangan LPEM FEB UI Teuku Riefky juga memproyeksikan kenaikan BI Rate sebesar 25 bps ke level 5,00%. Dia mencatat bahwa inflasi umum sebenarnya telah melandai ke level 2,42% secara tahunan (year on year/YoY) pada April 2026, terbantu oleh keputusan pemerintah yang menahan harga BBM bersubsidi.
Hanya saja, Riefky menggarisbawahi besarnya tekanan eksternal yang membuat rupiah menyentuh level terendahnya terhadap dolar AS beberapa waktu belakangan. Dia mencatat BI juga sudah menggunakan lebih dari US$10 miliar cadangan devisanya dalam empat bulan terakhir untuk melakukan langkah stabilisasi nilai tukar.
"Untuk memperluas langkah stabilisa nilai tukar rupiah, BI perlu menaikkan suku bunga acuannya," tegas Riefky dalam keterangannya, Selasa (19/5/2026).
Pandangan yang lebih agresif datang dari Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia Fakhrul Fulvian. Dia menyarankan BI untuk menaikkan suku bunga sebesar 50 bps guna mengembalikan pendekatan stabilisasi yang pre-emptive (antisipatif), front loading (pengetatan di awal), dan ahead the curve (mendahului kurva).
Fakhrul menilai persoalan saat ini sudah menyentuh masalah fundamental, yaitu kredibilitas kebijakan makroekonomi. Menurutnya, tidak adanya sinyal penyesuaian terkait harga energi dan kalibrasi fiskal berpotensi memunculkan fenomena Dornbusch overshooting yang memindahkan seluruh tekanan penyesuaian ke nilai tukar.
"Dalam situasi seperti ini, bank sentral tidak hanya sedang mengelola inflasi. Bank sentral sedang mempertahankan policy anchoritu sendiri," ungkap Fakhrul dalam keterangannya, Senin (18/5/2026).
Dia mengingatkan yang terjadi pada 2018, ketika BI terpaksa menaikkan suku bunga secara agresif meski inflasi jinak, demi menjaga kepercayaan pasar.
Menurutnya, kebijakan moneter di negara berkembang tidak bisa sekadar bertumpu pada data historis inflasi. Fakhrul berargumen bahwa kenaikan ini didukung oleh instrumen makroprudensial yang lebih fleksibel, sehingga bukan merupakan kebijakan anti-pertumbuhan.
Jika langkah ini diambil maka Fakhrul memproyeksikan rupiah dapat berbalik menguat ke kisaran Rp16.800 per dolar AS. Selain itu, dia turut mendorong pemerintah untuk memperkuat komunikasi fiskal dan memperluas instrumen pembiayaan non-dolar AS, seperti pendanaan Renminbi dan penerbitan Dim Sum Bond, guna mengurangi beban stabilisasi di pasar domestik.
Di samping itu, masih terdapat pandangan bahwa otoritas moneter akan menahan diri. Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) David Sumual misalnya, yang memperkirakan bahwa otoritas moneter masih akan menahan suku bunga acuan pada perkiraannya di level 5,75%.
Menurut David, fundamental inflasi yang masih terjaga menjadi alasan utama di balik proyeksi penahanan tersebut.
"Sejauh ini target inflasi masih dalam range proyeksi BI [±2,5%], kecuali ada kenaikan harga BBM bersubsidi dan Pertamax," jelas David, Senin (18/5/2026).
